Pengelolaan Sampah di Banda Aceh Masih Konvensional

Pengelolaan Sampah di Banda Aceh Masih Konvensional
Petugas kebersihan sedang membongkar muat sampah yang di kumpulkan dari wilayah pemukiman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Seorang pakar lingkungan Universitas Serambi Mekkah (USM), Banda Aceh, Dr Muhammad Nizar, ST, MT menilai, pengelolaan sampah di Banda Aceh masih sangat konvensional, yaitu mengumpulkan sampah dan mengangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sampah yang diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun depan rumah dan toko dibuang begitu saja (open dumping) di TPA Gampong Jawa berjarak 10 kilometer dari pusat kota.

“Walau ada sebagian yang dipilah, diambil oleh petugas untuk dijual dan didaur ulang,” kata Dr Muhammad Nizar, ST,MT, Jumat (26/2/2021).

Menurutnya, ini tidak bisa Pemerintah Kota Banda Aceh terus menerus mengelola sampah secara konvensional. Karena sampah perkotaan terus meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, ekonomi dan pembangunan.

Tingginya aktivitas penduduk Kota Banda Aceh saat ini telah menyebabkan bertambahnya jumlah sampah. TPA Gampong Jawa kapasitas penampungannya sudah melebihi daya tampung, sehingga telah dibangun ke TPA Terpadu Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

BACA JUGA: Hari Peduli Sampah: Bau Busuk Sisa Pembuangan di Aceh Besar (1)

Menurut Nizar, sapaan akrapnya, Banda Aceh menghasilkan sampah sebanyak 180 ton/hari atau 720 m3/hari dengan asumsi setiap orang menghasilkan 0,58 kg/hari.

Studi yang dilakukan terhadap kondisi pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh menunjukkan hasil masih kurang memadai. Sampah-sampah itu perlu diolah lebih lanjut di TPA Gampung Jawa. Sampah daun diolah menjadi kompos, sedangkan sampah plastik dan kertas tidak dilakukan pengolahan.

Persentase sampah organik, kertas dan plastik yang dihasilkan kota Banda Aceh masing-masing sebesar 89,1 persen; 2,5 persen; 0,74 persen. Berat sampah yang dihasilkan oleh Kota Banda Aceh adalah 86057,64 ton/bulan dan menghasilkan emisi karbon sebesar 83726,6 ton/bulan.

“Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota masih bersifat konvensional, yaitu mengumpulkan sampah, mengangkut dan membuangnya ke TPA,” jelasnya.

Saatnya Banda Aceh Terapkan Zero Waste

Dosen Prodi Teknik Lingkungan USM, Banda Aceh yang disertasinya berjudul Evaluasi Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh Berbasiskan Konsep Zero Waste selama 40 Menit mengutarakan, sudah saatnya Banda Aceh mengadopsi konsep Zero Waste dalam mengelola sampah.

Konsep Zero Waste atau menihilkan sampah bisa menjadi solusi dalam pengelolaan sampah. Pengertian nihil bukan berarti tidak ada sampah sama sekali, namun ini lebih mengacu kepada sebuah cita-cita untuk menghilangkan sampah sebanyak mungkin atau less waste.

“Istilah Zero Waste kedengaran bombastis tapi menarik untuk didengar karena ear catching alias enak didengar. Tapi jangan salah, banyak negara yang berhasil menerapkan konsep ini, meski butuh waktu bertahun-tahun,” jelasnya.

Konsep Zero Waste, sebutnya, bukan berarti meniadakan sampah. Tetapi mencoba menghilangkan sampah sebanyak mungkin dari awal atau sumbernya. Harus ada pengelolaan sampah yang baik dari hulu hingga hilir, sehingga sampah yang sampai di TPA tidak sebanyak seperti sekarang.

Di negara-negara Asia, istilah Municipal Solid Waste (MSW) biasanya merujuk pada sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, namun tidak termasuk sampah industri atau sampah dari aktivitas pertanian.

BACA JUGA: Hari Peduli Sampah: Pentingnya Pendidikan Sampah Sejak Dini (2)

Sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memindahkan dan pembuangan akhir sampah juga relatif sama di negara berkembang dan memiliki keunikan tersendiri.

Hal ini berbeda dengan negara-negara maju yang pengelolaan MSW-nya lebih sistematis. Keunikan ini berasal antara lain dari komposisi sampah, keterlibatan sektor informal, kelompok sukarelawan, sektor swasta dan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bisnis pengumpulan barang bekas.

Metode pengelolaan sampah padat perkotaan secara umum dapat digolongkan menjadi empat cara yaitu: daur ulang, komposting, membakar sampah dengan menggunakan incinerator dan membuang sampah ke TPA.

Ke empat cara tersebut dapat dilakukan secara masing-masing ataupun dengan kombinasi dua cara atau lebih, tergantung dari kondisi fasilitas sampah padat perkotaan yang ada.

“Sebagai contoh, daur ulang dari sebagian sampah padat perkotaan dapat dilakukan efektif dan ekonomis jika pengumpulan sampah yang hendak didaur ulang tersebut dilakukan secara terpisah dari sampah lain,” jelasnya.

Kata Nizar, pembuangan sampah secara konvensional berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti mencemari air permukaan dan air tanah. Begitu juga memicu terjadi pemanasan global akibat emisi gas CH4. Potensi pemanasan globalnya yang tinggi (Global Warming Potential) yaitu 21 kali CO2. Gas CH4 dihasilkan dari TPA diperkirakan mencapai 20 persen dari emisi gas CH4 antropogenik di seluruh dunia.

Nizar menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, konsep Zero Waste telah memunculkan perspektif baru dalam bidang persampahan, terutama soal upaya mengatasi masalah sampah dan obsesi peningkatan ekonomi konsumtif yang menghabiskan sumber daya alam, yang lama bisa diselesaikan.

Konsep Zero Waste menolak insinerator, landfill, menghilangkan masyarakat pembuang sampah (throwaway society) dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Ide ini terdengar seperti konsep yang sangat ideal, tetapi kita dapat merealisasikannya sesuai waktu tertentu.

“Kita tidak berharap bisa menerapkan Zero Waste tahun depan, tetapi kita dapat merencanakan situasi yang sangat dekat dengan konsep tersebut, di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

Menurutnya, Zero Waste (ZW) merupakan salah satu konsep yang paling visioner dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sampah. Sejumlah kota-kota besar di dunia seperti Adelaide, San Francisco dan Stockholm telah mendeklarasikan diri sebagai kota Zero Waste dan mereka berusaha mencapai target yang ditetapkan dan menjadi kota-kota pertama yang menerapkannya.

“Pendekatan yang holistik dalam mengelola sampah kota dan konsep keberlanjutan dalam jangka panjang diperlukan untuk mendesain kota Zero Waste secara sungguh-sungguh,” jelasnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rencana mereka untuk meningkatkan kinerja recovery (diuji dalam aspek timbulan sampah per kapita, TPA per kapita dan laju recovery sumber daya).

Seperti fasilitas sumber daya apa yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai target? berapa investasi yang dibutuhkan dan di mana fasilitas Advanced Waste Treatment (AWT) didirikan?

Dalam skala kecil Pemko Banda Aceh sudah menerapkan konsep Zero Waste tapi hal ini belum memadai. Lihat saja masih banyak sampah berserakan di sekitar kota, keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah dan di TPA sendiri pengolahan sampah tidak maksimal.

Jika Zero Waste sudah diterapkan dengan konsisten, setidaknya tidak ada lagi sampah berserakan dimana-mana. Timbulan sampah bisa dikurangi hingga 30 persen sesuai target pemerintah di tahun 2025.[acl]

Total
10
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Humas Polda Sambangi AJI Banda Aceh, Bahas Soal UU ITE

Next Article

9 Rumah Ludes Terbakar di Langsa

Related Posts