Pemerintah Tegaskan Vaksinasi Ikhtiar untuk Menangani Pandemi

Presiden Jokowi menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama di Indonesia, Rabu (13/11/2021), di veranda Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. Setkab)

Sejak dimulainya program vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1/2021), Pemerintah Pusat mengimbau seluruh masyarakat di Indonesia ikut mendukungnya sebagai upaya menuju hidup normal. 

Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Andi Zulkarnain meyakinkan bahwa Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian penuh pada upaya pemulihan kondisi negara yang tengah dihantam pandemi. Ia memaparkan kilas balik kebijakan pemerintah pusat sejak pandemi melanda.

“Jauh sebelum vaksinasi dimulai, saat awal kemunculan pandemi 2020 lalu presiden memerintahkan upaya preventif segera dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain, seperti di bandara, pelabuhan, serta pos lintas batas darat,” kata Andi dalam keterangan resminya di laman Setkab RI, Januari lalu.

Hal itu segera disusul kebijakan lainnya, dari penetapan prosedur evakuasi WNI di China, menerbitkan Keppres soal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyiapkan rumah sakit rujukan dan arahan belajar dari rumah bagi peserta didik di sekolah dan perguruan tinggi.

Dinamika situasi di lapangan, kata Andi, memengaruhi Jokowi untuk lanjut menetapkan aturan soal Pembatasan Sosial Berskala Besar, 1 April 2020 silam. Kebijakan itu diikuti dengan Keppres tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Tak sampai disitu, pandemi memaksa perubahan signifikan pada relasi sosial di masyarakat, terutama pada momen-momen penting keagamaan. Misalnya pada saat Idul Fitri tahun 2020. Andi mengatakan, Jokowi melarang aparatur sipil negara mudik. Lalu pada akhir Mei 2020, pemerintah pusat menyosialisasikan protokol tatanan normal baru (new normal).

“Langkah ini diambil untuk membangkitkan kembali ekonomi yang terpukul karena pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” terang Andi.

Bahkan, kata dia, upaya pemulihan ekonomi ditunjukkan dengan relaksasi kredit, anggaran Kartu Prakerja dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan digratiskan selama beberapa bulan, pemberian bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, serta subsidi gaji karyawan.

Strategi Gas dan Rem di Sektor Ekonomi

Situasi di lapangan kemudian membuat Presiden membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang ingin menyelaraskan upaya menyelamatkan kesehatan dan membangkitkan perekonomian.

“Presiden mendorong strategi gas dan rem. Keseimbangan antara pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jika kasus positif Covid-19 meningkat, maka pembatasan gerak masyarakat akan dilakukan. Di sisi yang lain, program safety belt juga terus dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak dari kebijakan pembatasan tersebut,” terangnya.

Strategi itu juga tampak ketika ditemukan virus Covid-19 dengan varian baru di Inggris. Merespons hal tersebut, Jokowi mengeluarkan aturan pembatasan masuknya WNA ke Indonesia. Termasuk pembatasan gerak masyarakat dengan keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, ketika kasus positif terus melonjak.

Terakhir, Jokowi membentuk Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Ia juga mengirim tim khusus ke luar negeri untuk melakukan negosiasi agar Indonesia bisa segera memperoleh vaksin.

“Hasil dari berbagai ikhtiar tersebut terlihat ketika Indonesia sudah mendatangkan dan menyuntikkan vaksin, negara lain masih dalam proses negosiasi,” ujar Andi.

Vaksin Gratis untuk Seluruh Masyarakat

Di satu sisi Andi mengakui, setiap keputusan pemerintah punya risiko. Namun ia memastikan ikhtiar pemerintah untuk kemanusiaan.

“Di beberapa kesempatan bahwa jika Presiden mengatakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, maka itu dalam pengertian, bahwa Presiden melihat vaksinasi ini bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi untuk kemanusiaan, untuk kehidupan dan untuk masa depan kita semua,” kata dia.

Keputusan pemerintah juga mempertimbangkan banyak pihak. Dengan vaksinasi, sambung Andi, targetnya pandemi dapat ditekan sehingga membantu kerja tenaga kesehatan kembali normal. Stabilnya sektor kesehatan tentu bakal berimbas positif pada kerja pasar.

“Karenanya, kehidupan normal harus diperjuangkan, tiarap terus menerus di dalam goa untuk menghindari bahaya bukanlah sejarah manusia,” imbuh Andi.

Ia juga mengutip pertemuan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman bersama para pemimpin komunitas keagamaan yang membahas vaksinasi. Dalam pertemuan itu, kata dia, semua yakin bahwa vaksin adalah solusi terbaik untuk melawan virus.

“Namun, untuk berfungsinya vaksin dengan baik membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, di banyak kesempatan, sebelum dan sesudah divaksin, Presiden menyampaikan bahwa seluruh pihak harus bekerja keras untuk memastikan disiplin 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, treatment) benar-benar diterapkan di lapangan,” pungkasnya. (ril)

Total
7
Shares
1 comment

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Sekda Desak Nakes Bersedia Divaksin: Malu Kalau Tidak Mau

Next Article

Sambut Bonus Demografi, KOPI Luncurkan Inkubator Bisnis Pemuda

Related Posts