Mengembalikan Fungsi Hutan di Bumi Soraya

Penebangan pohon kelapa sawit untuk diganti menjadi tanama kayu keras sebagai salah satu usaha restorasi hutan kembali. [readers.ID/ Muhammad]

Setiap tahunnya, Polisi Hutan (Polhut) memusnahkan hingga ribuan batang sawit ilegal yang ditanami di Kawasan Ekosistem Leuser. Hal itu demi menjaga hutan agar tetap berfungsi seperti sediakala.

Raungan gergaji mesin pecah di tengah perkebunan sawit di bantaran Sungai Alas. Derunya semakin menjadi ketika seorang pria berkaos tulisan ‘Polhut KPH VI’ menarik tuas gasnya meninggi.

Serbuk-serbuk kayu berhamburan saat mata rantai gergaji perlahan menggerogoti batang tanaman yang termasuk dalam tumbuhan Genus Elaeis tersebut.

“Duumm.” Dalam hitungan menit, sebatang pohon sawit yang ditanam dalam kawasan Hutan Lindung di Gampong Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam itu roboh membumi.

Tindakan yang sama juga dilakukan ke beberapa batang pohon sawit lainnya di kawasan hutan Soraya tersebut.

Penebangan yang hanya menyisakan tunggul setinggi pinggang orang dewasa ini merupakan salah satu gerakan dari program restorasi, atau upaya pemulihan keadaan dari lahan perkebunan kembali menjadi hutan.

Sedangkan batang-batang sawit yang ditebang oleh Polisi Hutan (Polhut) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI adalah lahan perkebunan milik warga. Sebab, lahan yang telah mereka tanami tumbuhan penghasil minyak itu dinilai ilegal dan berada di kawasan hutan lindung.

“Ini merupakan kegiatan pemotongan sawit di kawasan hutan lindung (HL) untuk kelima kalinya yang berada di zona inti KPH Wilayah VI,” kata Kepala KPH VI, Irwandi yang langsung mengeksekusi batang-batang sawit tersebut, kepada readers.ID, awal April lalu.

Program restorasi ekosistem dengan cara mengganti pohok kelapa sawit dengan tanama kayu keras lainnya yang sesuai dengan kebutuhan tutupan hutan. [readers.ID/ Muhammad]
Tanaman sawit milik warga ini dikatakan tidak hanya masuk dalam kawasan hutan lindung, akan tetapi lokasi penanamannya juga dinilai melanggar aturan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2011 tentang Sempadan Sungai.

“Sawit ini juga ditanam di kawasan bantaran sungai, secara aturan melanggar dan secara aturan pengamanan sungai juga melanggar,” ujarnya.

Tidak hanya dianggap melanggar aturan, tanaman sawit itu dinilai tidak begitu ramah bagi lingkungan, lantaran tidak mampunya pohon sawit menyerap maupun menyimpan air.

Oleh karena itu, dikatakan Irwandi, keberadaannya di kawasan hutan lindung juga dapat mengganggu tata fungsi wilayah hutan.

Membabat untuk Memulihkan

Eksekusi perkebunan sawit ilegal yang ada di kawasan hutan lindung diakui telah lima kali dilakukan. Selama itu pula, lebih kurang ada 116 hektar tanaman sawit serta tanaman musiman lain milik warga dibabat habis guna mendukung program restorasi Kawasan Ekosistem Leuser.

Luas tersebut terbilang baru setengah dijalankan dari 260 hektar lahan yang terdata di dalam wilayah KPH VI. Irwandi mengatakan, minimal mereka bisa menebang tanaman sawit di 250 hektar lahan yang ada.

“Yang lain mungkin tidak kita tebang karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang ramah terhadap hutan tersebut,” imbuhnya.

Di bekas lahan perkebunan sawit milik warga yang telah ditebang itu, rencananya akan kembali ditanami tanaman bermanfaat dan tidak melanggar aturan, serta lebih mendukung pemulihan hutan.

Misalnya, beberapa tanaman jenis kayu keras atau tahunan serta bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan tidak merusak fungsi hutan.

“Bukan tanaman yang bersifat melanggar aturan, namun lebih kepada tanaman yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan fungsi lindung juga terjaga,” ucap Irwani.

“Rencananya di sini akan kita buat habitat satwa,” tambahnya.

Sebelumnya, kawasan perkebunan itu memang masuk dalam bagian dari hutan produksi. Namun statusnya berubah sejak Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 170/Kpts-II/2000.

Melalui surat itu, kawasan di sekitar Sungai Soraya atau Sungai Alas-Subulussalam yang awalnya difungsikan sebagai hutan produksi, kini masuk sebagai kawasan hutan lindung. Termasuk sebagian wilayah dari Gampong Pasir Belo.

Program restorasi alih fungsi dari lahan perkebunan terutama berisi tanaman sawit kembali menjadi hutan sebagaimana mestinya ternyata mendapat dukungan dari masyarakat Gampong Pasir Belo.

Warga desa yang dominan bermata pencarian sebagai petani dan pernah menjadi perambah hutan tersebut, belakangan menyadari pentingnya menjaga ekosistem hutan usai mendapatkan pembinaan dari Forum Konservasi Leuser (FKL) serta sejumlah lembaga lainnya.

Menghutankan kembali kawasan ekosistem dengan menggati tanamam yang sesuai. [readers.ID/ Muhammad]
Mereka juga menyadari bahwa sebagian wilayah desa mereka masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Tempat habitat sebagian besar satwa dan tumbuhan dilindungi.

“Kami menanggapinya –program restorasi– sangat bagus. Masyarakat kita kalau dulunya itu 100 persen perambah, tetapi dengan adanya hutan lindung dan adanya pemahaman dari FKL berupa restorasi sekarang sudah berubah,” kata Keuchik Gampong Pasir Belo, Anwar Maha.

Sejak pertama kali program restorasi dijalankan, diperkirakan jumlah warga yang masih melakukan perambahan sekitar 20 persen.

Jumlah tersebut terbilang masih tinggi walau 80 persen masyarakatnya telah paham mengenai pentingnya hutan. Oleh karena itu, melibatkan warga setempat untuk bekerja menjalankan program restorasi adalah salah satu langkahnya.

“Kalau langkah kita untuk meyakinkan masyarakat itu dengan cara melibatkan mereka sedikit demi sedikit, sehingga mereka itu bisa yakin dengan program restorasi,” ujarnya.

Syamsudin, seorang warga yang telah bergabung dan membantu program restorasi sejak 2018, merelakan puluhan hektar perkebunan sawit milik keluarganya.

Ia baru menyadari bahwa lahan yang dikelolanya beserta anak maupun menantunya itu masuk dalam hutan lindung dan hutan di kawasan bantaran sungai.

“Waktu udah bergabung dengan FKL baru sadar bahwa perkebunan saya bisa merusak alam,” kata Syamsudin atau akrab disapa Ogek.

Tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat agar tidak lagi membuka dan mau melepaskan lahan perkebunan mereka yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Bahkan, konflik berkepanjangan kerap terjadi terjadi di beberapa tempat.

Hingga saat ini, tim restorasi hutan lindung Soraya mencatat telah memusnahkan hampir 9.191 batang sawit.

Adapun rinciannya, yakni 800 batang di tahun 2018, 4.658 batang tahun 2019, 429 batang tahun 2020, dan 3.304 batang hingga Maret 2021.[]

Total
12
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Puasa Ramadhan di Xinjiang, Larangan atau Pilihan?

Next Article

Ini Tiga Sektor Industri yang Selamatkan Kinerja Ekspor RI

Related Posts