Pemerintah Bentuk Jaksa Agung Bidang Pidana Militer, Apa Fungsinya?

Gedung Kejaksaan Agung RI. Dok: Ist

Pemerintah resmi membentuk jaksa agung muda bidang pidana militer Kejaksaan Agung (Kejagung). Direktori baru tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menandatanganinya pada 11 Februari 2021.

Pembentukan jaksa agung muda bidang pidana militer bertujuan membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

“Betul itu sudah dikeluarkan dan ditandatangan oleh Presiden. Kita tinggal bagaimana perkembangan selanjutnya untuk pelaksanaan,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, melansir CNN Indonesia.

Soal sosok yang akan menduduki jabatan jaksa agung muda pidana militer (Jampidmil), pihaknya masih menunggu lebih lanjut terkait pelaksanaan peraturan tersebut.

Adapun rencana pembentukan jabatan Jampidmil ini mencuat ke publik sejak Juni 2020. Pembahasan posisi setingkat eselon I itu juga telah dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, jaksa agung muda bidang pidana militer menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas.

Jaksa agung muda bidang pidana militer juga berfungsi untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi atau lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri terkait penuntutan dan penanganan perkara oditurat.

Untuk diketahui, saat ini di lingkungan Kejagung sudah ada beberapa jabatan untuk posisi Jaksa Agung Muda. Antara lain JAM Bidang Pembinaan, JAM Bidang Pidana Umum, JAM Bidang Pidana Khusus, JAM Bidang Perdata, JAM Bidang Tata Usaha Negara, JAM Bidang Pengawasan, dan JAM Bidang Intelijen.

Tentara Nasional Indonesia mengaku belum mendapat surat resmi dari Kejaksaan Agung ihwal penunjukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

“Mabes TNI akan menunggu tindak lanjut dari Kejaksaan Agung terkait mekanisme penunjukan pejabat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Achmad Riad, Minggu (21/2/2021) kepada Tempo.

Sumber: CNN Indonesia, TEMPO

Total
7
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Aturan Baru Upah Pekerja, Pemda Wajib Ikuti Pemerintah Pusat

Next Article

Karhutla di Aceh Selatan Capai 60 Hektar, Pemerintah Tetapkan Status Siaga

Related Posts