Saat Institusi Keamanan pun Rentan Terlibat Narkoba

Readers.ID | Hotli Simanjuntak.

Peredaran narkoba di Provinsi Aceh terbilang masif. Angka penggunaan barang haram tersebut, dari waktu ke waktu tak kunjung surut.

Buktinya, sepanjang tahun 2020, Kepolisian Daerah Aceh menyita 1,579 ton ganja dan telah memusnahkan 83,3 hektar dengan 2,25 juta batang ganja. Selain itu, ada 469,5 kilogram sabu-sabu serta 138 ribu butir ekstasi.

Bahkan, Kepala Polda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Widada menyampaikan, untuk kasus sabu lonjakannya sangat tajam. Jika hasil sitaan barang bukti narkoba di tahun 2019 mencapai 96 kilogram, maka di awal 2021 saja, Polda Aceh sudah menyita narkoba dari sejumlah penangkapan dengan total barang bukti 404,9 kilogram.

Jika dikalkulasikan, maka dari 2020-2021 tercatat ada 874,4 kilogram sabu-sabu yang telah disita pihak kepolisian.

“Tahun lalu secara total 469 kilogram. Jadi selama satu tahun saya di sini sudah hampir satu ton,” kata Wahyu, usai melakukan pemusnahan sabu-sabu di Mapolda Aceh, pada Kamis (10/3/2021).

Mudahnya barang haram terutama jenis sabu-sabu tersebut masuk ke Aceh, diakui Wahyu, lantaran banyaknya jalur tikus di beberapa wilayah bibir pantai provinsi paling barat Indonesia ini. Luasnya garis pantai Tanah Seulanga ini pun tak luput menjadi alasan.

Narkoba tidak serta merta bisa masuk dan beredar dengan mudah di masyarakat, jika tidak ada permainan oknum di dalamnya. Terbukti, pengedar barang haram tersebut ternyata telah menyasar ke semua kalangan, termasuk personel dari aparat keamanan seperti TNI dan Polri.

Readers.ID | Hotli Simanjuntak

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Winardy beberapa waktu lalu mengatakan, sepanjang 2019-2020 ada 121 perkara pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh personel kepolisian di Tanah Rencong.

“Data pelanggaran penyalahgunaan narkoba selama 2019-2020, jumlahnya ada 121 perkara,” kata Winardy, saat dikonfirmasi Sabtu (20/2/2021).

Secara rinci, Winardy menjelaskan, jumlah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa positif menggunakan narkoba tercatat 87 perkara. Di antaranya 57 perkara di 2019 dan 30 perkara di 2020.

Sementara untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau pengedar, tercatat ada 34 perkara, yakni 20 perkara di 2019 dan 14 perkara di 2020.

Guna mencegah keterlibatan personel kepolisian dalam perkara narkoba, Winardy mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan lebih ketat dan akan menindak tegas setiap personel yang terlibat atau menyalahgunakan narkoba.

“Polda Aceh tegas, tidak ada tempat bagi pengguna narkoba di kepolisian, siapa saja yang terlibat sudah pasti dipidana dan dipecat, putusan tidak dengan hormat (PTDH),” tegasnya.

Di tubuh institusi TNI, Oditurat Militer (Otmil) I-01 Banda Aceh, pada Rabu (10/2/2021) baru saja memusnahkan 13,6 kilogram sabu-sabu dan 158 kilogram ganja di lapangan Jasdam Iskandar Muda, di Neusu Jaya, Banda Aceh.

Barang bukti tersebut berasal dari perkara narkoba selama April 2020 sampai Februari 2021 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan militer. Sudah pasti dalam perkara ini ada melibatkan personel TNI di dalamnya sehingga kasus harus diselesaikan di meja hijau pengadilan militer.

Benar saja, selama kurun waktu 2020-2021, Oditur Jenderal (Odjen) Marsekal Muda (Marsda) TNI, Sujono menyebutkan, ada 24 personel TNI yang terlibat dari 22 perkara narkoba ditangani wilayah hukum Otmil I-01 Banda Aceh.

“Ada 24 orang tetapi 22 berkas perkara. Semuanya itu bintara dan tamtama,” ungkap Sujono.

Padahal prajurit TNI, dikatakan Sujono, harus menghindari narkoba karena dapat merusak mental dan moral seorang prajurit yang nantinya tidak hanya merugikan dirinya sendiri, namun juga keluarga hingga institusi TNI.

Mengingat dampak yang bakal ditimbulkan begitu besar, sanksi hukuman kepada prajurit menggunakan serta terlibat perkara narkoba pun tegas disampaikan Oditur Jenderal (Odjen) Marsekal Muda (Marsda) TNI itu, yakni pemecatan dari dinas keprajuritan.

“Oleh karena itu, para komandan satuan bertanggung jawab membina, jangan sampai ada anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Kasus peredaran narkoba di Bumi Serambi Makkah tampaknya memang menjadi persoalan yang begitu serius, terutama di dalam tubuh institusi keamanan sehingga harus meminta doa kepada salah seorang tokoh agama di Aceh.

Itu ditunjukkan ketika Kepala Polda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Widada mengunjungi Abu Tu Min (Muhammad Amin), ulama kharismatik Aceh yang berada di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Kunjungan kepala Polda Aceh pada Jumat (5/3/21) itu, dikatakan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh, untuk meminta kepada Abu Tumin mendoakan agar personel kepolisian tidak ada lagi yang terlibat dengan narkoba.

“Kapolda Aceh dalam kesempatan itu juga meminta doa dan dukungan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik,” kata Winardy.[]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Harga Emas Terus, Pembelian Meningkat Hingga 90 Persen

Harga Emas Terus Menurun, Pembelian Meningkat Hingga 90 Persen

Next Article

Persoalan HAM Makin Kompleks, Mampukah Pemuda Menyuarakannya?

Related Posts