Partai Islam Aceh, Akankah Bernasib Sama Parlok Lain

Deklarasi Partai Islam Aceh, Sabtu (6/2/2021). (Dok. Ist)

Sejak Pemilu 2009 hingga 2019 sebanyak 13 partai lokal lahir di Aceh. Hanya Partai Aceh (PA) yang bertahan hingga sekarang. Partai lokal lain terpaksa gonta-ganti nama karena perolehan suara tidak memenuhi ambang batas. Bahkan, sebagian keok sebelum masuk ke gelanggang karena tidak lolos verifikasi.

Pada pekan lalu Partai Islam Aceh (PIA) dideklarasi. Sebenarnya PIA bukan partai baru, sebab pada  pemilu periode lalu mereka sudah pernah deklarasi. Namun, tidak sampai pada tahapan verifikasi. Kali ini mereka deklarasi lebih awal, supaya punya waktu lebih panjang untuk mengikuti tahapan menjadi salah satu kontestan pemilu.

Namun, seberapa besar peluang Partai Islam Aceh untuk memenangi pemilu 2024. Akahkah bernasib sama dengan partai lokal lain?

Ketua Partai Islam Aceh (PIA) Bustami Usman Tiro. Foto: Wen Ronga/readers.ID

Ketua Partai Islam Aceh (PIA) Bustami Usman Tiro, Senin (8/2/2021) mengaku sangat optimis PIA bakal lolos verifikasi. Saat ini 50 persen bakal pengurus kabupaten/kota sudah ada. Mereka tinggal di-SK-kan saja.

“Kami akan memimpin parlemen Aceh. Dengan kekuatan yang ada kami yakin bisa menjadi pemenang pemilu,” kata Bustami didampingi Bismi Syamaun, Wakil Ketua PIA. Readers.id menemui Bustami dan Bismi di Hotel Grand Lambhuk, Kota Banda Aceh.

Sebagai provinsi otonomi khusus, Aceh diberikan hak untuk mendirikan partai lokal seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Partai lokal hanya boleh mengikuti pemilu dan pilkada ditingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Bustami merupakan pensiunan dosen di Universitas Syiah Kuala (USK). Saat diajak menjadi nakhoda PIA, Bustami tidak ragu menerima ajakan itu. Dia bersemangat sebab di PIA tergabung para intelektual dan kelompok religius. Banyak pengurus bergelar doctor dan magister.

“Ketua Ahlul Wal’Aqdi (Majelis Pertimbangan) adalah Hasbi Abdullah, tokoh Gerakan Aceh Merdeka,” kata Bustami.

Sebagai tokoh Gerakan Aceh Merdeka dan pernah menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi dianggap punya pengaruh dan pengalaman politik yang cukup.

Bustami mengatakan sesuai dengan nama, gerakan politik PIA adalah Islam. Penabalan Islam sebagai nama partai, kata Bustami, bagian dari pilihan politik yang terang, bukan abu-abu.

“Berpartai sama dengan jihad, kami ingin menghalau isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dan paham liberal,” ujar Bustami.

Sehingga penguatan Syariat Islam menjadi misi utama yang diusung partai. Sebagai provinsi manyoritas penduduk beragama Islam, Bustami yakin PIA mudah diterima oleh publik.

Namun, Bustami menyadari partai lokal berlandaskan Islam sebelum PIA sudah ada, yakni Partai Daulat Aceh yang kini bernama Partai Daerah Aceh. PDA memiliki basis pemilih kalangan santri dayah. Namun, faktanya mereka dua kali harus ganti nama, lantaran tidak lolos ambang batas (parliamentary threshold).

Perolehan suara ambang batas adalah suara sah partai saat pemilu minimal 4 persen dari total suara sah. Partai lokal di Aceh hanya Partai Aceh yang selalu lolos ambang batas. Partai Nanggroe Aceh yang diketuai Irwandi Yusuf sekali pun tidak mampu meraih suara ambang batas.

Tantangan yang dihdapi PIA bukan hanya melawan partai lokal, namun juga dengan partai nasional yang lebih dulu menyatakan diri sebagai partai Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tidak inovatif

Direktur The Aceh Institute Fajran Zain menilai PIA tidak akan mampu bertahan lama di panggung politik. Jika pun mengikuti pemilu, hanya satu periode. “Tidak akan lolos ambang batas. Saya kurang optimis PIA bisa bertahan,” ujar Fajran.

Alasan Fajran, PIA tidak punya modal yang kuat mulai dari modal finansial, tidak ada tokoh icon, tidak punya modal historis, tidak terbuka untuk milinial dan perempuan, serta tampilannya terkesan sangat konservatif.

Para pengurus PIA banyak generasi tua dan sedikit perempuan. Fajran khawatir PIA akan kesulitan memperoleh caleg perempuan potensial saat pemilu. Di sisi lain PIA tidak akomodatif milenial.

“Kemasannya tidak modern, tidak inovatif. Anak muda tidak akan join dengan partai ini. Saat deklarasi biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang baru,” ujar Fajran.

Penabalan nama Islam pada nama partai, menurut Fajran bukan sebuah kekuatan. Sebab publik di Aceh tidak mementingkan nama, namun menilai pada gerakan nilai. Sebagai partai baru, belum muncul gerakan nilai yang diperjuangkan oleh PIA.

“Cukup banyak partai Islam baik lokal dan nasional. Namun, perolehan suara mereka tidak besar,” ucap Fajran.

Fajran menambahkan saat PIA menabalkan Islam pada nama partai seolah-seolah mereka ingin mengatakan partai lain bukan partai Islam. Padahal, semua partai lokal di Aceh mengusung isu Syariat Islam sebagai salah satu komoditi politik.

Harapan Baru

Namun berbeda dengan pandangan Effendi Hasan, dosen Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Effendi menilai PIA lahir di saat yang tepat. Saat kehilangan kepercayaan pada partai yang ada, PIA hadir untuk menjadi corong aspirasi publik.

Di samping itu, isu politik indentitas terutama menyangkut agama sedang menguat di Indonesia. Sehingga, keberanian PIA menabalkan Islam pada nama partai  adalah bagian strategi untuk mendulang suara di kalangan ummat Islam.

“PIA memiliki peluang yang besar untuk memainkan politik agama,” ujar Effendi.

PIA  memiliki peluang besar untuk meraih suara pada kalangan santri, ulama daya, serta aktifis Islam. Akan tetapi peluang itu harus mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pengurus partai. Banyaknya partai berideologi Islam membuat pangsa pasar itu diperebutkan beramai-ramai.

Sebagai partai baru, PIA akan dihadang oleh partai lain untuk mendulang suara di basis keagaman. Jika mereka tidak punya modal yang cukup, PIA tidak akan berumur panjang. Tidak ada beda dengan partai lokal lain.

Total
5
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Dua Mahasiswa Tangerang Tewas Dalam Kecelakaan di Aceh Besar

Next Article

KIP Aceh: KPU Tidak Melarang Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022

Related Posts