Pilu Menggurita Kemiskinan Aceh

Pilu Menggurita Kemiskinan Aceh
Seorang wanita pemulung sedang memisahkan botol-botol bekas untuk didaur ulang di kawasan TPA Kampung Jawa, Banda Aceh. Hotli Simanjuntak | readers.ID

Elli Agustriani, warga Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, yang tengah lumpuh karena stroke yang dideritanya setahun terakhir, hanya bisa terbaring lemas ditemani si buah hatinya yang masih berusia 11 tahun, tanpa ada penanganan medis. Ia merupakan potret akutnya kemiskinan di Tanah Rencong.

Untuk merawat ibundanya, gadis kecil yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) itu terpaksa meninggalkan studinya dua minggu terakhir. Padahal anak seusianya berkewajiban menyelesaikan pendidikan.

BACA JUGA: 

Inilah satu contoh dari ribuan potret kemiskinan yang terjadi di Tanah Seulanga. Padahal keluarga kecil yang menempati rumah kontrakan itu, lokasinya tidak jauh dari pusat kekuasaan pemerintah Provinsi Aceh. Ironisnya, masih terdapat warga yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan.

Bahkan, dalam jarak yang hanya terpaut sekitar 2 kilometer dari rumah dinas Wakil Gubernur Aceh dan Wali Kota Banda Aceh di pelataran Blang Padang, ternyata masih ditemukan warga yang terabaikan dalam kelumpuhannya, dengan hanya dirawat oleh gadis kecil.

Kendati saat ini Elli sudah mendapat perawatan dan ditangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, setelah temuan itu viral di media sosial.

Elli Agustriani sekarang sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa, Banda Aceh. Sedangkan anaknya dirujuk ke salah satu rumah sosial di Banda Aceh dan kembali bisa melanjutkan sekolahnya.

Potret kemiskinan lainnya –juga sempat heboh di media sosial, adalah meninggalnya seorang bocah berusia 8 bulan yang diduga mengalami gizi buruk. Bayi itu meninggal saat sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Jumat (5/2/2021) lalu.

Lagi-lagi, Nuraini, ibu bocah itu tinggal di pusat kekuasaan Pemerintah Aceh, yaitu di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Sedangkan suaminya telah meninggal dunia.

Informasi dugaan gizi buruk hingga bocah itu meninggal dunia, saat itu disampaikan oleh Ketua Umum Blood For Life Foundation (BFLF) Aceh, Michael O Alexander Chan melalui postingan di akun Facebooknya. Baru kemudian ramai-ramai masyarakat berkunjung ke rumah duka.

Baca Juga:

Pola ini terus berulang. Baik peristiwa miris gadis kecil yang mengurus ibunya yang lumpuh maupun bayi mengalami gizi buruk hingga meninggal. Pemerintah baru turun tangan setelah semua kejadian itu heboh di media sosial.

Seorang wanita pemulung sedang memisahkan botol-botol bekas untuk didaur ulang di kawasan TPA Kampung Jawa, Banda Aceh. Hotli Simanjuntak | readers.ID

Anggaran Besar Kemiskinan Tinggi

Bila ditinjau dari realisasi anggaran selama 2020, perputaran uang di seluruh Aceh terbilang tinggi. Baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK), jika mengacu data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, mencapai Rp 38,95 triliun lebih.

Realisasi belanja itu tidak berbanding lurus dengan pemberantasan kemiskinan di Aceh. Masih saja terdapat warga yang tidak mendapatkan akses, baik ekonomi, kesehatan bahkan pendidikan. Dua kasus di atas, menjadi potret pilu kian mengguritanya kemiskinan di Aceh yang terpantau publik.

Parahnya lagi, Badan Pusat Statistik (PBS) Aceh mengeluarkan data, pada September 2020 lalu angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,43 persen, tertinggi se-Seumatera. Ada penambahan penduduk miskin di Aceh pada periode itu sebanyak 19 ribu orang dan menjadi 833,91 ribu dari total penduduk Aceh sebanyak 5.371.532 jiwa.

Mirisnya di tengah perputaran uang yang banyak – ditambah subsidi dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh berlimpah, angka kemiskinan di Aceh terjun bebas yaitu pada posisi 15,43 persen – lebih tinggi dibandingkan kemiskinan 20 tahun lalu hanya 15.20 persen.

Padahal pada periode tahun 2000-an lalu, Aceh masih dilanda konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Masyarakat saat itu tidak leluasa bekerja – perekonomian hancur. Tetapi saat ini, di masa yang serba bebas, kucuran dana melimpah – angka kemiskinan Aceh tetap tertinggi se-Sumatera.

Ini data realisasi belanja, bukan rencana belanja. Artinya Rp 38,95 triliun tersebut dihabiskan oleh pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota. Itu angka besar, mereka belanja apa, angka kemiskinan masih menyisakan 15,43 persen,” tulis Dewa Gumay, seorang aktivis lingkungan dan pegiat sosial di Aceh melalui laman facebooknya.

Tak dinafikan Aceh pernah mengalami puncak angka kemiskinan cukup tinggi mencapai 32,60 persen pada 2005 silam. Tetapi saat itu Aceh dalam kondisi titik nol. Selain masih berkonflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, Aceh baru saja dilanda musibah tsunami dan gempa pada 26 Desember 2004.

Setelah itu angka kemiskinan berangsur turun pasca tsunami dan gempa yang memporak-poranda Aceh, terlebih dengan hadirnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Kucuran dana untuk rehab-rekon Aceh saat itu mencapai Rp 106 triliun lebih yang dikelola oleh BRR. Angka kemiskinan pun perlahan dapat ditekan dan turun hingga 2008 sebesar 23,53 persen, dari sebelumnya 32,60 persen.

BACA JUGA:

Menyikapi masih tingginya angka kemiskinan di Aceh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, T Ahmad Dadek berdalih kemiskinan di Aceh tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi ada banyak faktor penyebabnya.

Kenaikan angka kemiskinan di Aceh, pintanya, harus dilihat juga dari kondisi secara nasional dan dalam perspektif pandemi Covid-19. Dadek berharap semua pihak menyadari bahwa kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia dan Aceh khususnya.

“Para pengkritik harus sadar kita berada di masa pandemik di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbagai kendala yang ditimbulkan. Mulai tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat,” ujar Dadek beberapa waktu lalu.

Seorang wanita pemulung sedang memisahkan botol-botol bekas untuk didaur ulang di kawasan TPA Kampung Jawa, Banda Aceh. Hotli Simanjuntak | readers.ID

Korupsi Menjadikan Aceh Miskin

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh tidak buang badan dalam menyikapi angka kemiskinan di Aceh. Pemerintah jangan mengkambinghitamkan pandemi Covid-19 membuat Aceh termiskin se-Sumatera.

Menurut pandangan MaTA, salah satu faktor Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera, karena mentalitas pemerintah dan pejabat paling korup, serta belum ada upaya dalam mencegahnya.

Karena itu, seyogyanya perilaku itu harus segera diberantas. Jika tidak akan terus berdampak buruk bagi Aceh.

“Kenapa saya katakan korup. Jadi, ketika ada program, ini ada uang masuk nggak. Atau saya berapa dapat untung. Apalagi di sektor pengadaan dan jasa. Itu lebih parah lagi,” kata Alfian saat ditemui readers.ID di Kantor MaTA, di Gampong Ie Masen Kaye Adang, Ulee Kareng, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis, (18/2/2021).

Indikasi dari mentalitas korup yang berkontribusi pada lonjakan angka kemiskinan di Aceh, sebut Alfian, bisa dilihat dari fasilitas yang digunakan pemerintah dan pejabat selama ini. Baik dari sisi pengadaan fasilitas berupa kantor, mobil dinas, maupun tunjungan. Dari situ patut dipertanyakan, apa yang pemerintah berikan untuk rakyat?

Menurut Alfian, kepentingan ekonomi para pejabat di Aceh porsinya lebih besar, dan itu tidak bisa mereka hilangkan. Apalagi didukung oleh perilaku koruptif yang terus dipelihara. “Itulah yang menjadi problem sangat besar. Kemiskinan Aceh hari ini tidak bisa dikatakan karena alasan pandemi,” tutur Alfian.

Apalagi pemerintah terkesan buang badan usai BPS Aceh merilis data Aceh termiskin se-Sumatera. Kata dia, otoritas berdalih seolah-olah kemiskinan terjadi di Aceh bukan kesalahan mereka. Tetapi karena faktor pandemi Covid-19 melanda Aceh, seperti disebutkan Kepala Bappeda Aceh.

Namun, Alfian punya penilaian lain. Ia justru mempertanyakan realisasi dari anggaran refocusing Aceh yang pada 2020 mencapai Rp 2,5 triliun. Lalu dana hibah Rp 1,5 triliun yang alokasinya juga untuk rakyat, ditambah bantuan Kementrian dan BLT Dana Desa. Belum lagi bantuan dari non pemerintah yang seharusnya dapat menekan angka kemiskinan.

Apalacur, yang terjadi kemudian, justru dana refocousing itu malah tidak dihabiskan. Bahkan dana tersebut tidak jelas diperuntukkan kemana. “Karena problem pemerintah kita sangat kompleks, seperti dalam penyerapan anggaran. DPR Aceh saja tidak bisa mengakses apalagi rakyat,” pungkas Alfian.

Ia meminta kepada Pemerintah Aceh untuk berhenti membangun opini-opini yang tidak mendasar. “Kita menilai masalah terbesarnya ada di tata kelola pemerintah kita. Itu problem terbesarnya,” terang Alfian.

Sejauh ini, tambahnya, program Pemerintah Aceh baik Aceh Hebat, Aceh Bereh, dan sebagainya hanya berbentuk iklan di papan reklame pada acara-acara seremonial semata. Tapi, secara konkret dampak dari program itu hingga kini belum terlihat.

Misalnya, sebut Alfian, terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat yang menurutnya tidak berdampak secara langsung. Seharusnya keberadaan sarana dan prasarana mampu menjamin atau menunjang sistem supaya masyarakat bisa keluar dari kehidupan miskin.

“Kita bisa juga melihat dari porsi anggaran pemerintah Aceh untuk belanja modal dan belanja pegawai yang sangat besar, ini setiap tahun terjadi,” paparnya.

Alfian menambahkan, meski dana besar terus mengalir di Aceh, sementara publik masih sulit mengakses informasi tentang pengentasan kemiskinan. Misalnya program pemberdayaan UMKM. “Kita tidak tahu UMKM-nya dimana saja serta bagaimana proses evaluasinya,” jelasnya.

Lonjakan kemiskinan ini juga, tegas Alfian, jangan hanya dilihat sebagai tanggung jawab eksekutif, tapi legislatif seharusnya juga menyadarinya.

“Jadi, kalau DPR Aceh hari ini mengaku seakan tidak tahu persoalan ini, kita akan menanyakan kembali, apakah tugas dan mandat mereka sudah dijalankan atau belum. Saya rasa mereka menyadari bahwa mereka juga bagian dari pihak yang harus bertanggung jawab. Sebab mereka juga penikmat anggaran Aceh,” ungkap Alfian.

Seorang wanita pemulung sedang memisahkan botol-botol bekas untuk didaur ulang di kawasan TPA Kampung Jawa, Banda Aceh. Hotli Simanjuntak | readers.ID

Korupsi Terjadi Hingga ke Gampong

Mental koruptif – hingga berdampak kemiskinan di Aceh tidak hanya terjadi tingkat pejabat elit – baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga sudah merambah hingga ke aparatur tingkat gampong.

Sejak 2015 hingga 2020 sebanyak 6.497 desa di Provinsi Aceh telah dibanjiri dengan dana desa sebesar Rp 24,895 triliun.

Tanpa pengelolaan yang baik dan transparan, dana desa akan menjadi ladang bancakan elit desa. Seperti diketahui, kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa sudah banyak terjadi.

Hasil penelusuran readers.ID melalui pemberitaan media sejak 2018-2021, sebanyak 36 aparatur desa ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebagian telah divonis dan sisanya masih dalam proses hukum.

Kasus terbaru adalah tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Geuchik (Kepala Desa) Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, berinisial SD.

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga korupsi dana desa sebesar Rp 525 juta. Alih-alih realisasi program desa yang sudah dirancang, SD justru diduga menyalahgunakan uang tersebut.

Bahkan, program seperti pengadaan makanan asupan gizi untuk anak juga dikorup. Padahal, anak-anak sangat membutuhkan asupan gizi tambahan agar tumbuh sehat.

Sementara di Aceh Singkil, SS mantan Kepala Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah ditahan karena diduga menggelapkan dana desa Rp 373 juta. Modus operandinya dengan menggelembungkan harga pada beberapa kegiatan. SS juga menguasai dana dari unit usaha gampong.

Sebelumnya mantan Kepala Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar dan sekretaris desa itu juga ditahan polisi karena dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 232 juta. Kegiatan tidak dilakukan sesuai dengan rencana, bahkan ada sebagian dibuat laporan fiktif, sementara kegiatan tidak dilakukan.

Alfian menyampaikan, korupsi dana desa terjadi bukan karena aparatur tidak mengetahui tata kelola anggaran tersebut, namun karena memang sengaja dikorupsi.

“Tata kelola dana desa masih rawan sekali terjadi korupsi karena mentalitas dan moralitas perangkat desa sangat rendah,” ujar Alfian.

BACA JUGA: 

Korupsi yang melibatkan pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga aparatur gampong menunjukkan kian menggurita perilaku koruptif – yang berdampak besar terhadap upaya pemberantasan kemiskinan di Serambi Makah.[]

Total
9
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Gagal Nyaleg Kembali, Eks Anggota Dewan Pijay Jadi Kurir Sabu

Next Article

Kasus Ibu Dipenjara Karena ITE, Flower Aceh: Penuhi Haknya

Related Posts