Presiden Prabowo Subianto Didesak Kembalikan 4 Pulau ke Tuannya, Aceh

BANDA ACEH, READERS — Gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Paguyuban Mahasiswa di Aceh yang terdiri dari PII, IMM, PMII,KAMMI, IPNU, PW PM, HMI, BEM STIES, dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Singkil (HIPMASIL) menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait sengketa wilayah atas empat pulau di kawasan Aceh Singkil, Aceh.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 16/6/2025), gabungan OKP, BEM, dan Paguyuban tersebut mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengambil langkah konkret demi menjaga kedaulatan wilayah Aceh.

Adapun tuntutan resmi yang disampaikan mereka adalah sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan kembali status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

2. Menuntut Gubernur Aceh agar bersikap lebih serius dan tegas dalam membela hak dan kedaulatan wilayah Aceh.

3. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, karena telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia.

Gabungan elemen pemuda dan mahasiswa ini juga menegaskan bahwa jika pernyataan sikap tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam, maka mereka akan melakukan aksi besar-besaran secara serentak di seluruh wilayah Aceh dan Indonesia.

Gabungan ini terdiri dari, Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh.

Kemudian Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Aceh, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Aceh, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh.

Selanjutnya, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh, Badan Eksekutif Mahasiswa STIES, Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Singkil (HIPMASIL).

"Rilis ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya pemerintah pusat, dalam menyikapi persoalan batas wilayah yang menyangkut integritas dan kedaulatan daerah Aceh," kata Ketua KAMMI Aceh, M. Syauqi mewakili seluruh himpunan tersebut kepada READERS.ID,  Senin (16/6/2025).[]

Editor: Herman Muhammad