Pengamat Ekonomi Politik Sebut Pemerintah Perlu Menghapus Subsidi BBM

Menurutnya, sejauh ini Subsidi BBM sudah berlangsung sejak lama dan sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarat susah melepaskan diri dari ketergantungan akan subsidi ini. 

Foto: Pertamina (Pertamina)
Penulis:

JAKARTA, READERS – Seorang pengamat Ekonomi Politik dari Universitas Indonesia, Faisal Basri sebut bahwa Pemerintah perlu menghapus subsidi BBM secara bertahap. 

Menurutnya, sejauh ini Subsidi BBM sudah berlangsung sejak lama dan sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarat susah melepaskan diri dari ketergantungan akan subsidi ini. 

“Namun, pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya mengurangi beban fiskal negara,” katanya seperti dilansir dari laman resmi Kominfo, Selasa (30/8/2022).

Lebih lanjut disampaikan bahwa walaupun nantinya akan ada beberapa dampak negatif dari berkurangnya subsidi BBM, hal tersebut dapat diatasi dengan pembuatan skema perlindungan sosial oleh pemerintah yang akan digunakan sebagai acuan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

Selain Faisal Basri, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi berpendapat bahwa subsidi BBM bisa dialihkan ke proyek yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga bantalan sosial. 

“Melihat adanya kelebihan dana sebesar Rp190 triliun yang dapat dipakai untuk kepentingan lain, jika pemerintah membatasi subsidi BBM,” kata Fahmy Radhi.

Saat ini, lanjutnya, untuk dana dari APBN sebanyak Rp502 triliun digunakan untuk subsidi BBM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Berdasarkan data Pertamina, penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite diperkirakan mencapai 28 juta kilo liter (KL) pada 2022 ini, walaupun yang tersedia hanya sebesar 23,05 juta KL. 

Terkait itu, dapat pula diperhatikan untuk pembatasan kendaraan penerima subsidi BBM berdasarkan CC kendaraan. 

Hal ini juga dapat didukung dengan aplikasi MyPertamina yang dapat membantu pencatatan dan pengawasan terhadap volume BBM yang disubsidi.

Sumber: Kominfo