Runtuhnya Kekhususan Aceh Lewat Pilkada

Dok. Masyarakat berkumpul di luar TPS saat hari pencoblosan di Aceh 15 Februari 2017. Pilkada Aceh berjalan aman dan kondusif meskipun sebelumnya dikhawatirkan akan mengalami kerusuhan. [Hotli Simanjuntak/readers.ID]

Membahas tentang Aceh, tentu tidak terlepas dari keistimewaan yang dimilikinya. Hal itu jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Seperti diketahui, undang-undang ini lahir dari rentetan proses panjang. Aturan ini merupakan turunan dari buah kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan menghentikan pertikaian bersenjata yang kadung terjadi puluhan tahun lamanya. Perdamaian perlu direntas, baik di bidang sosial maupun bidang politik antar kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani sekitar 16 tahun lalu, di Helsinki, Swedia, atau lebih tepatnya pada 15 Agustus 2005.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, lahirlah Lex Specialis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tata cara pengelolaan pemerintah Aceh secara mandiri. Aturan ini ketentuan yang diakui dan legal dalam perundang-undangan Negara Indonesia.

Namun, soal kekhususan pula, jika dikaitkan dengan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh tahun 2022, maka muncul sebuah pertanyaan besar, apakah UU Nomor 11 Tahun 2006 mampu menjadi dasar kuat untuk memastikan pelaksanaan Pilkada tersebut?

Keok untuk Pilkada

Merujuk Undang-Undang Pemerintah Aceh, keputusan pelaksanaan Pilkada serentak dengan mengikuti Pemerintah Pusat di 2024 mendatang dinilai salah satu perkara yang bisa meruntuhkan kekhususan Aceh.

Karena, berdasarkan amanah UUPA, pelaksanaan Pilkada Aceh diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Hal tersebut jelas tertera pada pasal 65 ayat 1 bahwa Aceh melaksanakan Pilkada secara berkala, yakni 5 tahun sekali.

Bukan tanpa dasar, keputusan menunda seluruh tahapan program dan jadwal Pilkada yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada Jumat (2/4/2021) dilihat sebagai indikasi dari perjuangan setengah hati yang dilakukan oleh elite Pemerintahan di Aceh, baik eksekutif dan legislatif.

Sebab, menurut KIP Aceh, sebelum keputusan itu ditegaskan, jauh-jauh hari mereka sudah membuat perencanaan, mengirim rancangan anggaran dan rancangan tahapan kepada Pemerintah Aceh untuk menetapkan tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2022.

“Kami jauh-jauh hari dari bulan Mei 2020 kami sudah membuat perencanaan, agar Pemerintah Aceh bisa menganggarkan uang itu, sehingga Pilkada ini jadi,” kata Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, akhir Maret lalu.

Namun, dari awal usulan diserahkan hingga diputuskan penundaan seluruh tahapan Pilkada 2022, Pemerintah Aceh tidak memberi kejelasan apa pun kepada KIP Aceh.

Sehingga, KIP tidak bisa memastikan penundaan tersebut dilatarbelakangi karena tidak adanya anggaran. Mereka hanya menanggapi surat yang dikeluarkan gubernur.

“Kita tidak lagi ngomongin itu (masalah tidak ada anggaran), sesuai surat gubernur nanti terserah gubernur,” sebut Samsul.

Anggaran Nihil

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Pemerintah Aceh, Kamaruddin Andalah mengatakan, di tengah-tengah memperjuangkan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022, Pemerintah Aceh terbentur pada masalah anggaran.

Di mana, terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2021, pemerintah Aceh beserta pemerintah daerah lainnya, juga bersama dengan DPRA dan DPRD berpedoman kepada Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021.

Namun, kata Kamaruddin, Permendagri tersebut ternyata tidak diarahkan anggaran untuk Pilkada 2022, Sehingga saat ini perlu adanya kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Komisi anggaran DPRA untuk menyurati Menteri Dalam Negeri, guna meminta ketegasannya.

Tidak cukup di situ, Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada November 2020 lalu juga sudah pernah menyurati Mendagri, meminta izin untuk mengalokasikan anggaran Pilkada, supaya ada nomenklatur menyangkut penggunaannya.

Namun, lanjutnya, surat itu tidak pernah dijawab. Namun karena berkomitmen terhadap Pilkada 2022, maka Pemerintah Aceh mengamankan dana Pilkada dalam pos Belanja Tak Terduga.

Tebang Pilih Prioritas

Pengamat Politik, Nasrul Zaman menyampaikan, dana Pilkada Aceh 2022 yang rencananya bersumber dari BTT adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Karena untuk anggaran Pilkada sebenarnya terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Tetapi, kata Nasrul, yang menjadi masalah saat ini ialah anggaran APBA tersebut tidak dianggarkan oleh Pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif) pada 2020 lalu untuk tahun 2021. Sehingga Pemerintah Aceh berinisiatif menggunakan BTT untuk Pilkada.

“Namun itu juga tidak boleh digunakan, karena anggaran itu untuk situasi mendadak seperti bencana alam dan lainnya,” kata Nasrul, Rabu (7/4/2021).

Menurutnya juga, Pemerintah Aceh dan DPRA terkesan tidak serius dengan kekhususan yang dimiliki UUPA. Sebab, banyak hal yang memang dibutuhkan masyarakat terabaikan, gara-gara persoalan yang tidak penting diperjuangkan mati-matian.

Ia mencontohkan, soal tapal batas pertanahan di Aceh yang masih tumpang tindih dan masih didera dualime aturan. Padahal menurut Nasrul, masalah itu merupakan kepentingan rakyat yang mendesak harus diperjuangkan.

“Harusnya eksekutif maupun legislatif hal itu yang perlu segera diperjuangkan, bukan malah cuma Pilkada yang hanya untuk kepentingan elite politik,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Fachrurrazi mengatakan, anggaran sebanyak Rp200 miliar untuk Pilkada Aceh 2022 seharusnya cukup jika dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dari APBA, tidak lagi perlu dana dari pusat.

“Anggaran Pilkada 200 miliar kenapa tidak dialokasikan oleh Pemerintah Aceh, bukannya Aceh punya Rp17 triliun per tahun,” kata Fachrul, Maret lalu.

Penundaan Pilkada Aceh Bukan Hanya Sekali

Terkait polemik penundaan Pilkada, di Aceh bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2011, pemerintah juga memutuskan Pilkada Aceh digeser ke tanggal 9 April 2012.

Dilansir Vivanews, Pilkada pada 9 April 2012 lalu bukanlah jadwal yang seharusnya. Namun, karena perdebatan panjang akibat kehadiran calon independen yang dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh dibolehkan hanya satu kali, akhirnya jadwal Pilkada Aceh bergeser sampai empat kali, dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Tarik Ulur Pilkada Serentak di Aceh
Komisioner KIP Aceh. [Dok. Ist]

Belajar dari penundaan itu, Sekjen Partai Sira, Muhammad Daud dalam rapat Koordinasi dan Penegasan Sikap Bersama Terkait Pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak Tahun 2022, di Gedung Utama DPR Aceh, 24 Maret lalu, menawarkan Pilkada Aceh dilakukan pada tahun 2023, di undur satu tahun dari 2022.

“Solusi Pilkada pada tahun 2023 mengingat masih mempunyai waktu yang sangat panjang. Sehingga, juga bisa mempersiapkan anggaran-anggaran yang diperlukan,” imbuhnya kala itu.

Daud menyebutkan, tawaran tersebut diberikan karena ketidakjelasan Pilkada Aceh pada tahun 2022. Namun, pada dasarnya tidak berarti Partai Sira menolak terselenggaranya Pilkada pada tahun 2022.

“Partai Sira sepakat Pilkada 2022. Namun dalam hal ini, karena melihat kondisi Pilkada 2022 yang sedang tolak tarik. Maka Partai Sira ingin menawarkan solusi,” sebutnya.

Terlepas dari tarik ulur yang terjadi dalam pengusulan jadwal Pilkada Aceh, polemik ini sedikit demi sedikit menyibak pengaruh politik Aceh di mata nasional. Jika ada satu saja kekhususan yang tak mampu direalisasikan, bagaimana nasib kewenangan lainnya ke depan? []

Editor: Fuadi Mardhatillah

Total
7
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Tim Safari Ramadan Isi Tausiah soal Vaksin dan Hoax di 54 Masjid se-Aceh

Next Article
Upaya Rutan Kelas II B Banda Aceh Cegah Covid-19

Barang Terlarang Sering Lolos ke Lapas, Pengawasan Perlu Ditingkatkan

Related Posts