Mereka yang Terima Dana Hibah (2)

Mereka yang Terima Dana Hibah (2)
Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) menggelar aksi protes terkait dana Bansos yang dikucurkan untuk 100 OKP di Aceh, Senin (25/1/2021). Muhammad | readers.ID

Untuk memastikan mekanisme proses penyaluran dana hibah ini, readers.ID mencoba menemui beberapa OKP di Banda Aceh. Di antaranya Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Provinsi Aceh, dan Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU).

BACA JUGA: Dana Hibah Mengalir ke Rekening 100 OKP di Aceh (1)

Dari kedua lembaga ini readers.ID mengetahui syarat OKP penerima dana hibah Covid-19 harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu lembaga tersebut harus resmi, memiliki akte pendirian organisasi, serta SK pengurus.

Ketua Sapma PP, Teuku Mauri, mengakui telah menerima dana hibah Covid-19 yang dikucurkan Pemerintah Aceh. Lembaga ini menyambut baik langkah pemerintah yang telah mempercayai mereka sebagai salah satu OKP penerima dana hibah Covid-19.

BACA JUGA: EDITORIAL: Leaders are Readers

Teuku menyebutkan, penunjukan Sapma PP sebagai salah satu OKP penerima dana hibah itu tidak terpilih secara serta-merta. Namun, melewati beberapa proses persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kalau tidak dibuat syarat, mungkin dana ini akan menimbulkan organisasi-organisasi tidak jelas. Tetapi untuk saat ini memang kami melihat mekanisme yang dibuat oleh pemerintah sangat ketat,  dari penyeleksian OKP hingga menerima dana hibah Covid-19 ini,” kata Teuku Mauri saat dikonfirmasi readers.ID, Selasa (26/1/2021).

Teuku mengaku dirinya lupa apa saja persyaratan yang harus dipenuhi pada saat itu. Namun, salah satunya adalah Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

“Mengenai persyaratannya, saya lupa, tetapi harus adanya SK dari Kemendagri atau Kemenkumham, dan lainnya. OKP aktif pasti memiliki persyaratan itu, tetapi kalau OKP atau Ormas yang abal-abal mungkin tidak memiliki syarat-syarat tersebut,” ujarnya.

Teuku mengungkapkan, dari dana hibah itu pihaknya telah melaksanakan kegiatan berupa pemberian sembako kepada kader Pemuda Pancasila maupun warga yang kurang mampu di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Selain itu mereka juga telah membuat tempat mencuci tangan (wastafel), membagikan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), serta menyalurkan masker ke pengurus cabang Pemuda Pancasila di seluruh wilayah Aceh.

Hal sama juga diutarakan oleh Ketua IPAU, Saifullah. Ia mengatakan jika setiap lembaga calon penerima bantuan harus melengkapi semua syarat maupun administrasi. Seperti, memiliki akte, sertifikat pendirian lembaga, dan pastinya lembaga itu harus resmi.

“Lembaga ini adalah lembaga yang resmi. Ada sebagian lembaga yang tidak resmi malah ditolak atau tidak diterima oleh Pemerintah Aceh,” kata Saifullah, saat dikonfirmasi Rabu (27/1/2021).

Terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, kata Saifullah, IPAU telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi Covid-19 kepada pemuda dan masyarakat, baik di Banda Aceh maupun di Aceh Utara. Mereka juga menyalurkan bantuan paket sembako ke warga di dua daerah tersebut.

Organisasi kepemudaan Aceh Utara ini juga mengaku telah membagikan beberapa wastafel di beberapa titik serta penyerahan alat kesehatan di masjid yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Utara.

“Kegiatan langsung kita eksekusi pada Desember 2020. Karena sudah valid dan sudah menerima anggaran, makanya langsung kita eksekusikan supaya ini tidak ada persoalan dengan apa yang kita terima. Ini langsung kita salurkan, kita distribusikan dan kegiatan kita laksanakan terus,” ujar Saifullah.[acl]

Total
10
Shares
1 comment

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Bola Liar Dana Hibah 100 OKP

Dana Hibah Mengalir ke Rekening 100 OKP di Aceh (1)

Next Article
CERPEN: Perkara Dana Hibah (1)

CERPEN: Perkara Dana Hibah (1)

Related Posts