Pembangunan Tempat Penumpukan Batu Bara di Nagan Raya Dihentikan

Petugas DLHK Kabupaten Nagan Raya
Petugas DLHK Kabupaten Nagan Raya, Aceh, melakukan peninjauan lokasi pembangunan penumpukan batu bara diduga ilegal di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Rabu (22/9/2021). (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya menghentikan pembersihan lahan dan penumpukan tanah galian C di tempat penumpukan (stockpile) batu bara milik PT Prima Bara Mahadana di Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya.

“Penghentian aktivitas tersebut dilakukan karena sampai saat ini kegiatan di lokasi pembangunan ‘stockpile’ batu bara belum memiliki izin resmi dari pemerintah, ini ilegal,” kata Kepala Bidang Pengawasan DLHK Nagan Raya, Samsul Kamal, dilansir dari Antara, pada Kamis (23/9/2021).

Stockpile batu bara adalah tempat penumpukan atau bahan yang ditumpuk untuk diambil, diolah, dipasarkan, atau dimanfaatkan kemudian. Stockpile sebagai penyangga antara pengiriman dan proses, sebagai persediaan strategis terhadap gangguan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang.

Ia mengatakan penghentian aktivitas itu setelah pihak pengelola tidak bisa memperlihatkan dokumen resmi terkait dengan pembangunan tersebut.

Sementara, luas lahan yang akan dilakukan pembangunan tempat penumpukan batu bara tersebut dikatakan Samsul Kamal, sekitar lebih kurang 20 hektar.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemilik lahan atau pengelola kegiatan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah sehingga pemerintah menghentikan kegiatan yang diduga ilegal itu.

Samsul Kamal menyebutkan lahan yang akan dibangun tempat penumpukan batu bara tersebut diduga milik PT Prima Bara Mahadana dengan kantor operasional berlokasi di Meulaboh, Aceh Barat.

“Sebelum adanya izin resmi dari pemerintah daerah, kami tegaskan aktivitas ini ilegal. Tidak boleh ada kegiatan apa pun sebelum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah,” kata dia.

Pemerintah daerah juga menyatakan penghentian kegiatan tersebut bukan bagian untuk mempersulit investasi di daerah.

Namun, katanya, tindakan ini dilakukan agar setiap pelaku usaha di Nagan Raya memenuhi kewajiban terkait dengan pemilikan izin dari pemerintah, sebagai upaya untuk melindungi pemilik modal yang berinvestasi di daerah.[mu]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah

Gubernur Dukung KPK Wujudkan Pemilihan Berintegritas di Aceh

Next Article
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri)

Angka Miskin Ekstrem di Indonesia Bertambah Selama Pandemi

Related Posts