Sejarah Lahir Partai Politik Lokal di Aceh

Waktu Baca 13 Menit

Sejarah Lahir Partai Politik Lokal di Aceh
Assauti Wahid S. Hum [Foto/Ist]

Salah satu hikmah terbesar dari konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Mederka dengan Pemerintah Indonesia ialah lahir partai politik lokal di Aceh. Itu tidak lepas dari hikmah sebuah konflik dan perjanjian MoU Helsinki yang menyebutkan pembentukan partai politik lokal di  Aceh.

Dalam buku karya Dr. Tgk. H. Ajidar Matsyah, Lc. MA dengan judul “Perjanjian Helsinki 2005 di Aceh, Model Penyelesaian Konflik Tinajuan Perspektif Siasah Syariyah”. Di halaman 240 menyebutkan ”sebelum terjadi perjanjian di Helsinki, tidak perkenan berdirinya partai lokal di Republik Indonesia termasuk di provinsi Aceh. Semua warga negara Indonesia yang ingin berkecimpung dalam dunia politik maka harus masuk melalui partai politik di Indonesia. Misalnya, partai Golkar, PAN, PKS, PDI-P dan lain sebagainya. Awal muncul partai lokal di Aceh sempat ditolak oleh partai-partai politk nasional di Jakarta sana. Namun, akhirnya dilaksanakan atau dikabul untuk berdiri partai lokal dengan tujuan perdamaian dan keadilan”.

Untuk mendirikan  partai lokal di Aceh sudah tertuang dalam isi-isi perjanjian di Helsinki. Antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia dinyatakan dengan jelas dalam MoU Helsinki pada pasal 1.2.1 yang berbunyi yaitu “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini. Pemerintah Repubilk Indonesia menyepakati dan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Izin untuk membolehkan untuk mendirikan partai politik lokal khusus Aceh merupakan hal yang sangat krusial dan sangat penting menyuarakan aspirasi rakyat sesuai keinginan rakyat Aceh serta perjanjian yang telah ditandangi bersama disaksikan oleh lembaga NGO internasional  Crisis Management Intiative (CMI) tersebut.

Meskipun secara konstitusi nasional Indonesia, tidak mengenal adanya partai politik lokal. Sebab ini merupakan hal yang sensitif bagi sistem perpolitikan di Indonesia. Bila dilihat dalam perspekti  Islam wajar-wajar saja dalam membentuk serta mendirikan partai politik untuk tujuan amar ma’ruf dan nahi munkar.

Berasaskan pada pasal 1.2.1 yang penulis tulis di atas , dari pasal tersebut lahirlah pasal baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 16 Maret 2007 tentang mengenai partai lokal di Aceh.

Di pasal 1 disebutkan bahwa “Partai Politik Lokal ialah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota”.  

Dengan demikian, membuka pintu lebar untuk partisipasi seluruh elemen masyarakat Aceh dan yang berdomisili di Aceh untuk terlibat berpolitik melalui partai politik lokal atau yang dikenal dan familiar oleh masyarakat dengan sebutan Parlok. Para mantan penjuan GAM-pun boleh bebas mendirikan partai politiknya, sebagai kendaraan politik untuk memperjuang dan melanjutkan cita-cita mereka melalui parlemen.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang terlulis dalam buku karya Harry Kawilarang (2010) dengan judul “Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki”.  “Dalam pemilu di tahun 1955, terdapat beberapa partai lokal yaitu Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, Gerakan Banten di Jawa Barat, Partai Gerinda di Yogyakarta dan Parta Persatuan Dayak Kalimatan”.

Model perpolitikan semacam ini, adanya partai politik lokal bukan barang baru atau hal yang baru di Indonesia dan bahkan ini pernah terjadi dunia perpolitikan dunia abad 21. Ini sudah pernah terjadi dan berjalan di beberapa negara.

Misalnya,  di Scotlandia, adanya partai lokal, Scottish National Party (SNP), Scottish Green Party (SGP) di Palestina dan Palestinian People Party (PPP) serta di negara-negar lain seperti Canada, Jerman. Dengan demikian. Aceh bisa meniru atau menerapkan model-model politik tersebut untuk berpolitik secara demokratis.

Ini dapat dibuktikan semuanya. Bermunculan atau berbondong-bondong lahir partai politik lokal di Aceh, setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang partai lokal di Aceh. Sebagaimana muncul berita di koran Serambi Indonesia, Menyusul Aceh, Partai Lokal Bakal Merebak, pada tanggal 10 April 2008 yang lalu. Dan pada masa itu, para awak media baik dalam negeri maupun media luar negeri yang menulis ada sekita 20-an partai lokal di Aceh. Yaitu :

  1.  Partai Rakyat Aceh (PRA)
  2.  Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)
  3. Partai Aceh Lauser Antara (PALA)
  4. Partai Pemersatu Muslim Aceh (PPMA)
  5. Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA)
  6. Partai GAM berubah menjadi Partai Aceh (PA)
  7. Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS)
  8. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat)
  9. Partai Bersatu Aceh (PBA)
  10. Partai Demokrat Aceh
  11. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
  12. Partai Darussalam
  13. Partai Daulat Aceh (PDA)
  14. Partai Meudaulat (PAM)
  15. Partai Nurani Anek Nanggroe Aceh (NAUNA)
  16. Partai Nahdhatul Ummah (PNU)
  17. Partai Silaturrahmi Rakyat Aceh (PSRA)
  18. Partai Demokrasi Aneuk Nanggroe (PADAN)
  19. Partai Islam Aneuk Nanggroe (PIAN)
  20. Partai Lokal Aceh

Pada tahap awal permeriksaan syarat-syarat pendirian suatu partai politik, dari total yang mendaftar 20 parlok, hanya 6 yang tidak lewat persyaratan. Sisa hanya 14 partai saja yang didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aceh. Setelah diperiksa semua, oleh pihak KemenHam satu per satu, yang memenuhi persyaratan lengkap hanya 12 partai saja. Di anataranya sebagai berikut:

  1. Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)
  2.  Partai Pemersatu Muslim Aceh (PPMA)
  3. Partai Rakyat Aceh (PRA)
  4. Partai Aliansi Rakyat Aceh ( PARA)
  5. Partai Aceh (PA)
  6. Partai Darussalam
  7. Partai Daulat Aceh (PDA)
  8. Partai Aceh Meudaulat (PAM)
  9. Partai Bersatu Aceh (PBA)
  10. Partai Suara Independen Rakyat (SIRA)
  11. Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS)
  12. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat)

Kemudian baru disahkan untuk mencalon partai politik diajang pemilihan umum di tahun 2009 yang lalu. Pengumuman status partai politik lokal, boleh atau tidak boleh untuk  mengikuti pemilihan umum 2009 secara nasional diumumkan oleh KIP ( Komisi Pemelihan Umum) di Jakarta. Akhirnya, setelah diseleksi tahap ketiga oleh pihak KIP, maka partai yang lolos atau yang bisa ikut kontes pemilihan umum 2009  hanya 6 partai politik lokal saja. Di antarnya sebagai berikut:

  1. Partai Aceh (PA)
  2. Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS)
  3. Partai Bersatu Aceh (PBA)
  4. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
  5. Partai Rakyat Aceh (PRA)
  6. Partai Daulat Aceh (PDA)

Dan semua partai politik lokal yang lulus verifikasi mencalonkan kader partai atau anggotanya untuk bertanding merebut kursi di parlemen. Baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Semua partai lokal yang ikut bertanding dalam pemilihan umum belum memiliki pengalaman dan mereka akan bersaing dengan partai nasional yang sudah matang dalam pengalaman pemilihan umum dan serta dinamika perpolitikan Indonesia.

Menurut hemat penulis, partai politik lokal Aceh lahir setelah  perjanjian Helsinki 2005. Berdasarkan analisis profil partai-partai. Seperti Partai Aceh (PA) yang dirikan oleh pihak Gerakan Aceh Mederka yang mengacu pada amanah MoU Helsinki. Pada pemilihan umum 2006 yang lalu Partai Aceh menjagonkan anggota partainya untuk mencalonkan di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Hal ini tidak diduga, tak disangka dan di luar prediksi para pakar politik atau pengamat politik. Bahwa calon-calon dari partai GAM yaitu (PA) meraih kemenangan besar di Aceh.

Di tahun 2024 yang mendatang Indonesia mengadakan pesta demokrasi atau pemilihan umum yang memilih bupati, DPRK, DPRA, DPRRI, gubernur dan presiden. Ini sebuah tantangan besar bagi partai politik lokal di Aceh secara umum dan secara khusus bagi Partai Aceh  untuk meraih kemenangan kembali seperti di tahun 2006 yang lalu. Disebabkan Partai Aceh merupakan partai politik yang dibuat, dibentuk, dirikan oleh para perjuang Gerakan Aceh Merdeka. Apakah Partai Aceh berhasil meraih kemenangan atau tidak di tahun 2024 mendatang?.

Itu sebuah pekerjaan rumah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan membutuh tenaga ekstra untuk  merebut atau meraih suara hati masyarakat Aceh untuk memenangkan kontes pemilihan umum 2024 mendatang.[]

Penulis: Assauti Wahid Peneliti International Center for Aceh and Indian Ocean Studies dan Alumnus Muharram Journalist College Angkatan 14.

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...