Sederet Jejak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. (Dok/Instagram)

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Jumat (26/2/2021) malam.

“Benar, Jumat tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi,” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2/2021).

Ali enggan menyampaikan secara spesifik kasus dugaan korupsi yang dilakukan Nurdin. Pun begitu dengan pihak lain yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

“Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan,” imbuhnya.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam guna menentukan status hukum Nurdin beserta pihak lain yang diamankan. “Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” pungkas Ali.

Dari informasi yang dihimpun, tim penindakan KPK mengamankan lima orang dan satu koper berisi uang Rp1 miliar rupiah. Sementara itu, Nurdin tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan pukul 09.40 WIB dengan iring-iringan tujuh buah mobil, Sabtu. Nurdin menggunakan topi biru, bercelana jeans dan jaket hitam.

“Saya lagi tidur, dijemput,” ujarnya singkat kepada wartawan, melansir CNN.

Selain Nurdin, KPK juga menggiring tiga orang lainnya ke dalam kantor KPK. Terlihat pula sejumlah aparat kepolisian yang turut mengawal.

Sederet Prestasi

Nurdin bukanlah sosok baru dalam pemerintahan daerah. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia merupakan Bupati Bantaeng dua periode. Di antaranya periode 2008 – 2013 dan 2013 – 2018.

Pria kelahiran Pare-Pare 7 Februari 1963 ini berhasil membawa transformasi Kabupaten Bantaeng dari daerah tertinggal menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Sulsel. Di masa kepemimpinannya sebagai bupati, Nurdin cukup serius menggarap sektor pertanian.

Melansir Okezone, pada tahun 2017 lalu, Nurdin Abdullah memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017.

Seperti diketahui BHACA diberikan untuk individu yang dinilai bersih dari praktik korupsi, tak menyalahgunakan kekuasaannya, dan memiliki pengaruh di masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Semasa menjabat sebagai bupati, berbagai penghargaan diterimanya. Mulai dari presiden, menteri hingga dari berbagai organisasi swasta maupun nirlaba.

Prestasi inilah yang kemudian membawa Nurdin merebut kursi Sulsel Satu pada tahun 2018. Bahkan setelah menjadi gubernur pun, berbagai penghargaan masih diterimanya.

Terendus Masalah di Reklamasi MNP Makassar

Dugaan masalah yang melibatkan Nurdin Abdullah terendus, salah satunya dari laporan Majalah Tempo, September 2020 silam. Laporan tersebut mencuatkan nama Nurdin ketika Tempo menelusuri jejak perusahaan PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

Kedua perusahaan tersebut merupakan penambang pasir di Blok Spermonde di Kabupaten Takalar. Total luas tambang yang masuk dalam izin usaha mereka mencapai 1.300 hektare.

Pengerukan pasir dalam skala besar itu lantas berdampak pada kehidupan nelayan dan penduduk di sekitar pertambangan. Protes yang dilancarkan warga berujung pada penangkapan oleh pihak kepolisian.

Adapun hasil tambang itu mereka digunakan untuk proyek reklamasi Makassar New Port (MNP), sebuah proyek strategis nasional seluas 1.428 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp89,57 triliun.

Laporan bertajuk ‘Jalur Kilat Tim Andalan’ itu mengungkap adanya kecurigaan dari sejumlah aktivis lingkungan setempat, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, soal dokumen amdal dari kedua perusahaan itu yang terbit hanya dalam waktu singkat.

Penelusuran selanjutnya mengantarkan Tempo pada sederet nama pimpinan PT Banteng Laut, yakni Sunny Tanuwidjaja yang menjabat komisaris utama, lalu Akbar Nugraha selaku direktur utama dan Abil Iksan sebagai direktur.

Nama-nama itu terkait erat dalam proses pemenangan Tim Andalan –sebutan akronim dari pasangan Nurdin Abdullah dan Andi S Sulaiman, pada Pilkada 2018 silam.

Dalam laporan yang sama, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel membantah tudingan percepatan proses pengurusan amdal kedua perusahaan. Sementara Gubernur Nurdin juga menolak disebut punya kedekatan khusus dengan pemilik kedua perusahaan.

“Kami berkomitmen mempermudah proses administrasi, kami akan percepat selama itu sesuai undang-undang,” tandas Nurdin, kala itu.[]

Sumber: CNN, Okezone, TEMPO

Total
2
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Kuasa Hukum Dinar Bantah Jika Kliennya Perusahaan Investasi Bodong

Kuasa Hukum Dinar Bantah Jika Kliennya Perusahaan Investasi Bodong

Next Article

Pengurus Bung Hatta Award Sesalkan Penangkapan Nurdin Abdullah

Related Posts