Penjelasan Pemprov Aceh soal Satwa Dilindungi di Rumdis Wakil Gubernur 

BKSDA ketika membawa sejumlah satwa langka jenis burung dari rumah dinas wakil gubernur Aceh. Dok. Istimewa
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh Rahmandi, menyebutkan, terkait adanya sejumlah satwa dilindungi di rumah dinas wakil gubernur Aceh tersebut, disimpan bukan karena hobi melainkan untuk dipelihara dalam rangka penyelamatan. 
“Gubernur Aceh mengizinkan untuk memelihara bukan sebagai hobi, dalam rangka penyelamatan dan setelah dirasakan cukup baru diserahkan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” kata Rahmandi, pada Kamis (11/3/2021).
Ia menyampaikan, unggas-unggas itu dipelihara hanya sementara waktu. Selama dipelihara dan dirawat di rumah dinas tersebut, sejumlah burung itu terlihat sudah sehat sehingga kemudian diserahkan kepada pihak BKSDA.
“Apalagi ini jenis burung-burung langka dan sudah semestinya dilindungi dan yang sudah terlanjur ditangkap perlu dirawat sampai sehat kembali untuk kemudian diputuskan oleh BKSDA status berikurnya,” ujar Rahmandi.
Terkait status burung langka dan dilindungi, sebut Rahmandi,  sesuai amanat Undang-undang perseorangan dilarang memelihara hewan dilindungi. Hal itu juga ditegaskan oleh gubernur Aceh agar mempedomani Undang-Undang.
“Makanya, sudah waktunya kita serahkan burung-burung ini ke BKSDA untuk dilepasliarkan atau dilatih terlebih dahulu di penangkaran sebelum dilepaskan,” pungkasnya.
Total
1
Shares
1 comment
  1. Ini permasaalahan bukan masalah sita atau tidaknya ini masaalah reputasi gub kembali tercoreng, menjadi pertanyaan kenapa sasaran burung yang ada dirumah gubernur menjadi sasaran dari bksda ? Yang fleksibel dong….bagai mana satwa lain seperti murai batu, harimau gajah dan lainnya satwa di aceh yang sampai sekarang ini terus mati dan menjadi sasaran pemburu liar, itu saja bksda tidak genah dan sanggup menanganinya…jadi kenapa harus burung di rumah gubernur menjadi sasaran ? Apa untuk menjadi isu atau reputasi bksda untuk naik ? Ada suatu aturan kebijakan dan perkecualian dalam menegakkan hukum, perlu diingat bksda menjalankan undang undang klhk terkait satwa dan endemik yg dilindungi apakah bksda tau dan paham akan undang undang aceh juga ada uupa no.11 tahun 2006 jadi jangan bicara masalah undang undang di aceh, karna perlu di ujipetik kembali dalam menjalankannya dan tidak boleh kaku. Karna perlakuan bksda menyita burung di rumah gubernur aceh harus PIKIR ULANG karna berefek dari pemahaman Masyarakat Aceh terhadap reputasi Gubernur itu sendiri yang melekat menjadi Negatif. Saya kira satwa yang dipelihara dengan baik dan cukupan pakan yang baik saya kira tidak masaalah, tinggal lagi pihak bksda mengeluarkan izin saja dalam mengeluarkan stetmen bukan menyita…bahasa mebyita itu bahaya sekali jelas menganjlokkan reputasi dan nama baik gubernur selaku orang nomor 1 di aceh, bksda sendiri perlu dilakukan audit yang jelas juga bola perlu sampai kedirjend BKSDAE Bapak wiratno. Suasana politik seperti ini seharusnya pihak bksda harus paham dan mengerti secara fleksibel.
    Saya rasa tindakan bksda ini harus secara serius pemerintah aceh menanggapinya. Jangan melucutkan api didalam musim kering akan terbakar nantinya.
    Dan Ka. Biro Hukum gubernur segera menindak dan menginfistigasi hal ini.
    Salam

Tinggalkan Balasan

Previous Article

BKSDA Sita Satwa Dilindungi Dari Rumah Dinas Gubernur Aceh

Next Article

Temuan di Balik Dugaan Korupsi Eks Kadishub Sabang: Isi BBM Pakai Voucher Fiktif 

Related Posts