‘Pepesan Kosong’ Jokowi Benci Produk Asing

'Pepesan Kosong' Jokowi Benci Produk Asing
Nelayan sedang membersihan jala selepas melaut. Nelayan tradisional cenderung menggunakan cara tradisional untuk menangkap ikan di perairan dangkal. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

“Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri”. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2021 pada Kamis (4/3/2021) lalu.

Kenyataannya ini sikap paradoks – bertentangan dengan kenyataan hingga membingungkan masyarakat dan berujung memuncul anggapan hanya pepesan kosong. Sebab, saat ini hampir semua sektor melakukan impor.

Seruan membenci produk asing yang disampaikan Jokowi saat pemerintah masih membuka keran impor sejumlah komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri.

Ajakan membenci produk asing seolah kontradiksi dengan sejumlah kebijakan terbaru dari pemerintah. Seperti kembali membuka impor beras sebanyak 1 juta ton – alasannya untuk menambah cadangan beras atau pemerintah menyebutnya iron stock.

Padahal kemandirian pangan jauh hari bisa dilakukan – bila pemerintah serius untuk mencintai produk dalam negeri. Sehingga lontaran benci produk asing tidak menjadi pepesan kosong.

Menjadi tidak salah apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, seruan Presiden Jokowi benci produk asing, merupakan wujud kegalauan pemerintah.

“Ini yang saya kira membuat pemerintah lagi pening, lagi pusing, sehingga harus mengeluarkan (pernyataan) semacam itu,” kata Adi Prayitno, Kamis (4/3/2021) dilansir CNNIndonesia.

Menurut Adi, pernyataan Jokowi yang mengajak agar membenci produk luar negeri harus diikuti dengan kebijakan menutup keran impor dan sejumlah kebijakan strategis.

Pemerintah harus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor dan mendorong sektor-sektor yang bisa dikelola sendiri.

Hal itu dilakukan dengan tiga cara. Pertama, membuat kebijakan politik yang memihak sektor produksi dalam negeri. Kedua, pemerintah memberikan bantuan berupa dana yang tidak kecil karena terdapat sejumlah budidaya yang harus didorong. Ketiga, pemerintah harus membantu memasarkan produk lokal.

“Semangatnya sih oke, tapi kan tidak selesai urusan retorika. Harus diterjemahkan dengan kebijakan politik yang memihak produk-produk lokal,” ujar Adi dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Adi, selama ini pemerintah berpihak terhadap produk-produk impor. Ia juga menilai pemerintah kerap melakukan tindakan yang instan. Hal ini terjadi pada sejumlah komoditas yang masih bisa diproduksi dalam negeri seperti, beras, gula, garam, hingga cangkul dan cobek.

“Itu kan pekerjaan-pekerjaan mudah yang tidak perlu kecanggihan teknologi dan insinyur mapan,” protesnya.

Adi mengatakan, para petani garam setiap tahun menjerit karena pada masa panen garam mereka dibeli dengan harga murah. Padahal ongkos produksi mencetak garam mahal. Hal serupa juga terjadi pada petani sawah. Pada masa panen, padi mereka dibeli dengan harga murah.

Pilu Nasib Petani Garam

Muslim Yusuf (57) misalnya, seorang petani garam tradisional memilih tetap bertahan untuk memproduksi garam di kawasan Pantai Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, meski di tengah himpitan era yang sudah serba canggih, modal dan pasar terbatas.

Di atas lahan tambak besar seluas sekitar 1.500 meter persegi, Muslim menumpahkan peluhnya. Dengan telaten ia memproduksi garam tradisional sendiri tanpa tersentuh bantuan apapun dari pemerintah.

Garam-garam itu tidak hanya sebatas untuk kecukupan dapur sendiri, melainkan juga sebagai salah satu penopang ekonomi keluarga.

Pria yang akrab disapa Pak Muslim itu, dalam sehari mampu memproduksi 100 kilogram garam dalam sekali masak. Namun, perolehan sebanyak itu tidak menjadi angka pasti, melainkan tergantung faktor cuaca, karena belum tersentuh teknologi.

Dampak dari pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh petani garam seperti Muslim. Belakangan ini dirinya mengalami pemerosotan drastis dalam segi pemasaran, yang berimbas pada produksi garamnya.

Muslim mampu memproduksi hingga 500 kilogram garam dalam seminggu, tetapi selama pandemi, dirinya terpaksa harus mengurangi produksi garam hingga setengah dari biasanya. Hal tersebut dikarenakan menurunnya permintaan pasar, akibat banyaknya tempat-tempat usaha yang tutup selama pandemi Covid-19.

“Sebelum ada Covid-19 biasa harganya delapan ribu per kilo untuk garam yang kualitasnya bagus, sekarang turun jadi tujuh ribu. Banyak sekali perubahannya selama virus Covid-19 ini, harganya turun, permintaan pasar pun juga menurun. Jadi saya terpaksa mengurangi pembuatan garam,” ujar Muslim disela-sela aktivitasnya.

Selama ini, garam tradisional hasil produksi Muslim hanya dipasarkan di kawasan Banda Aceh dan Aceh besar. Dengan cara mengantarnya langsung menggunakan becak kepada agen-agen yang sudah berada di pasar.

Atas dasar itu, Muslim berharap kepada pemerintah agar memberikan sedikit perhatian kepada para petani garam, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, omzet petani garam merosot drastis selama ini.

“Mudah-mudahan ya, setelah virus Covid-19 ini harga kembali stabil, dan omzet produksi bisa naik lagi,” pungkas Muslim.

Kisah Muslim bertahan memproduksi produk lokal tanpa ada sentuhan bantuan dari pemerintah menjadi satu di antara ribuan lainnya di Nusantara ini. Mereka harus berjuang sendiri untuk bertahan di tengah himpitan ekonomi saat ini.

berikutnya

Total
8
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Inong, Bayi Gajah Liar yang diselamatkan dari Kubangan Akhirnya Mati

Gajah Jantan Ditemukan Mati di Aceh Jaya, Diduga Malnutrisi

Next Article
Pertarungan Mayor dan Jenderal Rebut Tahta Demokrat

Pertarungan Mayor dan Jenderal Rebut Tahta Demokrat

Related Posts