Rektor USK Surati DPRA Terkait Pengosongan Rumah Dinas Dosen

Dok. Istimewa
Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) menyampaikan tanggapannya terkait surat yang dikirim oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mengenai rencana pengosongan rumah dinas di area sektor timur Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam.
Tanggapan itu disampaikan melalui surat yang dikeluarkan pada 1 Maret 2021 dengan nomor B/961/UNII/RT.04.01/2021 mengenai klarifikasi tentang pembangunan di lingkungan Universitas Syiah Kuala ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal.
Pihak USK menyampaikan beberapa poin alasan dilakukannya penggusuran rumah dinas di komplek kampus.
Poin pertama dalam surat tersebut disampaikan bahwa Universitas Syiah Kuala adalah instansi pemerintah yang berdiri di atas tanah dengan nomor sertifikat 01.01.04.12.4.0001 tahun 1992.
Selanjutnya, poin kedua disebutkan jika langkah itu dilakukan sesuai dengan master plan, pengembangan kampus ke depan membutuhkan area yang lebih luas sehingga berdampak pada pembongkaran rumah dinas yang berada dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
Ketiga, pembangunan yang berdampak pada penghapusan rumah dinas sudah dilakukan sosialisasi berupa surat pemberitahuan dan rapat dengan penghuni rumah yang terkena dampak.
Dalam poin keempat, dijelaskan bahwa untuk pensiunan atau janda pensiunan yang belum memiliki rumah sebagai tempat tinggal maka akan difasilitasi untuk menempati rumah dinas yang lain dengan jangka waktu sesuai perundang-undangan.
Samsul Rizal dalam surat itu juga menyampaikan, tahapan penilaian, penghapusan, pelelangan sampai pembongkaran rumah dinas dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu tertera dalam poin kelima.
Pengembangan dan pembangunan kampus Universitas Syiah Kuala ke depan merupakan upaya untuk membangun pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pihak rektorat meminta pihak DPRA untuk mendukungnya.
“Untuk itu mohon kerjasama dan dukungan DPRA dalam mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut,” tutup Samsul Rizal dalam poin keenam.
Informasi mengenai dikeluarkannya surat tanggapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Chairil Munawir.
“Iya, suratnya kemarin sudah diantar ke DPRA,” kata Chairil, saat dikonfirmasi readers.ID, pada Kamis (4/3/2021).
Sebelumnya pihak DPRA telah menyurati Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal, pada Kamis (25/2/2021), terkait rencana pengosongan rumah dinas di area sektor timur Kopelma Darussalam.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin itu dikeluarkan setelah pertemuan dengan Forum Kopelma Darussalam terkait keluhan mereka mengenai surat edaran dari rektorat Universitas Syiah Kuala perihal pengosongan rumah dinas dosen.q
Melalui surat tersebut, pihak legislatif Provinsi Aceh meminta rektor Universitas Syiah Kuala agar dapat menghentikan sementara rencana pengosongan rumah tersebut.
Pihak anggota dewan mengaku jika saat ini tengah mencari jalan terbaik dan relevan demi menghindari dinamika dan polemik terhadap tujuan pengembangan kampus Universitas Syiah Kuala.
Surat bernomor 160/443 yang bersifat penting itu dengan tembusan Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Ketua Komisi III dan VI, Kepala BPKA dan Koordinator Forum Keluarga Kopelma.
Total
4
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Politik Hukum Pembentukan Qanun LKS

OPINI: Politik Hukum Pembentukan Qanun LKS

Next Article

DLHK Diminta Susun Strategi Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup

Related Posts