MPU Aceh: Tidak Ada Agama yang Membenarkan Umatnya untuk Mabuk

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali. (readers.ID/Uri Babahrot)

Presiden Joko Widodo mengizinkan dibukanya investasi minuman keras atau miras di empat provinsi di Indonesia. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021.

Aturan tersebut menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Sejumlah kalangan yang menolak bersikeras bahwa rencana tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan tidak sesuai dengan ajaran agama.

Seperti halnya Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut Perpres tersebut. Karena, dinilai tidak sesuai dan sejalan dengan semangat sila Ketuhanan yang Maha Esa, yang selama ini menjadi landasan dalam bernegara di Republik Indonesia.

“Ini menjadi tidak sesuai karena tidak ada satu agama pun yang membenarkan umatnya untuk mabuk. Jadi, kita ketahui Indonesia ini negara ketuhanan, tidak ada umat tuhan itu yang dibenarkan mabuk oleh setiap agama, makanya kita minta supaya itu di cabut,” kata Faisal saat dikonfirmasi Readers.ID, Selasa (2/3/2021).

Tgk Faisal Ali atau Akrab disapa Lem Faisal itu, menegaskan juga tidak dibenarkan adanya pemilahan untuk provinsi yang mayoritas non Muslim agar melegalkan arak secara terbuka. Sebab, kata Lem Faisal, atas nama yang memabukkan akan lebih banyak mengundang mudharat daripada maslahahnya.

“Tidak boleh melihat daerah yang minoritas Muslim untuk dilegalkan miras, tapi yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada agama yang membenarkan miras. Kecuali, negara kita bukan negara beragama dan bukan negara ketuhanan,” tegasnya.

Oleh karena itu, sebut Lem Faisal, tidak semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau presiden memiliki kebenaran yang mutlak dan dapat diterima oleh semua pihak. Perpres yang menyangkut legalitas miras itu, menurutnya,  diragukan akan membawa masyarakat jauh dari kesejateraan ekonomi.

Padalah, kata Lem, dalam rangka mensejahterakan ekonomi masyarakat sangat diperlukan aturan yang menimbulkan keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah.

“Jadi satu sisi kita berharap masyarakat untuk taat terhadap segala kebijakan pemerintah. Tapi pada sisi yang lain ada kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan ruh daripada masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

Lem Faisal menilai kebijakan melegalkan miras tersebut merupakan kebijakan yang mendorong umat untuk jauh dari Tuhan dan tidak taat pada pemimpin. Sebab itu, Ia berharap agar Presiden untuk mendengar masukan dan saran dari berbagai pihak untuk mengambil keputusan yang dapat memberi kemaslahatan bagi semua.

“Kita juga melihat sila pertama itukan ketuhanan yang Maha Esa, maknanya masyarakat kita itu harus diupayakan agar lebih dekat kepada Tuhan¬† bukan lebih menjauh dengan Tuhan. Jadi kalau masyarakat kita arahkan dengan hal-hal yang lebih jauh dari Tuhan maka masyarakat tidak akan mendengar pemimpinnya. Oleh karena itu kita minta Perpres itu dicabut,” pungkasnya.

Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Lansia Enggan Vaksinasi Covid-19, Ini Saran Psikolog

Kemenkes Temukan Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia

Next Article

Foto Feature: Nelayan Lokal

Related Posts