Sampai Kapan Tanpa Wagub, Nova?

Sampai Kapan Tanpa Wagub, Nova?
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Banda Aceh. readers.ID | Hotli Sumanjuntak

Posisi Wakil Gubernur (Wagub) Aceh hingga kini masih kosong. Usai ditinggal Nova Iriansyah yang menjabat gubernur definitif pada 5 November 2020 lalu, isu mengenai sosok wakil gubernur ini terus menggelinding liar.

Nova Iriansyah, beberapa saat usai dilantik mengaku tak punya kewenangan menentukan siapa yang akan mendampinginya. Menurutnya itu ranah partai pengusung pemenangan mereka di Pilkada 2017 silam.

Seperti diketahui, ada lima partai yang mengusung pasangan calon gubernur/wakil gubernur Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada periode lalu, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan dan Partai Damai Aceh (PDA).

Pasangan ini menang pemilihan dan memerintah untuk periode 2017-2022. Namun di tengah jalan, Irwandi Yusuf tersangkut kasus hukum. Sehingga Nova sendirian menjalankan roda pemerintahan hingga dua setengah tahun lamanya, terhitung sejak pertama kali ia menjabat Plt Gubernur pada Juli 2018 silam.

Sampai saat ini belum ada titik terang siapa sosok yang akan mendampingi Nova. Persatuan Relawan Pemenangan Irwandi-Nova yang bergabung dalam Relawan Irwandi Center Aceh, sempat mengusulkan M Zaini Yusuf, yang tak lain adik dari mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk mengisi jabatan itu.

Ketua DPP Irwandi Center Aceh, M Sakdan Abidin dalam keterangan pers, 8 Februari lalu mengklaim Zaini berperan penting dalam kemenangan Irwandi-Nova pada  2017 lalu, sekaligus salah seorang kader terbaik PNA.

“Dia (Zaini Yusuf) sudah melewati proses yang matang,” klaim Sakdan.

Pengusulan nama itu tentu berbeda dengan penjelasan Sekjen Partai Nanggroe Aceh (PNA), Miswar Fuady, dua pekan sebelumnya. Kepada awak media, 26 Januari lalu, ia berjanji akan memfinalkan satu dari tiga nama yang direkomendasikan di internal partainya, sementara nama Zaini tidak termasuk di dalamnya.

Ada tiga nama yang mencuat, yakni mantan Ketua DPRA Muharuddin, mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, dan petinggi PNA, Muhammad MTA. Namun, di saat yang sama Miswar mengatakan sama sekali belum berembuk dengan partai pengusung, termasuk mempertimbangkan apakah nama yang diusulkan itu harus kader atau bukan.

“Ini juga akan jadi salah satu pertimbangan basis pengambilan keputusan,” katanya kala itu.

Padahal, partai pengusung sejak pertengahan Desember 2020 lalu sudah melakukan pertemuan membahas kandidat Wakil Gubernur Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri ketua dari partai pengusung, yakni Nova Iriansyah mewakili Demokrat, Muhibussabri dari PDA, Irmawan dari PKB, Samsul Bahri dari PNA dan Muslahuddin Daud dari PDIP.

Ketua PDA, Muhibussabri dalam keterangan pers saat itu memastikan idealnya sosok wakil gubernur berasal dari partai pengusung. Namun dalam pertemuan itu belum juga mencuat nama yang mereka sepakati.

Internal Belum Seirama

Ketua DPD PDI-P Aceh, Muslahuddin Daud kepada readers.ID, Selasa (16/2/2021) enggan membeberkan nama-nama kandidat yang muncul dalam perbincangan dengan partai pengusung. Namun ia mengaku hal itu sering dibicarakan secara informal di internal mereka.

“Hingga saat ini belum mengerucut ke siapa. Untuk pertemuan formal, kita masih menunggu jadwal dari Pak Gubernur Nova,” ujarnya.

Menurut Muslahuddin, tidak perlu memunculkan isu yang berlebihan tentang sosok pendamping Nova. Toh yang terpenting jika ada nama yang sudah diajukan ke KIP Aceh secara resmi, nantinya publik akan tahu nama itulah yang paling absah.

“Jadi soal nama-nama yang muncul, kan itu pemberitaan media. Selama belum masuk ke dalam sistem resmi, ya kita tak bisa bicara dulu,” ketusnya.

Muslahuddin tak memungkiri soal persepsi masing-masing partai pengusung yang masih belum ‘seirama’. Baginya, proses politik memang membutuhkan waktu untuk mencapai konsensus. Ia hanya bisa berharap seluruh partai bisa satu suara dalam waktu dekat.

Pun terkait isu adanya pihak tertentu yang mencoba mengulur waktu dalam penentuan posisi wagub tersebut, Muslahuddin tak mau berkomentar lebih. “Kalau seperti itu tuduhan ya boleh-boleh saja,” singkatnya.

Soal koordinasi dengan internal partai, ia memastikan semua berjalan baik. Muslahuddin mengaku tak turut campur dengan nama kandidat yang muncul dari masing-masing partai. “Sekali lagi, kalau bukan resmi, ya kita anggap itu biasa-biasa saja,” kata dia.

Demikian juga komunikasinya dengan Partai Demokrat. Muslahuddin menjawab tak ada masalah. “Kan kemarin pak gubernur juga hadir dalam pertemuan dengan kita,” tegasnya, mengingatkan pertemuan pada 17 Desember 2020 di Jakarta.

One Man Show?

Terlepas siapa pun yang akan menduduki kursi Wakil Gubernur Aceh, dinamika itu dinilai punya kaitan dengan kepentingan wacana pelaksanaan Pilkada, yang kini juga masih menuai polemik.

“Bisa jadi tak penting lagi (posisi wagub), kalau kita melihat tahun 2022 sudah dekat,” ujar analis politik The Aceh Institute, Fajran Zain kepada readers.ID, Senin (15/2/2021).

Ia berbicara tentang kemungkinan Nova Iriansyah akan maju sebagai salah satu calon gubernur mendatang. Jika pun Nova membutuhkan wakil gubernur saat ini, kata dia, maka itu harus sosok yang mampu mendongkrak elektabilitasnya kelak.

“Sosok yang memiliki ketokohan yang kuat dan juga finansial yang kuat, karena ini tak hanya bicara wakil gubernur, tapi tandem Nova sembari menjelang Pilkada ke depan,” bebernya.

Adapun nama-nama yang muncul belakangan ini, menurut Fajran belum mencapai kriteria itu.

Secara politik juga, lanjutnya, Nova Iriansyah sebenarnya pihak yang paling berkepentingan agar Pilkada bisa dilaksanakan pada tahun 2022. Kendati dirinya masih terkesan dingin menyikapi kekosongan posisi Wagub, hal ini justru menunjukkan bahwa politisi Demokrat itu tengah berada di situasi dilematis.

Karena menurut Fajran, di satu sisi, untuk mempertahankan elektabilitasnya sebagai incumbent nanti, Nova perlu mendorong Pilkada dilaksanakan 2022.

Namun kini ada persoalan lain, yakni gonjang-ganjing yang tengah mendera Partai Demokrat di Jakarta. Kabar pengambilalihan partai berhembus kencang, diduga melibatkan kader dan oknum eksternal yang ada di pemerintahan saat ini.

Masalah itu pula yang membuat Nova tampaknya harus lebih kooperatif pada kebijakan di pusat, termasuk mengenai penentuan jadwal pelaksanaan Pilkada di Aceh.

“Kondisi semacam ini, agaknya membuat Nova enggan berkomentar banyak ke publik. Satu sisi soal elektabilitas untuk Pilkada, namun juga perlu ada stabilitas politik di Aceh, yang ini tentang hubungan psikologis pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan,” duganya.

Meski demikian, Fajran merasa posisi wakil gubernur di Aceh masih sangat penting. Lambannya pengusulan nama kandidat dari partai pengusung, mengindikasikan bahwa elite politik di Aceh tidak serius membenahi timpangnya fungsi pemerintahan saat ini. Pembagian tupoksi antara gubernur dan wakil gubernur di Aceh sulit berjalan, jika Nova tak punya tandem.

“Jadi secara moral politik, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat, apa yang kita lihat hari ini sebenarnya sangat memalukan, ya. Ini justru membuktikan kita gagal menjalankan amanah UU PA,”  kata Fajran.

Dalam UU PA sendiri, peran wakil gubernur sebenarnya amat vital. Dalam menjalankan pemerintahan, tugasnya meliputi koordinasi kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam, menindaklanjuti temuan inspektorat, pemberdayaan adat dan pemuda, hingga mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.

“Siapa yang memerankan ini jika tidak ada Wagub?” tukasnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai pemerintahan saat ini tidak konsisten, karena di satu sisi ngotot memperjuangkan UUPA, di sisi lain abai melaksanakan apa yang menjadi amanat UU tersebut.

“Kalau sudah begini, ya tentu akan banyak spekulasi kan. Jadi ada yang menganggap Nova seakan One Man Show, karena dulu katanya tak ingin bicara soal Wagub karena belum definitif. Kalau sekarang, apa lagi alasannya,” tandas Fajran.

Partai Pengusung Harus Kompak

Polemik kekosongan kursi Wakil Gubernur Aceh memang belum menemukan titik terang. Padahal posisi orang nomor dua di Serambi Makkah itu cukup penting, mengingat ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh baru saja merilis data jumlah penduduk miskin di Aceh. Memasuki paruh akhir tahun 2020, Aceh kembali menyandang gelar sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

Hingga September 2020, penduduk miskin di Aceh bertambah sebanyak 19 ribu orang. Sehingga, saat ini totalnya mencapai 833,91 ribu orang, atau secara persentase menjadi 15,43 persen. Meminimalisir jumlah ini tentu tak semudah membalikkan telapak tangan.

Dengan segudang beban itu, tak ada cara lain, pemerintah perlu segera bersinergi dan memfokuskan prioritas dalam mengelola pembangunan di Aceh. Tentunya dengan komposisi pejabat pemerintahan yang kompeten dan terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan masing-masing tupoksinya.

Readers.ID berkesempatan mewawancarai secara eksklusif Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Sekjen DPP PD), Teuku Riefky Harsya di Equinara Horse Sport, Pulomas, Jakarta.

Riefky mengakui sudah sepatutnya Nova memiliki pendamping untuk menjalankan roda pemerintahan Aceh. Tidak mudah memimpin Aceh hanya dengan seorang diri. Karena itu, sudah saatnya Gubernur mencari seorang pendamping untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Aceh tersebut.

“Demokrat posisinya tentu ingin agar Gubernur itu mencari wagub. Kenapa, karena tidak mudah memimpin 23 kabupaten/kota yang jaraknya begitu jauh untuk dilakukan sendiri,” katanya, Sabtu (13/2/2021).

Riefky menyebutkan, dirinya sudah menemui Nova Iriansyah dan membicarakan persoalan posisi Wakil Gubernur Aceh. Pada saat itu, Nova mengatakan kalau dirinya telah melakukan pertemuan dengan partai koalisi.

“Pak Nova juga sudah sempat melakukan beberapa kali pertemuan dengan partai koalisi. Intensitasnya yang saya kurang pahami, tetapi saya sempat mendengar ada beberapa kali pertemuan,” ujarnya.

Menurut Riefky, pada saat pertemuan itu posisi Partai Demokrat meminta agar partai koalisi segera memasukkan dua nama bakal calon. “Tolong dimusyawarahkan karena tidak fair kalau kita lagi (Partai Demokrat) yang mengatur,” sebutnya.

Karena itu, Riefky mengharapkan partai koalisi agar kompak menetapkan dua nama sehingga tidak berlarut-larut menjadi polemik. Dia berharap partai koalisi ini harus kompak menentukan dua nama untuk diusulkan menjadi calon wakil gubernur. Sehingga tidak menjadi polemik berlarut-larut, karena menurutnya lebih cepat lebih baik.[acl]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Sekda Aceh Minta BPKS Kreatif

Sekda Aceh Minta BPKS Kreatif

Next Article
BBNTGL Resmi Berkantor di Aceh

BBTNGL Resmi Berkantor di Aceh

Related Posts