Sektor Kelautan & Perikanan Belum Mendapat Dukungan Penuh Pemerintah
Ketua Bidang Agro Maritim Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP-PISPI) Dwi Muhammad Dewadji mengatakan, anggaran sektor kelautan dan perikanan (KP) perlu dioptimalkan pada program dan kegiatan prioritas.
Program dan kegiatan prioritas dimaksud seperti permodalan bagi nelayan, akses pendidikan tinggi bagi anak-anak pelaku usaha perikanan, asuransi nelayan-pembudidaya ikan, bantuan benih ikan-pakan, peningkatan kualitas garam rakyat dan sebagainya.
"Pemerintah perlu menggandeng seluruh elemen seperti organisasi profesi, agar kebermanfaatan program dan kegiatan dapat dirasakan oleh pelaku utama di sektor ini," kata Dwi kepada readers.ID, Senin (14/6/2021).
Ketua Bidang Agro Maritim BPP-PISPI itu berujar, selama ini segala potensi sumber daya di sektor kelautan dan perikanan masih belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah dari sisi anggaran.
Ia melanjutkan, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lautan 2/3 dari daratan. Potensi sumber daya alam di antaranya sebanyak 590 jenis karang, 34 jenis mangrove, 850 jenis sponge (tumbuhan air), 2.057 jenis ikan karang, 1.512 jenis crustacea, 24 jenis mamalia laut, 12 jenis lamun, 6 jenis penyu dan masih banyak lagi.
"Kita semua masih ingat pidato Presiden Jokowi di kapal Pinisi 2014 lalu saat pengumunan penetapan KPU. Ia berujar kita jangan memunggungin lautan yang bermakna adalah pemerintah akan fokus pada sektor kelautan perikanan, salah satunya membangun serta memperbaiki sarana prasarana," kata Dwi.
Perbaikan sarana prasarana itu, lanjutnya, seperti pelabuhan perikanan, sarana prasarana pendidikan bagi anak nelayan, kapal perikanan, mempermudah akses perizinan kapal dan ekspor hasil perikanan.
"Semua ini perlu diperjuangkan di mana target sasaran utamanya adalah mensejahterakan masyarakat pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan," pungkasnya.
Diketahui, realisasi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga awal Juni 2021 masih minim. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, realisasinya baru sebesar Rp 1,58 triliun. Dia menuturkan, realisasi itu setara dengan 24,07 persen dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 6,562 triliun per 1 Juni 2021.[acl]