Pemerintah Pusat Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu & Pilkad
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyampaikan keterangan di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 16 Februari 2021. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Pemerintah Pusat menegaskan hingga sekarang belum berniat merevisi undang-undang pemilu dan Pilkada.

Hal itu ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, pemerintah yang tidak berniat revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya,” kata Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa, (16/2/2021) dikutip dari laman presidenri.go.id.

BACA JUGA:

DPP Demokrat: Seharusnya Gubernur Pimpin Advokasi Pilkada Aceh 2022

Pemprov Aceh, DPRA dan KIP Disarankan Kompak Temui Mendagri Bahas Pilkada

Lanjutnya, jangan sedikit-sedikit undang-undang diubah, yang sudah baik tetap harus dijalankan. “Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki,” tegas Mensesneg

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

“Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelasnya.

“Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan,” imbuhnya.

Mensesneg berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu,” tandasnya.[acl]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Foto Feature: Razia Masker

Next Article
Butuh 4 Tahun Kejati Aceh Bekuk Terpidana Korupsi

Butuh 4 Tahun Kejati Aceh Bekuk Terpidana Korupsi

Related Posts