PGMI Menolak Pilkada Aceh Digelar 2022

Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Generasi Muda Indonesia (DPP-PGMI) secara tegas menolak pelaksanaan Pilkada Aceh pada 2022, tetapi harus dilaksanakan serentak pada 2024 bersamaan pemilihan legislatif dan presiden.
Ketua DPP PGMI, Razali Ismail Ubit. Foto Ist

Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Generasi Muda Indonesia (DPP-PGMI) secara tegas menolak pelaksanaan Pilkada Aceh pada 2022, tetapi harus dilaksanakan serentak pada 2024 bersamaan pemilihan legislatif dan presiden.

“Sebaiknya Pilkada serentak tetap diadakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah juga untuk efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi mengingat COVID-19 yang berkepanjangan membuat perekonomian di tanah air terganggu Karenanya kita perlu memikirkan efek jangka panjang dan fokus untuk memulihkan perekonomian,” kata Ketua DPP PGMI, Razali Ismail Ubit, Senin (15/2/2021) melalui siaran tertulis.

BACA JUGAKIP Aceh Tak Punya Anggaran Untuk Pelaksanaan Pilkada

Putra Aceh yang pernah menjadi Balon Wakil Walikota Solo berpasangan dengan Gibran juga menjabarkan sisi positif pileg, pilpres, dan pilkada dilaksanakan serentak pada 2024. Menurut Razali, desain tersebut akan melahirkan efisiensi.

“Dengan satu tahun penyelenggaraan, maka bisa dituntaskan seluruh proses elektoral. Tidak perlu berkali-kali merekrut petugas, terutama tingkat ad hoc,” jelasnya.

BACA JUGADPP Demokrat: Seharusnya Gubernur Pimpin Advokasi Pilkada Aceh 2022

Selain itu, sebutnya, juga mengurangi kegaduhan politik terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Karena akan ada pihak beranggapan pemilu dan pilkada membuat gaduh. Lalu, akan ada koherensi antara kepemimpinan nasional dan partai berkuasa hingga tingkat daerah.

Menurutnya, saat ini DPR tengah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Revisi tersebut belum rampung karena masih ada fraksi yang menolak beberapa isu dalam pembahasan RUU Pemilu.

Adapun wacana pro dan kontra di kalangan partai politik soal revisi UU Pemilu terkait dengan beberapa hal. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah pengembalian jadwal pilkada.

Sebagian fraksi mendukung Pilkada, sebutnya lagi, lebih baik diadakan serentak pada November 2024, yang artinya sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016. Di sisi lain, beberapa fraksi menginginkan pelaksanaan pilkada diubah, sesuai ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta KIP Aceh untuk tidak menjalankan tahapan pilkada Aceh sampai adanya putusan sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020.

Hal tersebut sesuai dengan surat dari KPU bernomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/11/2021 yang ditujukan ke KIP Aceh.

“KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, agar tidak menjalankan tahapan pemilihan apa pun sampai ada putusan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020,” sebut Plt Ketua KPU, Ilham Saputra dalam surat tanggapan ke KIP Aceh tertanggal 11 Februari 2021.[ril]

BACA JUGA: KPU Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022

Total
70
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

KIP Aceh: KPU Tidak Melarang Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022

Next Article
Penumpang Pesawat Usia 5 Tahun ke Atas Wajib Tes Covid-19

Zona Kuning di Aceh Belum Aman dari Penularan Virus Corona

Related Posts