Muhammad Rizky: Pemerintah Aceh Harus Bantu Daerah Mengalami Defisit

Pemerintahan Kota Langsa baik eksekutif dan legislatif bertemu anggota DPRA mencari solusi menutupi defisit anggaran. Foto IST

Pemerintahan Kota Langsa baik eksekutif dan legislatif terus berupaya mencari bantuan guna menghadapi defisit atau kekurangan keuangan yang dialami daerah itu.

Salah satu langkah dilakukan dengan melakukan audiensi dan menyampaikan keluh kesah perihal yang dialami daerah tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai instansi negara di tingkat provinsi.

Difasilitasi Muhammad Rizky selaku anggota DPRA perwakilan daerah pemilihan (dapil) Langsa dan Aceh Tamiang, rombongan Pemerintah Kota (Pemko) Langsa yang dipimpin Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid, menjumpai Wakil Ketua DPRA, Safaruddin.

“Secara prinsip DPRA siap membantu, mengingat defisit anggaran ini tidak saja terjadi di Pemko Langsa tapi juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota lain di Provinsi Aceh,” kata Muhammad Rizky, dalam keterangan tertulis, pada Kamis (14/10/2021).

Selain menjumpai Safaruddin , upaya mencari bantuan guna menangani permasalahan defisit di Langsa juga dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief itu, juga melakukan audiensi ke Komisi III DPRA yang membidangi keuangan, kekayaan Aceh dan investasi. Bahkan, mereka juga menjumpai Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian.

Hasil pertemuan dari upaya yang dilakukan legislatif tersebut, dikatakan Muhammad Rizky, DPRA menjanjikan akan menyetujui bantuan untuk Pemko Langsa.

“Namun juga diingatkan kepada rombongan DPRK Langsa, agar juga melakukan audiensi kepada gubernur Aceh untuk  mengalokasikan anggaran bantuan keuangan ke Kota Langsa agar problem defisit anggaran kota ini bisa teratasi,” ucapnya.

Tindakan proaktif yang dilakukan pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintahan Kota Langsa guna menyelesaikan masalah defisit daerah turut diapresiasi legislatif dari dapil Langsa dan Aceh Tamiang ini.

Oleh karena itu, Muhammad Rizky menyampaikan, perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Aceh untuk membantu kabupaten/kota yang memiliki masalah keuangan.

“Terlebih khusus Kota Langsa, agar tidak terjadi gejolak di lapangan mengingat Silpa anggaran pemerintah Provinsi Aceh cukup untuk membantu kabupaten/kota yang berkebutuhan untuk dibantu,” kata Muhammad Rizky.

Ia menambahkan, jika Pemerintah Aceh tidak bisa membantu di anggaran perubahan, maka seharusnya daerah yang mengalami defisit keuangan bisa dibantu di anggaran murni tahun depan.

Sebab, dalam kondisi pandemi dan masyarakat serba sulit secara ekonomi, anggota DPRA itu mengingatkan, jangan biarkan tenaga kesehatan serta tenaga kontrak di Langsa menjadi korban.

“Ini saatnya Pemerintah Aceh hadir mambantu Kota Langsa dan daerah lainnya di Aceh. Jangan tunggu gejolak di lapangan baru kita kewalahan,” ujar Muhammad Rizky.

“Saya minta Pemerintah Aceh peka akan hal ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, Langsa mengalami defisit atau kekurangan keuangan daerah sejak Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021.

Aturan yang berisi tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemik Covid-19 itu, berdampak terhadap penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Langsa.

Penganggaran delapan persen DAU dan DBH Kota Langsa sebesar Rp36,045 miliar dengan segala konsekuensinya telah menggunakan belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).

Langkah itu dilakukan agar menghindari pemotongan DAU dan sampai saat ini belum ada penerimaan lain sebagai penggantinya.

Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kota Langsa tahun 2021 masih kekurangan anggaran lebih dari Rp11,153 miliar.

Secara rinci anggaran tersebut, di antaranya, anggaran BPJS lebih Rp4,5 miliar, penerangan lampu jalan umum lebih Rp1,5 miliar, tambahan penghasilan pegawai rumah sakit umum daerah (RSUD) dan Puskesmas lebih Rp5,03 miliar.

Guna menangani permasalahan itu, Pemko Langsa sebelumnya telah menjumpai Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dengan melakukan kunjungan ke Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, di Banda Aceh, pada Kamis (9/9/2021) lalu.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Marzuki Hamid itu, Nova berjanji akan membantu pada anggaran perubahan provinsi Aceh 2021. Namun, anggaran perubahan provinsi tersebut gagal direalisasikan dan gubernur belum bisa membantu Pemko Kota Langsa.[acl]

Total
7
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Muhammad/readers.ID

Takluk dari Papua 2-0, Aceh Harus Puas Dapat Perak

Next Article

Pelatih Papua: Medali Emas Jawaban Tuhan Atas Kerja Keras Dua Tahun

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…