Sengkarut UMP Aceh

Pengusaha Perbolehkan Berlakukan Upah per Jam
Foto: Aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di Monas. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Gubernur Aceh telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3.166.460 atau naik Rp 1.429. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 500/1707/2021 tertanggal 19 November 2021.

Mirisnya kenaikan hanya 0,05 persen UMP Aceh pada 2022, lebih rendah dari yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu kenaikan sebesar 1,09 persen mendapat sorotan tajam dari buruh di Serambi Mekkah.

Kenaikan UMP Aceh terakhir pada 2020 lalu sebesar Rp 248.221. Jumlah itu naik dari UMP sebelumnya sebesar Rp.2.916.810 (2019) menjadi Rp 3.165.031 pada 2020. Sedangkan pada 2021 tidak mengalami kenaikan.

Aliansi Buruh Aceh (ABA) menilai, kenaikan tersebut belum sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan survei mandiri yang dilakukan ABA di 13 kabupaten/kota di Aceh, UMP Aceh pada 2022 harusnya menjadi Rp 3.620.000. Terlebih Aceh memiliki kekhususan sebagai daerah otonomi khusus, diperbolehkan menetapkan secara mandiri kebijakannya.

Pemerintah pusat telah memutuskan kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09 persen. Penetapan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Divisi Advokasi Pusat Peduli Serikat Pekerja atau Trade Union Care Center (TUCC) Aceh, Muhammad Arnif menilai, Gubernur Aceh tidak peka terhadap kondisi dan harapan yang disuarakan buruh.

Terlebih menurutnya Aceh memiliki otonomi khusus yang semestinya tidak mengikuti besaran kenaikan UMP sebagaimana ketentuan pusat melalui Kemenaker.

” Kita menilai Gubernur Aceh tidak peka suara buruh,” ungkap Arnif saat dihubungi readers.ID, Selasa (23/11/2021).

Ia berujar, Pemerintah Aceh semestinya tidak perlu khawatir dengan intervensi pusat. Sebab penentuan UMP dari Kemenaker bukanlah sesuatu yang mesti menjadi acuan oleh gubernur. Penentuan UMP itu, bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah di daerah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak.

“Kita berharap gubernur bisa mengambil sikap yang lebih bijak dalam menampung suara buruh,” harapnya.

Sementara itu akademisi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Dr Zaki Fuad memiliki pandangan lain. 

Dia menilai kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat, mengingat kondisi ekonomi sedang lesu dan banyak perusahaan yang bangkrut atau mengalami gulung tikar.

Menurutnya, bagaimana mungkin perusahaan bisa membayar buruh dengan upah sebagaimana permintaan serikat pekerja bila perusahaan sendiri tidak punya pendapatan yang stabil di tengah pandemi Covid-19.

“Menurut saya (langkah yang diambil pemerintah) itu bijaksana, logisnya begitu. Ada keterkaitannya dengan keadaan saat ini,” kata Zaki saat dikonfirmasi readers.ID, Selasa (23/11/2021).

Dekan FEBI UIN Ar-Raniry itu menyarankan agar buruh bersabar dan berdoa sehingga pandemi cepat berlalu dan ekonomi bisa segera pulih. Di samping itu, buruh juga diminta mempertajam keterampilan yang dimiliki sehingga dapat memilih pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokok.

“Pertajam skill, sehingga punya keterampilan dan (bebas) mau kerja apa dia,” ungkap Zaki menyarankan.

Sekelumit Permasalahan Buruh

Ketua Divisi Advokasi TUCC Aceh, Muhammad Arnif juga mengungkapkan, sepanjang 2021 serikat pekerja menerima lebih dari 10 kasus pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap buruh untuk dilaporkan ke Pemerintah Aceh.

Belum lagi, lanjutnya, ada sekitar 40 kasus yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh. Sekitar 20 kasus sudah selesai, sisanya belum mendapat jawaban.

Kasus-kasus ini, kata Arnif, didominasi oleh pelanggaran-pelanggaran seperti membebankan buruh melebihi jam kerja, pembayaran upah di bawah UMP dan kasus buruh dirumahkan tanpa sesuai aturan yang berlaku.

Padahal menurut Arnif, hal-hal seperti merupakan pelanggaran yang semestinya mendapat tindakan dari pemerintah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 88 E Ayat (2) UU Ciptaker ditegaskan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pada UU Ciptaker, ayat tentang penangguhan sebagaimana UU No 13/2003 Ayat (2) dihapuskan. Sehingga, mau tidak mau, pengusaha harus membayar sesuai upah minimum.

Pengusaha yang tidak mematuhi aturan pada pasal 88E soal upah minimum itu, terancam sanksi dalam UU Ciptaker. Sanksi kepada pengusaha yang tidak membayar upah sesuai ketentuan tercantum dalam Pasal 185.

Pada Ayat (1) disebutkan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Sedangkan pada Ayat (2) disebutkan, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Kemudian mengenai jam kerja, UU Cipta kerja yang mengatur jam kerja diketahui masih sama dengan UU Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak terjadi perubahan.

Aturan jam kerja menurut UU Ciptaker Pasal 81 Angka 21 Ayat 2 terdiri dari dua skema yakni 6 hari kerja seminggu dengan total 7 jam per hari dan 40 jam per minggu.

Skema selanjutnya yakni 5 hari kerja dengan total 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi bidang usaha sektor-sektor tertentu.

Meski demikian, lanjut Arnif, hingga kini belum ada perusahaan yang mendapat penindakan dari pemerintah khususnya di Aceh terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hal pemenuhan hak normatif buruh.

Ke depan pihaknya berharap pemerintah mesti bersikap lebih serius dalam mengakomodir suara-suara buruh dalam menuntut perbaikan kesejahteraan kelompok tersebut.

Karena tanggung jawab pemerintah, lanjut Arnif, bukan hanya sekedar menerima wajib lapor perusahaan atau menerima pengaduan dari pekerja semata.

Ia berujar, pemerintah berkewajiban memastikan hak normatif pekerja dipenuhi seutuhnya oleh perusahaan. Bila tidak, sudah semestinya langkah hukum dilakukan dengan pemberian sanksi, baik secara administratif maupun sanksi lainnya.

“Kalau pembinaan itu tidak berhasil, maka harus ada tindakan yang dilakukan pemerintah, apakah itu pemberian sanksi secara administratif atau sanksi lain yang lebih mempunyai kepastian hukum,” kata Arnif.

Mewakili serikat buruh, pihaknya berharap perusahaan di Aceh mengikuti semua aturan yang berlaku. Ketika terjadi perselisihan, perusahaan dan buruh harus melakukan upaya perundingan dan musyawarah. 

“Harus menghargai hak buruh dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Jangan berlaku berwenang-sewenang,” pungkasnya.[acl]

Berita ini akan terus di-update, saat ini sedang menunggu konfirmasi dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh.

Total
3
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Indonesia Targetkan Turunkan Emisi 29 Persen Secara Mandiri

Next Article

Cara Maksimalkan Kesejahteraan Digital Anak

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…