Rupa Semiotika SBY: Mampukah Ingatan Lama Meredam Kudeta?

Konferensi Pers SBY menanggapi penyelenggaraan KLB Demokrat di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). [Dok. Pikiran Rakyat]

Badai menghantam Partai Demokrat. Demikian simpul yang berseliweran dengan hebatnya, mendominasi arus pemberitaan sepekan terakhir.

Di awal-awal, kabar sepihak soal pengambilalihan kepemimpinan partai berlogo mercy itu kerap dianggap berlebihan. Namun pasca Kongres Luar Biasa di KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), ancaman terhadap partai ini mulai tak terbantahkan.

Para elite Demokrat sendiri meradang pada nasib tragis ini. Bagaimana tidak, Partai Demokrat pernah dominan di jagat perpolitikan Indonesia, setidaknya satu dekade lalu. Kini, kendati tak secara tegas berada di poros oposisi rezim, Demokrat jadi salah satu kubu yang kerap mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, yang tak lain putra dari sang pendiri Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, partai ini disebut tengah berupaya merekatkan kembali soliditas ke segenap simpatisan, anggota dan pengurusnya.

Dinamika berjalan, arah politik pun sulit ditakar. Demokrat kini harus menghadapi gejolak di internalnya sendiri. AHY dan loyalisnya mengecam keras penyelenggaraan KLB yang dianggapnya ‘bodong’.

“KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal, yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional karena KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah,” ujar AHY, kemarin.

Mantan Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua yang ikut mendorong KLB pun membantah balik. Ia beralasan, sesuai peraturan perundang-undangan, peserta KLB sudah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART).

Max mengklaim, dalam KLB dihadiri pemilik suara yang sah seperti kader, ketua, sekretaris dan bendahara. Sehingga, ia menyebut hasil KLB yang menetapkan Moeldoko merupakan hasil keputusan yang sah.

Namun satu hal yang menarik dicermati, bahwa perpecahan partai –yang diduga ada turut campur pihak eksternal, bukan hal baru di negeri ini. Partai Golkar, PPP, PKB, Hanura, PAN hingga Partai Berkarya pernah mengalami hal yang kurang lebih serupa.

Bahkan, perpecahan paling berdarah pernah terjadi pada masa Orde Baru, yang menariknya, menerpa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kala itu dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Kasus tersebut memuncak pada tragedi 27 Juli 1996, atau biasa disebut sebagai Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), yakni pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di Jakarta Pusat oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Kala itu diduga kuat pemerintah orba tidak merestui kepemimpinan Megawati di PDI.

Ironis, 25 tahun kemudian, di bawah rezim PDI Perjuangan pula kudeta serupa menerpa Partai Demokrat, satu di antara banyak partai yang lahir pasca reformasi.

“Mudah dibaca ada keterlibatan eksternal, semua orang tahu Moeldoko dari mana. Pembiaran yang dilakukan pemerintah bisa mengindikasikan mereka pihak yang diuntungkan dari kisruh ini,” duga analis politik The Aceh Institute, Fajran Zain, Sabtu (6/3/2021).

Fajran melihat intervensi rezim penguasa dipertontonkan secara telanjang di hadapan publik, setelah berkali-kali Moeldoko membantah bahwa dirinya lah yang ada di balik upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.

“Namun dari KLB tersebut sudah jelas lah. Kita melihat ini permainan yang sangat kasar, saya kira. Proses kongres terjadi secara lucu-lucuan, dalam 30 menit, keluar keputusan penunjukan Moeldoko, yang dianya sendiri tidak hadir ke ruang sidang tapi hanya dikonfirmasi lewat handphone. Jadi kan lucu sekali,” kata Fajran.

Laku ‘menyusup’ dalam kisruh semacam ini, sambungnya, secara moral politik jelas bukan lagi urusan internal Partai Demokrat saja, melainkan alarm bagi seluruh partai politik di Indonesia.

“Bisa tergambar bagaimana nasib partai yang posisinya kerap berseberangan dengan rezim saat ini. Seharusnya semua parpol menegaskan sikapnya terkait yang menerpa Demokrat hari ini, karena pengambilalihan partai itu dipertontonkan dengan kasar dan blak-blakan,” ujarnya.

Fajran melihat satu gejala yang ia sebut sebagai ketidakpedulian kolektif (collective ignorance), ketika parpol ramai-ramai bungkam mengenai kisruh Demokrat hari ini.

Analis politik The Aceh Institute, Fajran Zain. [Dok. SBS]
“Semuanya tampak mengambil sikap taktis dan diam. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau bersikap sama maka ia akan dihabisi juga, dan tak ada yang menolongnya,” imbuh Fajran lagi.

Sikap diam itu pula yang bakal membuat situasi perpolitikan di Indonesia memburuk. Mengamati koalisi rezim yang kian kuat saat ini, tanpa ada penyeimbang yang sepadan maka bisa berdampak pada pengambilan kebijakan yang keliru nantinya.

“Karena tak ada yang mengkritik, ini tidak sehat lagi bagi politik kita, bahkan demokrasi kita lebih tepatnya. Saat ini kondisinya sudah sangat mengancam,” tandas Fajran.

Semiotika Politik SBY

Ada yang tidak biasa dalam konferensi pers yang digelar Jumat malam (5/3/2021) tadi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas menyampaikan sejumlah poin menyikapi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

SBY membelakangi dua foto yang terpampang di sisi kiri dan kanan, mereka ialah Almh Ani Yudhoyono, mendiang istri SBY dan seorang lagi merupakan ibundanya, Almh Siti Habibah. Di antara kedua foto, terpajang tegak satu hiasan gunungan wayang berbahan logam kecokelatan.

…berikutnya

Total
25
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani menyampaikan, kabupaten Pidie merupakan daerah terendah capaian vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Kesehatan (Nakes).

Pidie Daerah Terendah Capaian Vaksinasi Covid-19 Nakes

Next Article

19.500 Alumni Kartu Prakerja Bakal Dapat KUR

Related Posts