Pemerintah Aceh Auto Pilot, Ekonomi Terpuruk

Pemerintah Aceh AutoPilot Ekonomi
Kawasan pemukiman padat di bantaran sungai Krueng Daroy, Aceh Besar. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Amri menilai ada ketimpangan pemerataan ekonomi di Serambi Makah. Pembagian kue Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) belum mampu mensejahterakan masyakarat Aceh, justru sebaliknya hanya mengalir ke elit politik.

Sehingga terjadi paradog antara anggaran yang besar dimiliki Aceh dengan angka kemiskinan peringkat pertama di Sumatera – data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

Amri menilai kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini cukup lemah. Bahkan terkesan dalam menjalankan roda organisasi pemerintah Aceh seperti auto pilot, karena lemahnya kreatifitas dan dorongan dari Nova Iriansyah.

Padahal bila ditinjau dari realisasi anggaran selama 2020, perputaran uang di seluruh Aceh terbilang tinggi. Baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK), jika mengacu data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, mencapai Rp 38,95 triliun lebih.

Realisasi belanja itu tidak berbanding lurus dengan pemberantasan kemiskinan di Aceh. Masih saja terdapat warga yang tidak mendapatkan akses, baik ekonomi, kesehatan bahkan pendidikan.

Parahnya lagi, Badan Pusat Statistik (PBS) Aceh mengeluarkan data, pada September 2020 lalu angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,43 persen, tertinggi se-Seumatera. Ada penambahan penduduk miskin di Aceh pada periode itu sebanyak 19 ribu orang dan menjadi 833,91 ribu dari total penduduk Aceh sebanyak 5.371.532 jiwa.

Mirisnya di tengah perputaran uang yang banyak – ditambah subsidi dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh berlimpah, angka kemiskinan di Aceh terjun bebas yaitu pada posisi 15,43 persen – lebih tinggi dibandingkan kemiskinan 20 tahun lalu hanya 15.20 persen.

Padahal pada periode tahun 2000-an lalu, Aceh masih dilanda konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Masyarakat saat itu tidak leluasa bekerja – perekonomian hancur. Tetapi saat ini, di masa yang serba bebas, kucuran dana melimpah – angka kemiskinan Aceh tetap tertinggi se-Sumatera.

“Anggaran yang dimiliki Aceh banyak sekali, tapi pemerataan ekonomi tidak dilakukan dengan baik. Aceh seperti auto pilot, karena kemiskinan dan kesejateraan masyarakat Aceh tidak berdampak dengan adanya pemerintah Aceh,” kata Amri dalam dalam sebuah dialog publik interaktif di Banda Aceh, Kamis (29/4/2021).

Menurut Amri, pemerataan ekonomi Aceh yang tidak baik ini disebabkan oleh lemahnya dorongan dari Gubernur, ditambah tidak adanya Wakil Gubernur yang bertugas mengawasi.

“Lebih menyakitkan lagi Wagub juga tidak ada, fungsi wagub sebagai pengawas sebenarnya sangat penting bagi Aceh,” ujar Amri.

Baca Juga:

Dosen Fakultas Ekonomi USK itu juga mengatakan, Gubernur Aceh harus mengakui data BPS, karena data tersebut juga dipakai oleh kementerian. Tidak ada khilafiyah dengan kemiskinan Aceh, sudah valid dan sudah jelas alat ukurnya.

“Yang perlu diperbaiki adalah kebijakan Nova Iriansyah, perencanaan, dan manajemen anggaran di Aceh harus tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Amri.

Selain itu, kata Amri, untuk mengatasi kemiskinan harus adanya iktikat baik dari Gubernur Aceh. Jika pemerintah tidak memiliki iktikad baik mengurasi kemiskinan, maka apapun yang dilakukan oleh elemen lain tidak akan berdampak apa-apa.

Amri menambahkan, Gubernur Aceh dalam mengatasi kemiskinan harus memiliki keyakinan yang baik. Selain itu, manajemen dan kepemimpinan yang kuat menjadi indikator penting supaya masyarakat Aceh dapat keluar dari kemiskinan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Muhammadiyah, Taufik Abdul Rahim menyorot penyebab kemiskinan Aceh, salah satunya disebabkan belanja operasional APBA yang sangat besar untuk kepentingan birokrasi ketimbang masyarakat Aceh.

“Gubernur Aceh telah melakukan kesalahan kebijakan yang fatal, karena dengan dana APBA yang terbesar ke 5 di Indonesia tapi rakyatnya menjadi termiskin nomor 6 nasional,” kata Taufik.

“Sudah seharusnya Gubernur Nova Iriansyah membangun Aceh dengan serius berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang dapat mereduksi kemiskinan,” tambahnya.

Taufik menilai, Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA tidak bekerja secara maksimal untuk membangun Aceh. Selain anggaran belanja pegawai tinggi, juga cenderung APBA Aceh hanya dikuasai elit. Buktinya serapan anggaran APBA 2021 masih tarik ulur.

Taufik merincikan, sejumlah program yang disusun pada awal Irwandi-Nova hampir tidak dilakukan oleh Gubernur sekarang. Seperti pembangunan 6000 rumah dhuafa dan program pro kesejahteraan lainnnya. Di mana dari program Aceh Hebat telah beralih menjadi program Aceh Bereh yang tidak tertuang dalam RPJM.

“Kepemimpinan Gubernur, DPRA dan birokrasi di Aceh saat ini kompetensinya sangat rendah dibanding dengan anggaran yang mereka kelola. Ini menjadi sulit untuk keluar dari kemiskinan Aceh,” ujar Taufik.[acl]

Total
8
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Akademisi: Pemerataan Ekonomi di Aceh Tak Dilakukan Dengan Baik

Next Article

Jasa Raharja Santuni Rp7,8 Miliar untuk Korban Kecelakaan di Pantai Barat Aceh

Related Posts