OPINI | Urgensi Inklusi Keuangan Pada Petani Perempuan

Dok. Istimewa

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang berdiri sejak 1973, pada 27 April kemarin genap berusia 48 tahun. Suatu organisasi semakin tua (lama) seharusnya semakin kuat dan dirasakan manfaatnya oleh anggotanya.

HKTI sebagai organisadi tani terbesar di Indonesia harus menjadi pelindung, berdiri kokoh membela – memperjuangankan kepentingan kaum tani. Perempuan tani sebagai bagian integral dari HKTI, memiliki peran yang cukup besar dalam pertanian Indonesia.

Perempuan tani terlibat mulai dari proses pembukaan lahan, penanaman, perawatan, panen sampai pada pemasaran. Dan sebagaimana permasalahan umum sektor pertanian, salah satu diantaranya adalah akses keuangan.

Di sini petani perempuan masih mandapatkan perlakuan atau stigma. Misalnya, perkataan ia perempuan tidak bisa melakukan kegiatan produksi pertanian sehingga tidak perlu diberikan akses keuangan.

Keberpihakan Pada Petani Perempuan

Kaum tani, di dalamnya adalah laki-laki dan perempuan. Namun, banyak pihak yang masih mendikotomikannya. Petani ya laki-laki. Padahal dalam keluarga petani, perempuan sejak lama mengelola keuangan keluarga.

Paradoksnya, ia tidak bisa mengakses permodalan semudah petani laki-laki (meskipun secara umum perbankan juga masih menganggap petani laki-laki juga rentan untuk tidak mampu mengembalikannya).

Keberpihakan pada petani perempuan, selain kepemilikan lahan, yang paling penting lagi adalah akses keuangan. Data menunjukkan 40% dari aktivitas pertanian di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Sektor swasta dan publik bahkan pemerintah seringkali mengabaikan, tidak mengakui peran perempuan.

Perusahaan umumnya kesulitan dalam melihat posisi petani perempuan sebagai pengambil keputusan, begitu pula dengan potensi dampak finansialnya terhadap keuntungan bisnis. Inilah yang membuat otoritas perbankan masih menganggap mereka sebagai kelas dua, kelas satu tetap laki-laki.

Bisnis pertanian kita masih berfokus pada laki-laki. Kondisi ini mencakup berbagai hal, dari penjualan bahan mentah sampai pada ketersediaan pelatihan untuk meningkatkan SDM petani.

Sekali lagi, bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan rumah tangga pertanian Indonesia – yang seringkali berperan sebagai pengelola keuangan rumah tangga.

Sebuah survei mengenai Akses dan Inklusi Finansial (SOFIA) di rumah tangga perdesaan yang dilakukan oleh PRISMA menunjukkan bahwa 61% perempuan adalah pengambil keputusan dalam keuangan rumah tangga.

Data ini didapat walaupun perempuan di Indonesia masih memiliki keterbatasan finansial, seperti kelangkaan kepemilikan lahan, asset, maupun akses ke perbankan.

Walaupun pengaruh petani perempuan memiliki tingkat yang berbeda, tergantung wilayah, jenis kegiatan, dan dinamika rumah tangga, berbagai temuan studi memperlihatkan bahwa menjangkau perempuan (tani) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan serapan KUR Pertanian yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.

Perempuan di rumah tangga pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan teknologi dan besaran pengeluaran uang. Namun, bagaimana strategi perbankan dan pemerintah sebagai regulator dalam memberikan akses yang inklusif pada petani perempuan?

Tidak sesulit yang dibayangkan, dimana persepsi terhadap investasi dan resiko dari menjangkau petani perempuan, bisa dikatakan berlebihan, begitu pula dengan peluang yang seringkali diabaikan. Padahal, perubahan dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan strategi untuk menyasar perempuan.

Perubahan model bisnis pertanian dapat mengantarkan hasil yang besar pada rantai nilai pertanian apabila dilakukan dengan tepat. Perubahan ini bisa dilakukan misalnya dengan sosialisasi dan pelatihan yang lebih inklusif.

Indikator Inklusi Keuangan untuk Petani Perempuan

Data Kementrian Tenaga Kerja menyebutkan struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi tiga sektor, salah satunya dan yang terbesar adalah pertanian sebesar 27,33 persen.  Sedangkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2020, 61,35 % atau 6 dari 10 pekerja perempuan bekerja di sektor informal.

Peluang dan kesempatan bagi petani perempuan untuk mengembangkan produksi dan ekonomi keluarganya makin terbuka. Tinggal bagaimana kendala berupa rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia diperkecil atau sama sekali dihilangkan.

Selama ini petani perempuan terhambat untuk mengakses lembaga keuangan formal. Hambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (literasi keuangan) masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan, dan ketidaksesuaian produk yang ditawarkan lembaga keuangan dengan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah.

Inklusi keuangan juga dapat dikaitkan dengan karakteristik individu. Di Indonesia, semakin miskin, semakin rendah pendidikan, dan semakin muda usia seseorang maka akan semakin rendah pula kemungkinannya untuk terinklusi keuangan. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan hanya memiliki selisih yang sedikit.

Merujuk pada indikator inklusi keuangan yang disampaikan World Bank yaitu kepemilikan rekening, menabung di lembaga keuangan formal, dan meminjam dari lembaga keuangan formal, oleh petani (laki-laki dan apalagi perempuan) masih sangat rendah.

Ke depan pemerintah dan perbankan bersama asosiasi petani perlu duduk bersama untuk memformulasikan strategi dan program yang tepat. Dimana peningkatan akses terhadap layanan keuangan dapat di wujudkan melalui tiga indikator utama inklusi keuangan: pertama, peningkatan kepemilikan rekening perbankan, peningkatan tabungan formal, dan peningkatan kredit formal.

Ketiga indikator inklusi keuangan tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu. Karakteristik individu diantaranya adalah pendidikan, pendapatan, gender, dan usia. Keempat karateristik ini harus berjalan dan dikelola dengan baik.

Dirgahayu HKTI ke 48. Semakin kuat dan mandiri untuk Petani dan Pertanian Indonesia yang sejahtera dan Maju. Sekali lagi Dirgahayu.

Dian Novita Susanto (Ketua Umum Perempuan Tani HKTI).

Total
5
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

ISYEF Aceh Sampaikan Program Akselarasi Anti-Hoax Berbasis Masjid

Next Article

Jual Sabu di Aceh, Polisi Tangkap Oknum PNS Dishub DKI Jakarta

Related Posts