Pansus Temukan Proyek Bermasalah Hingga Silpa Terbesar Sepanjang Sejarah

Ruang paripurna DPRA. Rianza Alfandi | readers.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali melaksanakan rapat paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2020. Pada rapat tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah.

Dalam rapat tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Aceh, Sulaiman, menyampaikan bahwa setelah menelaah dan turun ke lapangan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan realisasi anggaran Pemerintah Aceh pada tahun 2020.

“Ada beberapa persoalan yang kita temukan di lapangan, di antaranya seperti proses refocusing anggaran yang tidak sesuai seperti diharapkan. Di lapangan kita temukan juga proyek-proyek yang tidak sesuai perencanaan,” kata Sulaiman, di sela-sela rapat paripurna,” Senin (7/6/2021).

Sulaiman menuturkan, proyek-proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan tersebut kerap ditemui oleh pihaknya pada sejumlah instansi dinas di Aceh. Seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, dan dinas-dinas lainnya.

Semua itu, kata Sulaiman, sudah dilaporkan dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Aceh yang disampaikan hari ini.

Lanjut Sulaiman, dalam kesempatan itu pihaknya juga menemukan bahwa adanya dana Silpa yang mencapai angka Rp 3,9 triliun. Dana sebesar itu merupakan dana paling banyak jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.

“Dana Silpa juga kita sebutkan. Malah dana Silpa sejak ada Aceh, baru kali ini terbesar di Aceh, Rp 3,9 triliun, dan ini menjadi tantangan terbesar Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk memperbaiki kinerja dan tatakelola keuangan Aceh,” ujar Sulaiman.

Ia menyebutkan, terkait LKPJ ini, pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh. Kemudian, rekomendasi tersebut wajid diimplementasikan oleh Nova Iriansyah pada tahun ini.

“Kemudian nanti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan Gubernur wajib menjawab ke DPRA. Kemudian rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan juga harus (wajid) diimpelmentasikan pada tahun 2021 ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, kendati anggaran yang dimiliki Aceh sangat banyak, namun hal itu tidak mampu membebaskan Aceh dari angka kemiskinan. Terbukti dari posisi Aceh yang masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera.[acl]

Total
0
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Luhut Terbang ke China, Perkuat Kerja Sama Strategis

Next Article

Percepat Migrasi, BSI Jemput Bola ke Sejumlah Instansi

Related Posts