Pengurus Bung Hatta Award Sesalkan Penangkapan Nurdin Abdullah

Unggahan akun resmi @BungHattaAward menyikapi tertangkapnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. [tangkapan layar]

Jagat media sosial mendadak ramai dengan kabar Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat malam tadi.

Pantauan readers.ID, hingga Sabtu (27/2/2020), hingga pukul 12.00 WIB, berita, tagar maupun komentar warganet mengenai penangkapan Nurdin menempatkan isu tersebut di posisi lima teratas pada Trending Topic di Twitter.

Peristiwa ini terbilang mengagetkan. Bagaimana tidak, sosok Nurdin Abdullah dikenal luas oleh publik sebagai tokoh dengan segudang prestasi. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia merupakan Bupati Bantaeng dua periode. Di antaranya periode 2008 – 2013 dan 2013 – 2018.

Pria kelahiran Pare-Pare 7 Februari 1963 ini berhasil membawa transformasi Kabupaten Bantaeng dari daerah tertinggal menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Sulsel. Di masa kepemimpinannya sebagai bupati, Nurdin cukup serius menggarap sektor pertanian.

Melansir Okezone, pada tahun 2017 lalu, Nurdin Abdullah memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017. Seperti diketahui BHACA diberikan untuk individu yang dinilai bersih dari praktik korupsi, tak menyalahgunakan kekuasaannya, dan memiliki pengaruh di masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Semasa menjabat sebagai bupati, berbagai penghargaan diterimanya. Mulai dari presiden, menteri hingga dari berbagai organisasi swasta maupun nirlaba. Prestasi inilah yang kemudian membawa Nurdin merebut kursi Sulsel Satu pada tahun 2018. Bahkan setelah menjadi gubernur pun, berbagai penghargaan masih diterimanya.

Dalam kicauannya, akun resmi BHACA, @BungHattaAward mengaku sangat terkejut dengan penangkapan tersebut.

“Kami sangat terkejut dan prihatin dengan berita tentang pak Nurdin Abdullah pagi ini,” katanya, Sabtu pukul 10.11 WIB. Readers.ID diperbolehkan mengutip unggahan itu usai meminta izin kepada akun tersebut.

BHACA juga menjelaskan, pihaknya pernah menganugerahi penghargaan kepada Nurdin Abdullah pada tahun 2017 silam. Saat itu, kata mereka, Nurdin masih masih menjabat Bupati Bantaeng, Sulsel.

“Kami menunggu konferensi pers KPK mengenai hasil pemeriksaan 1×24 jamnya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua,” tutupnya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. (Dok/Instagram)

Anggota Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), Bivitri Susanti seperti dilansir dari merdeka.com juga menyesalkan penangkapan tersebut.

“Proses pemilihannya (Bung Hatta Award) sangat serius. Selain menerima masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak juga dilakukan secara langsung ke lapangan,” jelas Bivitri.

Menurut dia, Dewan Juri BHACA berharap semua penerima penghargaan menjadi dorongan dan inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah. Terlebih, mereka juga telah meneken pakta integritas saat mendapat penghargaan.

“Tapi perkembangan setelah award tidak bisa dikontrol, meskipun mereka menandatangani pakta integritas waktu menerima award,” ujarnya.

Untuk wacana pencabutan award setelah Nurdin ditangkap KPK, pihaknya akan menunggu proses hukum di lembaga antirasuah. Bivitri menekankan Dewan Juri BHACA mendukung upaya KPK menuntaskan kasus yang diduga menjerat Nurdin Abdullah.

“Soal penarikan award, di BHACA ada prosedurnya sendiri sebagai organisasi (kami hanya juri), dan tentunya juga akan terkait dengan proses hukum, apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak,” kata dia.

Tanpa Award di Tahun 2019

Riwayat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award memang menarik disimak. Tahun 2019 silam, BHACA pernah meniadakan penghargaan tersebut, lantaran menilai tahun 2019 adalah tahun yang suram bagi penegakan anti korupsi di Indonesia.

Sejak itu pula, tindak lanjut dari kebijakan ini, P-BHACA melakukan evaluasi guna melihat segala sesuatunya lebih jernih dan tidak terbawa suasana politik.

Ketua Dewan Pengurus P-BHACA Shanti Poesposoetjipto, dalam keterangan resminya saat itu mengatakan, penghargaan antikorupsi merupakan sebuah tanggung jawab sehingga pihaknya sebagai pemberi penghargaan perlu mempertahankan independensi dan terlepas dari tendensi personal ataupun kepentingan lembaga tertentu.

BHACA menyebut keputusan itu telah disepakati bersama semua juri, yakni Zainal Arifin Mochtar, Yopie Hidayat, Agung Pambudi, dan Betti Alisjahbana.

“Karena menurut para juri, ini tahun yang sangat suram bagi pemberantasan korupsi. Jadi, ya, enggak mau merayakan pemberantasan korupsi karena enggak ada yang perlu dirayakan, malah harus ditangisi,” kata Bivitri.

Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award digelar setiap dua tahun sekali, sejak 2003. Penghargaan ini merupakan ajang penganugerahan penghargaan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi.

Pada 2010, penghargaan BHACA pernah jatuh kepada Presiden Joko Widodo yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Penghargaan kepada Jokowi belakangan mendapat sorotan, seiring sikap Presiden yang hingga kini menolak mengeluarkan Perppu KPK. Bahkan ICW menilai Jokowi sudah tak laik menyandang penghargaan tersebut.

“Ya, tentu ini menyikapi sikap Jokowi yang terus menerus bergeming dengan tuntutan publik bahwa RUU KPK yang lahir dan menjadi UU baru itu sebenarnya membunuh KPK,” ujar Koordinator ICW, Adnan, mengutip CNN Indonesia, Desember 2019.[]

Total
10
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Sederet Jejak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK

Next Article

Di Tengah Wacana Revisi UU ITE, Kominfo Bikin Komite Etika Berinternet

Related Posts