Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Buat Kita Eforia

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengingatkan agar program vaksinasi jangan membuat semua bersikap eforia. Karena penyebaran virus corona di sejumlah negara Eropa, Asia hingga Amerika Selatan masih mengalami lonjakan kasus.

Oleh sebab itu, Budi menekankan agar vaksinasi Covid-19 yang tengah dijalankan oleh pemerintah jangan sampai membuat seluruh pihak kehilangan kewaspadaan.

“Perlu saya ingatkan bahwa jangan sampai program vaksinasi membuat kita tidak waspada. Jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita euforia," kata Budi Gunadi Sadikin di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu, (18/4/2021) dilansir presidenri.go.id.

Kata Budi, penting agar terus waspada mengingat virusnya masih menular, masih ada, dan semua pihak harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Pemerintah sendiri terus berupaya untuk menekan penyebaran pandemi di Indonesia. Melalui program vaksinasi yang tengah berjalan, juga diiringi dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, penyebaran pandemi di waktu belakangan ini relatif dapat ditekan.

“Alangkah sedihnya kalau usaha keras kita selama ini jadi sia-sia karena lonjakan yang terjadi, karena kita lupa, kita kurang waspada," jelasnya.

Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus baru menjelang lebaran Idul Fitri. Secara tegas Presiden Joko Widodo melarang siapapun aktivitas mudik pada lebaran Idul Fitri mendatang.

Kata Presiden, keputusan ini diambil dengan melihat pengalaman tahun lalu yang menunjukkan, empat kali libur panjang termasuk Idulfitri dan libur akhir tahun kemarin, selalu diikuti kenaikan kasus positif Covid-19.

Keputusan tersebut tentunya diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang. Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 16 April 2021, menjelaskan secara detail mengenai kebijakan tersebut.

“Pengalaman tahun lalu, terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang. Pertama, saat libur Idulfitri pada tahun lalu (2020) terjadi kenaikan jumlah kasus harian hingga 93 persen dan terjadi kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 66 persen,” ujarnya.

Setelahnya, kenaikan kasus terjadi saat libur panjang 20-23 Agustus 2020 yang mengakibatkan terjadinya kenaikan kasus hingga 119 persen dengan tingkat kematian mingguan yang juga meningkat hingga 57 persen.

Lonjakan ketiga terjadi saat masa libur 28 Oktober hingga 1 November 2020. Setelah masa libur tersebut diketahui terjadi kenaikan kasus hingga 95 persen yang diikuti pula dengan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen.

“Terakhir, yang keempat, terjadi saat libur di akhir tahun, 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021, mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, kebijakan peniadaan mudik lebaran tahun ini juga diambil dengan mempertimbangkan tren penurunan kasus aktif di Indonesia dalam dua bulan terakhir ini yang harus terus dijaga dan ditekan seminimal mungkin.

Pada 5 Februari 2021 lalu, angka kasus aktif tercatat berada di 176.672 kasus di mana pada 15 April 2021 angka tersebut turun menjadi 108.032 kasus.

Kasus harian juga telah mengalami tren penurunan di mana pada awal tahun 2021 kita pernah mengalami kasus harian sebanyak 14 ribu bahkan 15 ribu kasus. Namun, belakangan ini, jumlah kasus harian telah berhasil ditekan hingga di kisaran 4 ribu sampai 6 ribu kasus per hari.

Demikian halnya dengan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 yang juga terus mengalami peningkatan. Pada 1 Maret 2021 lalu sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh setelah memperoleh perawatan Covid-19 atau sebesar 85,88 persen dari total kasus positif.

Kini, pada 15 April 2021, tingkat kesembuhan tersebut meningkat menjadi 1.438.254 pasien atau mencapai 90,5 persen dari total kasus positif.

“Kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik ini. Untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat,” kata Presiden.

Kepala Negara amat memahami kerinduan masyarakat untuk dapat merasakan suasana lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Namun, di tengah situasi pandemi saat ini, keselamatan bersama merupakan prioritas yang harus didahulukan.

“Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara, diri kita sendiri, dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Swt meridai kita dan memberkahi bangsa Indonesia,” tandasnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.

"Kita harus menyampaikan apa adanya bahwa pandemi Covid-19 ini masih ada dan nyata di negara kita oleh sebab itu kita tetap harus ingat dan waspada, 'eling lan waspodo'," ujar Presiden menegaskan.

Presiden Jokowi meminta agar masyarakat tidak boleh lengah dan tidak boleh menyepelekan Covid-19.

"Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya lebih baik, sedang menurun ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tidak waspada," tutur Presiden.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per Minggu (18/4/2021), vaksinasi dosis pertama baru dilakukan pada 10.828.419 orang sementara dosis kedua atau sudah menjalani vaksinasi lengkap baru diberikan pada 5.910.921 juta orang.

Jumlah tersebut masih jauh dari target sasaran vaksinasi 181,5 juta orang untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) atas Covid-19.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh menyambut baik adanya larangan mudik pada Idul Fitri mendatang. Tetapi harus ada ketegasan secara aturan dan juga memberikan ruang pada moda transportasi lokal untuk menangkut penumpang antar kabupaten/kota.

“Berilah kesempatan kita untuk bisa mengangkut penumpang di dalam Provinsi Aceh. Misalnya dari Banda Aceh ke Lhokseumawe. Tetapi kalau sudah keluar dari Aceh atau keluar dari provinsi, itu silahkan pemerintah melarang,” kata Ramli, saat dijumpai, pada Minggu (18/4/2021).

Permintaan itu disampaikan Ramli bukan tanpa sebab, itu beranjak dari pelarangan aktivitas lintas provinsi dan kota ketika awal Covid-19 ditemukan di Aceh pada Maret 2020 serta saat mudik lebaran tahun lalu.

Akibat larangan tersebut, Ramli mengaku jika bisnis transportasi angkutan darat di Aceh mengalami kerugian, sebab jumlah penumpang saat itu turun hingga 70 persen.

“Tentunya kalau kita kembali ke awal, awal Covid-19 pada Maret hingga Juni 2020 lalu, transportasi betul-betul dalam keadaan mati suri. Karena waktu itu belum ada vaksinasi dan ketakutan di masyarakat luar biasa,” ujarnya.

Aktivitas penumpang memanfaatkan jasa transportasi angkutan darat berlahan mulai kembali bangkit. Selama tahun 2021 jumlah penumpang menggunakan angkutan darat meningkat 30 persen.

Pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah menjadi pukulan tersendiri bagi para pembisnis angkutan darat. Sebab, di saat jumlah penumpang berangsur-angsur mulai normal, tiba-tiba harus kembali turun.

Menghindari kejadian tersebut, Organda Aceh meminta kepada pemerintah memberikan keringanan. Pemerintah juga diminta tegas dengan kebijakan surat edaran yang dikeluarkan.

Ketua Organda Aceh itu tak mau jika pelarangan operasi angkutan umum plat kuning nantinya menimbulkan lahirnya angkutan umum ilegal plat hitam yang dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang seperti tahun sebelumnya.

“Kalau memang tidak bisa –mudik– plat hitam juga jangan ada yang beroperasi. Ini penting sekali. Sebab itu kesempatan mereka ketika plat kuning angkutan resmi dari pemerintah tidak diberi beroperasi tetapi plat hitam dibiarkan beroperasi,” kata Ramli.

“Ini siapa yang bertanggung jawab? Sesudah kami rugi, ini tertimpa tangga lagi. Mobil plat-plat hitam berkeliaran,” imbuhnya.

Ramli menyampaikan, jika pemerintah memberikan mereka kesempatan untuk melakukan pengangkutan penumpang masih dalam wilayah Aceh ketika libur mudik nanti, Organda Aceh berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam angkutan.

“Protokol-protokol kesehatan juga kita akan ketatkan, ini penting untuk kepentingan kita bersama,” ucapnya.

Sehubungan dengan itu, aktivitas mudik berdasarkan pantauan yang dilakukan Ramli di sejumlah terminal berlahan mulai terlihat meningkat.[]