Pengamat: Realisasi APBA 2021 Lemah Akibat Letoinya Manajemen Pemerintahan
Pengamat ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Amri, mengatakan penyebab lemahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 dikarenakan terkendala pada manajemen Pemerintah Aceh.
"Kalau kendala menurut saya adalah kendala di menejemen pemerintahan. Kendalanya bolehlah saya menduga tidak ada strong management, maka otomatis karena tidak ada strong leadership," kata Amri dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Pospera Aceh, pada Sabtu (10/7/2021).
Amri menilai, jika Pemerintah Aceh memiliki kepemimpinan yang kuaLmaht, otomatis juga akan terciptanya manajemen yang kuat. Jika itu dimiliki oleh pemerintah, maka tingkat kesejahteraan rakyat juga akan tercapai.
Lebih lanjut, Amri melihat, realisasi keuangan APBA sampai hari ini relatif kurang bagus, maka untuk itu perlu digenjot lagi.
"Saya melihat ini ada hubungan proyek-proyek yang sifatnya tender di provinsi Aceh. Kalau uang pegawai itu udah normatif, asal kerja bayar gaji, bayar honor dan seterusnya," ujarnya.
Untuk itu, Ia menyarankan agar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Aceh tidak saling menyalahkan terkait hal ini. Yang harus dilakukan ialah duduk bersama untuk menyelesaikannya.
"Ini sudah bulan tujuh, bulan delapan, bulan sembilan, realisasi keuangan masih sekitar 26 persen dan banyak proyek yang belum ditender. Nah ini kan berbahaya sekali," Sebut Amri.
Menurut Amri, konsekuensi dari lemahnya APBA 2021 ialah bisa menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang lebih tinggi. Sepeti di tahun 2020, Silpa mencapai Rp 3,96 triliun.
Jika tahun ini kembali terjadi resesi (tidak terjadi realisasi anggaran lagi) maka akan anggaran akan Silpa lagi hingga Rp 3 triliun.
"Ujungnya Pemerintah Aceh tidak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena tujuan negara, tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," jelas Amri.
Adapun Indikator kesejahteraan rakyat, menurutnya ialah tingkat kemiskinan, yang kedua tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi.
"Kalau ini terjadi maka inilah yang kita maksud dengan kesejahteraan rakyat dalam konteks resmi adalah kesejahteraan rakyat Aceh di 23 kabupaten/kota," pungkasnya.[mu]