OPINI: Politik Hukum Pembentukan Qanun LKS

Politik Hukum Pembentukan Qanun LKS
Penulis: Hesphynosa Risfa, S.H, M.H (Praktisi Hukum)

Pasca diundangkannya Qanun Aceh No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sering kita mendengar ataupun membaca di media massa tanggapan positif maupun negatif tentang keberadaan qanun tersebut.

Respon ini merupakan hal yang sangat wajar, kerena keberadaan Qanun LKS ini merupakan episode baru dalam dunia keuangan khususnya di Aceh. Bahkan lebih jauh dari itu, hal ini merupakan kebijakan hukum yang belum ada di republik ini sebelumnya.

Keberatan tersebut misalnya pernah disampaikan oleh LSM YARA terhadap konversi seluruh lembaga pembiayaan di Aceh dari sistem konvensional menjadi sistem Syariah. Bahkan ada juga sebagian kalangan dunia usaha meminta agar implementasi Qanun LKS ini untuk ditangguhkan sementara atau ditunda pelaksanaannya. Padahal sesungguhnya keberadan qanun merupakan amanah dari UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

UUPA menegaskan bahwa gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penerapan Syariat Islam secara menyeluruh. Hal ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e UU No. 11/2006. Materi UUPA mengatur banyak hal terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam, yang dilaksanakan meliputi aqidah, syariyah, dan akhlak.

Kemudian dijabarkan kembali dalam sembilan bidang yaitu: bidang ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas harus diatur kembali dengan qanun tersendiri agar pelaksanaanya lebih implementatif. Salah satu dari amanah UUPA adalah pembentukan qanun bidang muamalah (hukum perdata).

Awalnya ide tersebut telah disambut dengan diterbitkannya Qanun Aceh No. 8/2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Qanun Aceh No. 8/2014 ini merupakan qanun pokok yang harus ditindaklanjuti kembali normanya kedalam qanun turunannya, sesuai dengan sembilan bidang pelaksanaan Syariat Islam diatas.

Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 21 ayat (4) yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur dalam Qanun Aceh. Kemudian Pemerintah Aceh bersama DPRA diwajibkan untuk merumuskan kembali pengaturan tentang LKS, sehingga lahirlah Qanun Aceh No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Terlepas dari pro dan kontra pasca diundangkannya Qanun LKS, cerita yang tidak kalah menarik adalah ide awal pembentukan Bank Aceh Syariah pada masa kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah.

Pada periode kepemimpinannya Pemerintah Aceh menginisiasi terbentuk Bank Aceh Syariah tanpa menutup Bank Aceh (konvensional). Artinya Pemerintah Aceh akan memiliki dua model bank umum yaitu Bank Aceh (konvensional) dan Bank Aceh Syariah.

Namun dalam pelaksanaannya banyak mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, yang meminta agar Pemerintah Aceh harus menjalankan Syariat Islam secara sungguh-sungguh.

Pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan kebijakan standar ganda ini, disatu sisi ada Bank Aceh yang menjalankan prinsip ribawi kemudian dilain sisi adapula Bank Aceh yang menjalankan prinsip Syariat Islam.

Sehingga bercampurlah antara yang haq dan yang batil. Ternyata proses ini terus berjalan di lembaga legislatif berdasarkan rancangan qanun yang telah disampaikan Pemerintah Aceh saat itu.

Karena proses penyampaian rancangan qanun ini sudah sampai ke meja DPRA, mau tidak mau rancangan qanun tersebut harus dibahas bersama. Dan akhirnya lahirlah Qanun Aceh No. 9/2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah (spin off/pemisahan).

Dalam perjalanannya qanun ini tidak berlangsung lama karena ada penolakan yang meminta agar Pemerintah Aceh hanya menjalankan sistem perbankan Syariah saja. Dalam bahasa yang sederhana ulama dan masyarakat meminta agar Bank Aceh (konvensional) dibubarkan dan diganti dengan Bank Aceh Syariah dengan cara mengkonversi bukan dengan cara spin off/pemisahan.

Gayungpun bersambut, Pemerintah Aceh dan DPRA saat itu langsung merespon agar keberadaan Bank Aceh (konvensional) untuk segera diakhiri dengan mencabut Qanun Aceh No. 9/2014 dengan beberapa alasan: pertama, dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil, dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam diperlukan jasa perbankan Syariah; kedua, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Aceh tanggal 25 Mei Tahun 2015 memutuskan untuk mengubah seluruh kegiatan usaha (konversi) PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah.

Selanjutnya hal ini juga telah dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperlancar perubahan kegiatan usaha (konversi) PT. Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi sistem Syariah, sehingga perlu mencabut Qanun Aceh Nomor 9/2014.

Pada titik ini terlihatlah sudah bahwa kehendak pembentukan lembaga keuangan Syariah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 11/2006.

Melihat fenomena di atas tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena secara gramatikal kita dapat membaca ketentuan Pasal 21 Qanun Aceh No. 8/2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Pada ayat (1) disebutkan lembaga keuangan “yang akan beroperasi” di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Dilanjutkan pada ayat (2) lembaga keuangan konvensional “yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS)”.

Dalam frasa “yang akan beroperasi” dapat dimaknai bahwa perusahaan yang belum ada tetapi akan menjalakan kegiatan ekonominya di Aceh diharuskan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah.
Selanjutnya frasa “yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS)”. Makna frasa ini tersirat lambaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh tidak diharuskan tutup atau keluar dari Aceh sepanjang perusahaan tersebut mau membuka unit usaha syariahnya.

Terlepas dari berbagai sudut pandang di atas, pastinya akan menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu kepada siapakah Qanun LKS ini diberlakukan? untuk menjawabnya dapat kita lihat dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b Qanun LKS.

Di sana dijelaskan qanun ini berlaku untuk: a) Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh; b) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini.

Dalam ketentuan Pasal 6 di atas dapatlah dipahami bahwa qanun ini mewajibkan setiap pemeluk agama Islam di Aceh untuk menggunakan transaksi keuangan melalui LKS. Artinya kekuatan hukum mengikat qanun ini hanya bagi pemeluk agama Islam di Aceh.

Lalu bagaimana dengan non-muslim? Qanun LKS tidak memaksa mereka untuk bertransaksi melalui LKS, tetapi diberikan peluang bagi mereka untuk menundukkan diri sesuai dengan kerelaannya.

Pada titik ini harapan kita implemetasi Qanun LKS dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan pada awal tahun 2022. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan peralihan yang menyebutkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Penulis: Hesphynosa Risfa, S.H, M.H (Praktisi Hukum)

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Tanpa Edukasi Menyeluruh, Penindakan Karhutla Dinilai Percuma

Next Article

Rektor USK Surati DPRA Terkait Pengosongan Rumah Dinas Dosen

Related Posts
Read More

Lidah, Ludah dan Telunjuk Komisaris

Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama,…