Pengamat: Buka Lapangan Kerja, Pembatasan PPKM Jangan Berlebihan

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2021 sebesar 2,56 persen. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Agustus lalu ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di provinsi ujung barat Indonesia ini masih terendah se-Sumatera.

Kondisi ini dianggap semakin rumit saat pemerintah melakukan pembatasan aktivitas, khususnya beberapa kabupaten/kota di Aceh yang masih masuk zona PPKM Level 4.

Pengamat Politik dan Ekonomi Aceh, Taufiq Abdul Rahim mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat ini berpengaruh terhadap jalannya perputaran ekonomi dan menurunkan daya beli masayarakat.

“Jangan terlalu dibatas-batasilah secara berlebihan, mengharapkan batuan seperti Bansos, Dana UMKM dan lain-lain, masih banyak juga masyarakat yang belum kena,” ungkap Taufiq kepada readers.ID, Rabu (22/9/2021).

Untuk itu, lanjutnya, yang perlu dilakukan pemerintah justru membuka keran lapangan pekerjaan di sektor basic seperti pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain yang langsung menyentuh masyarakat.

"Sektor-sektor basic ini perlu di-support untuk meningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas Taufiq.

Sehubungan dengan itu, pengamat politik dan ekonomi Aceh itu juga menyoroti program vaksinasi yang selama ini terkesan mengunakan cara-cara pemaksaan dari pemerintah kepada masyarakat.

"Semakin orang dipaksa vaksin, semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan dipaksa tapi pakai pendekatan. Karena kalau ini dipaksa, melanggar HAM," ungkap Taufiq.

Di era new normal ini menurutnya, masyarakat sudah mulai sadar dan beradaptasi dengan sendiri. "Yang terpenting itu sebenarnya pendekatan, bukan pemaksaan," pungkasnya.[mu]