Polda Selidiki Dugaan Investasi Bodong di Yalsa Boutique

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy.
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy. Foto: Uri Babahrot

Diduga melakukan investasi bodong, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melakukan penyelidikan terhadap salah satu perusahaan butik di Kota Banda Aceh, Yalsa Boutique. Penyidikan dilakukan usai adanya LP model A tanggal 11 Februari 2021.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy mengatakan, perusahaan tersebut melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa ijin otoritas jasa keuangan (OJK) sehingga dianggap melanggar tindak pidana perbankan.

“Kita sidik dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” kata Winardy, saat dikonfirmasi, pada Selasa (23/2/2021).

Winardy menjelaskan, dalam menjalankan roda bisnis, perusahaan butik tersebut menawarkan investasi kepada para calon anggotanya dengan pembagian keuntungan 30-50 persen.

Investasi tanpa ada perjanjian tertulis dan hanya secara lisan itu, mewajibkan setiap anggotanya menanam modal minimal Rp500 ribu. Tak hanya itu, selama enam bulan anggota tidak dibolehkan mengambil dana investasi.

Hasil pemeriksaan pihak kepolisian diketahui bahwa anggota perusahaan butik hingga kini telah mencapai 3.755 orang yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Riau. Adapun total yang didapatkan lebih kurang Rp20 miliar.

“Jumlah dana yang dihimpun dari member (anggota) mencapai lebih kurang Rp20 miliar,” ungkap Winardy.

Hingga kini polisi masih memeriksa secara berkesinambungan terhadap 13 saksi yang juga berperan sebagai owner (pemilik perusahaan), admin dan reseller (pembantu penjualan).

“Untuk penetapan tersangka masih menunggu melengkapi alat bukti termasuk pemeriksaan ahli dari OJK, dan setelah itu kita akan gelar perkara penetapan tersangka,” jelasnya.

Pemilik perusahaan dikatakan Kabid Humas Polda Aceh belum dilakukan penahanan karena dinilai masih kooperatif dan selalu hadir saat dibutuhkan keterangannya.

“Untuk opsi penahanan itu kewenangan penyidik, nanti kita lihat apakah pelaku berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana maka penyidik dapat melakukan penahanan,” imbuhnya.

Guna mengungkap dan mengumpulkan keterangan terkait dugaan investasi bodong yang dilakukan salah satu perusahaan butik di Kota Banda Aceh tersebut, Polda Aceh melalui Dit Reskrimsus membuka posko pengaduan.

“Kami membuka posko di Ditreskrimsus Polda Aceh bagi member untuk kita validkan datanya sehingga bisa kita ambil keterangannya,” ucap Winardy.

Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Gusur Warga Kopelma, Rektor USK Disebut Kesampingkan Sejarah

Next Article

Sekolah di Pidie Gelar Kenduri Apam

Related Posts