Sistem BLU Unsyiah di Mata LBH Banda Aceh

Sistem BLU Unsyiah di Mata LBH Banda Aceh
Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul

Universitas Syiah Kuala (USK) telah ditetapkan sebagai salah satu kampus atau perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Ketetapan itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018.

Bukan tanpa sebab Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kala itu dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati menetapkan kampus notabanenya dikenal sebagai Jantong Hatee Rakyat Aceh tersebut layak menerapkan sistem BLU.

Kampus ini dinilai memiliki fleksibilitas untuk mengelola keuangan khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk dalam pengelolaan remunerasi berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional serta menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Sejak ketetapan itu dikeluarkan, status Universitas Syiah Kuala berubah berubah dari perguruan tinggi Satuan Kerja (Satker). Kampus ini menjadi instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dengan dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai tujuan BLU itu sendiri.

Meski tujuan dinilai dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, akan tetapi berubahnya sistem yang dianut kampus tertua di Aceh ini ditakutkan dapat berdampak pada sistem serta keadaan sosial di Universitas Syiah Kuala.

Ketakutan itu menimbulkan penolakan. Salah satunya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh. Lembaga ini telah menolak kebijakan tersebut sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

“Itu –Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005– teman-teman menolak dengan adanya pemberian kewenangan sistem BLU kepada kampus-kampus,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, saat dijumpai di kantornya.

Tidak fokus dan bisa menghancurkan sistem pendidikan yang selama ini di kampus. Itulah yang menjadi alasan LBH Banda Aceh menolak kebijakan Universitas Syiah Kuala menerapkan sistem BLU.

Pihak rektorat maupun civitas akademik ditakutkan akan sibuk mengurus keuangan dengan mengutamakan mencari keuntungan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Jantong Hatee Rakyat Aceh tersebut. Sebab kampus dengan sepenuhnya diberikan wewenang untuk menjalankan bisnis.

“Kita memang menolak sistem BLU itu karena bisa menghancurkan sistem pendidikan. Jadi rektor itu tidak akan fokus lagi ke isu pendidikan,” ungkap Syahrul.

“Ke depan orang-orang semangatnya itu. Orang-orang yang mengajar ke Unsyiah itu karena ada bisnis. Kita takutkan malah ke depan dosen-dosen itu sudah tidak mau lagi mengajar,” imbuhnya.

Berbicara mengenai bisnis, tentunya pihak kampus akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mencari keuntungan sebesar-besarnya agar kampus memiliki pendapatan. Pembangunan terus digalakkan guna memenuhi ambisi sebagai kampus bersistem BLU.

Soal penggusuran perumahan dosen di lingkungan Komplek Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, di Kota Banda Aceh diduga dilatarbelakangi masalah pembangunan semata.

LBH Banda Aceh sendiri menilai jika perbuatan itu merupakan suatu penindasan. Bahkan lembaga ini mempertanyakan kegunaan bangunan yang nantinya akan didirikan di perumahan dosen tersebut.

“Pembangunan itu untuk apa? Apakah mau dibangun hotel untuk disewakan? Kan itu salah tujuan BLU itu. Penggusuran itu kemudian mau diapain? Mau dibangun gedung FKIP atau dibangun asrama yang kemudian dosen-dosen di situ harus membayarnya,” ungkap Syahrul.

“Yang melakukan itu kampus. Seharusnya itu tidak terjadi, karena di situ orang-orang berpendidikan intelektual tinggi tempat melahirkan orang bagus tetapi seharusnya tidak terjadi seperti itu,” tambahnya.

Universitas Syiah Kuala telah menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan BLU sejak tahun 2018. LBH Banda Aceh mengaku belum pernah mendapatkan laporan keuangan yang dipublikasikan mengenai keuntungan kampus usai menerapkan sistem tersebut.

Padahal publik, khususnya rakyat Aceh dikatakan Syahrul, harus mengetahui apa yang didapatkan dan dari mana aliran dana diperoleh kampus notabene dikenal sebagai Jantong Hatee Rakyat Aceh ini.

“Bahkan laporan keuangan setiap tahun pun tidak terpublikasi dengan baik. Seharusnya juga dijelaskan, dapat dana dari APBA, APBN dan dana mahasiswa,” katanya.

Direktur LBH Banda Aceh itu menyarankan, seharusnya kampus lebih terbuka dalam hal keuangan. Tak hanya itu, keuntungan dari sistem BLU setidaknya juga bisa membantu beberapa mahasiswa asal Aceh melalui program beasiswa. Terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki semangat belajar.

“Dari awal dulu itu, teman-teman menolak adanya pemberian kewenangan sistem BLU kepada kampus-kampus,” ucap Syahrul.[acl]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Pembangunan IPAL di Gampong Pande Kembali Dilanjurkan

BPCB Aceh Sarankan Penelitian Mendalam di Lokasi IPAL Banda Aceh

Next Article
Kuasa Hukum Dinar Bantah Jika Kliennya Perusahaan Investasi Bodong

Kuasa Hukum Dinar Bantah Jika Kliennya Perusahaan Investasi Bodong

Related Posts