Polemik Pembangun IPAL di Tanah Raja

Foto: Ilustrasi

Matahari begitu terik sore itu. Suasana jalan lintas Gampong Jawa- Ulee Lheue, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, terlihat sedikit sepi. Hanya beberapa truck pengangkut sampah yang lalu-lalang di jalanan pinggiran Krueng Aceh.

Tak seperti biasanya, sepanjang tepian Krueng Aceh sepi dari para pemancing dan muda-mudi yang hendak melepas penat. Sembari menikmati tenggelamnya matahari di kaki langit Ulee Lheue.

Jalan itu adalah rute menuju ke Gampong Pande. Kawasan inti yang menjadi sentral pandai besi serta diyakini sebagai pusat peradaban islam tertua di Asia Tenggara. ,  Daerah ini juga menjadi objek wisata bagi wisatawan lokal dan mancanegara.

Namun, kawasan yang biasanya ramai dikunjungi para pecinta sejarah dari berbagai komunitas, lembaga dan organisasi. Akhir-akhir ini, Gampong Pande memang terlihat sedikit sepi.

Polemik Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sejak 2017 menjadi salah satu penyebabnya, yang hingga kini belum menemui titik terang. Pembangunan IPAL di kawasan Makam kesultanan Bandar Aceh Darussalam itu, sampai saat ini juga masih menuai protes dari berbagai pihak.

Pasang surut polemik tersebut tak hanya menjadi perhatian orang Aceh semata.  Namun,  menjadi perhatian para pecinta sejarah islam di Indonesia termasuk pemerhati sejarah dari Semenanjung Malaysia.

Seorang filologi dan peneliti naskah manuskrip sejarah Islam Aceh, Melayu, dan Indonesia, Hermansyah, mengisahkan sedikit tentang kondisi dan jejak sejarah Gampong Pande, kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.

Gampong Pande merupakan tempat situs sejarah kerajaan Aceh Darussalam tempo dulu. Hal itu dapat dibuktikan dengan fakta yang ada, seperti inskripsi dan manuskrip-manuskrip sejarah. Bahkan, buktinya juga dapat diperkuat oleh inskripsi yang terukir pada batu-batu nisan setiap makam yang ada di tempat tersebut.

Pada 2017 lalu, kata Hermansyah, saat hendak dibangunnya proyek IPAL di Gampong Pande, ditemukan banyak batu nisan peninggalan sejarah era kesultanan Bandar Darussalam. Secara tegas, menunjukkan bahwa di kawasan itu merupakan pemukiman orang-orang yang amat dihormati.

“Terlepas siapakah itu. Baik Raja, Sultan maupun keluarga kerajaan, maupun masyarakat biasa. Namun, itu merupakan kawasan yang perlu dijaga dan wajib dirawat sebagai situs atau cagar budaya,” kata Dosen Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry tersebut, pada readers.ID, Kamis (25/21).

Batu-batu nisan itu diperkirakan sebagai makam kerajaan Aceh Darussalam. Walaupun makam di Gampong Pande bukan merupakan makam Sultan, kata Hermansyah, bisa jadi itu adalah makam keluarga sultan atau makam para menteri serta ulama yang amat dihormati serta sangat berpengaruh pada masa itu.

Karena itu, menurut Hermansyah, seharusnya kawasan ini mejadi prioritas utama pemerintah, menjaga dan memugar situs-situs sejarah itu.

“Di Gampong Pande terdapat banyak batu nisan era kesultanan Aceh Darussalam. Makam-makam itu wajib dirawat, apalagi jika merujuk kepada Undang-undang cagar budaya,” ujarnya.

Di dalam pasal satu ayat satu Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, disebutkan perlindungan terhadap situs arkeologi (warisan budaya) adalah memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan.

Sehingga, sebuah situs arkeologi warisan budaya atau cagar budaya, seperti lokasi pemakaman bersejarah, tidak dinilai penting hanya karena merupakan makam raja dan keluarga raja, tapi karena nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan yang dimilikinya.

Mengacu pada hal tersebut maka kawasan Gampong tempat ditemukannya batu nisan, tidak boleh direlokasi sebelum mendapatkan langkah-langkah secara hukum dalam tatanan cagar budaya, serta belum mendapatkan informasi yang lengkap terkait itu.

Hermain menyebutkan, ilmu arkeologi yang dimaksud pemerintah kota Banda Aceh hanya satu sisi, dan itu sisi paling terkecil dari kajian kosmopolit atau kajian keseluruhan. Artinya, masih banyak kajian-kajian lain yang sangat diperlukan dan diperhatikan.

“Sangat tidak lazim seorang pemimpin menyebutkan kalau bukan makam sultan boleh digusur. Itu menunjukkan hal yang tidak baik. Siapapun itu, tetaplah itu merupakan makam manusia,” imbuh Herman.

Langkah utama sekali yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah penetapan titik-titik koordinat pada batu nisan. Kesalahan IPAL pada batu nisan yang sudah dipindahkan belum mendapatkan proses yang sesuai sebagaimana diatur dalam UU Cagar Budaya.

“Batu nisan itu mau dibawa kemana, mau dipindahkan kemana, bagaimana proses koordinatnya batu nisan yang sudah digali dan dipindahkan oleh pelaku Projek pada saat itu. Ini menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang ingin menjaga dan menyelamatkan. Padahal yang sudah terjadi lebih dulu yang mesti diselamatkan,” katanya.

“Nanti kita akan melihat serius tidak pemerintah kota Banda Aceh menjaga dan merawat situs-situs sejarah. Sebab sejauh ini belum ada SOP yang dibuat pemerintah Kota Banda Aceh. Bagaimana nantinya jika terdapat situs-situs sejarah saat pengerjaan proyek, baik IPAL atau lainnya,” tambah Herman.

Herman menyarankan, seharusnya Pemkot Banda Aceh harus memikirkan bagaimana membuat qanun cagar budaya. Sehingga, nantinya persoalan situs cagar budaya di Banda Aceh bisa merujuk pada qanun dan tim ahli.

“Itu yang menjadi poin pertama. Bila situs-situs sejarah bisa diselamatkan dengan baik, maka masyarakat akan yakin dengan proses selanjutnya,” ungkapnya.

Namun demikian, apabila pembangunan IPAL tetap dilanjutkan ini akan menjadi track record buruk bagi Wali Kota Banda Aceh saat ini. Wali Kota tidak memperhatikan situs-situs sejarah yang ada di Banda Aceh.

“Ini melanggar UU Cagar budaya No. 11 Tahun 2010. Artinya, dari proses penemuan situs sampai kepada penyelamatan, presentasi, dan persekusi tidak dilaksanakan dengan baik serta tidak sesuai prosedur. Ini menjadi citra buruk bagi Wali Kota Banda Aceh dari segi penyelamat situs cagar budaya,” tutur Herman.

Dalam penyelamatan situs sejarah di Kota Banda Aceh, Herman melihat, belum ada nilai positif yang dilakukan oleh pemerintah. Mestinya,  ini harus bisa diimbangi dengan kinerja lainnya jika ingin menjaga sejarah. Kota Banda Aceh selalu digaungkan sebagai kota Pustaka, tetapi proses dari itu tidak terwujud.

Secara hukum kawasan di lokasi proyek IPAL itu belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun, pernyataan seperti dalam surat Pemerintah Kota Banda Aceh itu dalam waktu yang sama dapat memberikan sinyal bagi keterancaman benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan geografis yang diduga sebagai cagar budaya.

“Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya,” katanya.

“Persoalan Gampong Pande menjadi tanggung-jawab kita bersama sebagai generasi hari ini. Karena Gampong Pande merupakan kawasan inti dari kerajaan Aceh Darussalam,” imbuh Herman.

Gampong Pande itu, sebut Herman, telah melewati beberapa fase baik dari fase Belanda, perang, dan Tsunami. Jadi, mata dunia selalu tertuju ke situ. Maka kita jangan mengabaikan warisan sejarah ini.

“Bagaimana orang luar melihat dan peduli dengan Gampong Pande, bila kita sendiri abai terhadap itu,” ungkapnya.

Herman menambahkan, sejauh ini potensi situs sejarah yang ada di Banda Aceh termasuk Gampong Pande tidak dilihat sebagai potensi besar. Padahal, semua situs sejarah di Aceh bisa dimanfaatkan sebagai wisata religi atau wisata history. Seharusnya, pemerintah melihat ini sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Namun, sejauh ini pemerintah kita tidak memperhatikan itu.

“Secara edukasi pemahaman dan kesadaran pemerintah kita terhadap pemeliharaan situs sejarah. Pemerintah tidak mampu melihat itu sebagai investasi yang besar,” tukasnya.

Menurut Herman, hal itu disebabkan dari berbagai faktor baik secara formal maupun informal. Bila merujuk ke negara-negara luar seperti Mesir dan Turki yang memanfaat situs sejarahnya sebagai daya tarik dan pusat peradaban. Kenapa Aceh tak bisa memanfaatkan kekayaan sejarahnya. Di Indonesia bahkan Asia Tenggara, batu-batu nisan yang tersebar dan beragam hanya ada di Aceh.

“Inilah yang menjadi kekurangan kita. Bagaimana caranya mempromosikan itu sebagai icon sejarah tertua di Asia Tenggara. Sehingga ketidakpahaman kita terhadap sejarah menjadi dampak buruk bagi anak cucu kita hari ini,” papar Herman.

Dalam kasus pembangunan IPAL di Gampong Pande, Herman berharap, pemerintah melibatkan tim ahli cagar budaya, dan sejarawan. Jangan sampai masalah seperti di Gampong Pande terulang pada situs-situs di kawasan lain yang ada di seluruh Banda Aceh.

“Jika masalah ini tidak menjadi pembelajaran, maka nanti hal serupa akan terus terulang,” pungkas Herman.

Sejarah Gampong Pande

Jika melihat sejarah Aceh, Gampong Pande merupakan tilas atau bekas kerajaan Aceh Darussalam. Pindahnya kerajaan Aceh ke pedalaman (kini, Pendopo) itu memiliki banyak faktor. Namun, dengan ditemukannya situs-situs makam yang tersebar dan terikat secara kekeluargaan dapat membuktikan bahwa kawasan itu merupakan suatu peradaban era kesultanan Aceh atau sebelum kerajaan Aceh.

Menjadi bukti otentik yang dapat  dilihat saat ini adalah batu-batu nisan. Walaupun dalam sumber primer tidak terlalu banyak, hanya batu nisan yang menjadi kajian. Hal itu yang membuat eksistensi Gampong Pande melebihi daripada daerah-daerah lain yang ada di Bandar Aceh Darussalam.

Dalam sejarahnya, Gampong Pande menjadi daerah vital dan sentral strategis tempat pertemuan antar bangsa. Gampong Pande adalah sentral bertemunya para intelektual setempat, dengan negara asing, bahkan pertemuan para pedagang asing dengan pedagang lokal kala itu.

Di tempat itu, lanjut Herman, juga banyak menemukan zawiyah-zawiyah atau makam-makam ulee balang serta makam para ulama. Maka, dengan bukti itu dapat menunjukkan bahwa Gampong Pande juga merupakan sentral pendidikan di masa tersebut.

“Hampir seluruh pesisir pantai di Banda Aceh ini memiliki situs sejarah, bahkan sampai ke pedalaman. Namun, Gampong Pande menjadi bukti kuat peradaban Aceh tempo dulu,” ungkap Herman.

Dilansir laman resmi kebudayaan.kemdikbud.go.id, Gampong Pande merupakan salah satu desa tertua di kota Banda Aceh. Sejarah mencatat, cikal bakal Kerajaan Aceh Darussalam bermula dari Gampong Pande tersebut pada abad XIII Masehi.

Gampong  Pande terletak  di sisi barat Krueng Aceh dan pinggiran laut.  Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Aceh  diapit Gampong Lampulo. Gampong itu berdekatan dengan Kecamatan Meuraxa dan Pelabuhan Ulee Lheue.

Di sebelah timur Gampong Pande diapit beberapa kampung tua lainnya seperti Gampong Jawa, Gampong Peulanggahan dan Keudah di sebelah selatan. Di sebelah utaranya berhadapan dengan pantai dan kuala Krueng Aceh.

Gampong Pande merupakan kompleks tempat pemakaman Raja-Raja pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, Abad 16 M. Makam-makan tersebut merupakan makam Raja Alaidin Mukmin Syah wafat tahun 1576 M. Sulthan Sri Alam wafat (tidak diketahui tahunnya) dan Sulthan Zainal Abidin wafat tahun 1577 M.

Menurut peneliti asing Van Langen menyebutkan bahwa Gampong Pande dan Kandang merupakan bagian dari kampung-kampung yang berdekatan di Kuala Krueng Aceh hingga abad 19 M berada langsung dibawah pengawasan dan pemerintahan Sultan Mansur Syah (Tuanku Ibrahim) tahun 1846-1870. Kandang merupakan tempat tinggal para hamba/abdi Sulthan yang mengerjakan semua keperluan Sultan Aceh.

Berdasarkan pendataan  Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Banda Aceh tahun  2017, Gampong Pande merupakan tempat pengrajin benda-benda logam dan batu Nisan dengan ukiran unik dan indah untuk keperluan kesultanan dan perdagangan pada masa itu.

Namun, kata Herman, sampai hari ini ia tidak tahu apakah Gampong Pande sudah diajukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai situs cagar budaya. Sebab, wacana ini sudah jauh-jauh hari direncanakan.

Tak hanya Gampong Pande, di Banda Aceh sendiri banyak situs-situs sejarah lainnya, seperti masjid-masjid tua, benteng, dan pembangunan-pembangunan peninggalan era Kesultanan Bandar Darussalam. Namun, Gampong Pande merupakan pusat peradaban era kejayaan Aceh tempo dulu.

“Semua situs sejarah di Aceh, khususnya Banda Aceh harus menjadi cagar budaya, dan itu kewajiban pemerintah dalam mengusulkan ini ke Pusat,” tekannya.

Pembangunan IPAL Dilanjutkan

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banda Aceh, T Jalaluddin, mengatakan proyek pembangunan itu dilanjutkan usai disepakati bersama dan bersyarat.

“Rapat tersebut berkesimpulan menyetujui pembangunan IPAL dan jaringan air limbah domestik Kota Banda Aceh dilanjutkan dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Gampong Jawa, Gampong Pande dan pemangku kepentingan terkait lainnya,” kata Jalaluddin, pada Jumat (26/2/2021).

Rapat bersama dikatakannya, digelar pada Selasa (3/2/2021) lalu. Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, T Samsuar, turut hadir Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh T Arif Khalifa, Sekda Amiruddin, Kepala Bappeda Weri, Kadis Perkim Rosdi, Kadis Pariwisata Iskandar, Kepala BPPW Aceh, Sekcam serta Muspika Kutaraja, Tim Arkeologi Universitas Syiah Kuala, TACB Banda Aceh, BPCB Aceh, Keuchik Gampong Pande Amiruddin, pewaris kerajaan dan para tokoh masyarakat.

Proyek juga dilanjutkan dengan syarat meninjau kembali desain pembangunan dengan memperhatikan keberadaan situs cagar budaya.

“Memperhatikan lingkungan sekitar terhadap dampak dari pelaksanaan lanjutan pembangunan dan jaringan perpipaan air limbah Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Jika pembangunan kembali dimulai, nantinya pihak Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Aceh diminta untuk mendampingi pengerjaan proyek tersebut

“Hal tersebut dilakukan apabila pada saat pekerjaan pembangunan berlangsung ditemui kembali situs arkeologi baru, maka seluruh instansi yang terkait, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota siap melakukan penyelamatan arkeologi,” kata Jalaluddin.

“Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan baik dari segi hukum maupun segi sosial budaya,” tambahnya lagi.

Ia juga menjelaskan, surat yang ditujukan pada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan nomor 660/0253 tertanggal 16 Februari 2021, oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, bersifat umum dan bukan atas permintaan sepihak.

“Pernyataan yang beredar terlalu dibuat-buat, menyebutkan wali kota tidak cinta akan indatu (nenek moyang) itu sangat tendensius. Kita harap tidak ada pihak yang mencela. Wali Kota meneruskan setelah adanya kesepakatan bersama,” ucapnya.

Jalal mengatakan, rapat masih akan tetap berlanjut dalam waktu yang belum ditentukan. Namun, setiap langkah yang diambil tentunya akan melalui proses musyawarah semua pihak.

Total
15
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Jadi Pengedar Narkoba, Oknum Polres Pidie Berpangkat Aipda Ditangkap

Jadi Pengedar Narkoba, Oknum Polres Pidie Berpangkat Aipda Ditangkap

Next Article

Pemprov Aceh Gelar Festival Kopi Kutaraja di Tengah Pandemi

Related Posts