Tarik Ulur Pilkada Serentak di Aceh

Tarik Ulur Pilkada Serentak di Aceh
Komisioner KIP Aceh. [Dok. Ist]

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak masih menjadi polemik, terutama di Serambi Makah. Banyak kepala daerah yang akan selesai masa jabatannya pada 2022 mendatang.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh mengingatkan, jangan sampai regulasi kekhususan Aceh terbonsai satu persatu dari kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada yang diputuskan Pemerintah Pusat pada 2024 mendatang. Sedangkan Aceh memiliki regulasi kekhususan yang merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Sementara masa jabatan Gubernur – Wakil Gubernur Aceh, Bupati – Wakil Bupati dan Wali Kota – Wakil Wali Kota di Tanah Seulanga akan berakhir pada 2022 mendatang. Bila Pilkada Serentak ditetapkan pada 2024, tentunya seluruh kepada daerah di Aceh akan dijabat oleh pejabat sementara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah.

Anggota DPRA dari fraksi Partai Aceh (PA) Sulaiman menyoroti rencana Pemerintah Pusat meminta Pilkada Serentak digelar 2024 mendatang. Dia berkeinginan Provinsi Aceh tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh – yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA.

Pemerintah Pusat menolak revisi UU Pilkada dan tetap ingin melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024 sesuai UU Pilkada No 10 Tahun 2016. Bila Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menerangkan pelaksanaan Pilkada akan berlangsung pada November 2024 diterapkan di Aceh.

Maka ini akan bertentangan dengan UUPA BAB X pasal 65 yang menerangkan, bupati, wakil bupati/wali kota, wakil wali kota/gubernur, wakil Gubernur Aceh dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali.

Bila mengacu pada Pasal 65 UUPA, maka pelaksanaan Pilkada di Aceh harus dilaksanakan pada 2022 mendatang – bukan pada 2024 sebagaimana keputusan Kemendagri beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Sulaiman mengajak seluruh anggota dewan beserta eksekutif untuk sama-sama menolak pelaksanaan Pilkada 2024 seperti yang telah direncanakan pemerintah pusat.

“Mengacu kepada UUPA, Aceh akan menggelar pesta demokrasi seharusnya pada tahun 2022,” ujar Sulaiman.

Lebih lanjut kata dia, bila benar Aceh juga termasuk salah satu daerah yang diwajibkan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 bukan tahun 2022 sesuai UUPA, maka lagi-lagi pemerintah pusat berkhianat terhadap Aceh.

“Dalam persoalan polemik jadwal pelaksanaan Pilkada di Aceh, saya mengajak semua elemen masyarakat sampai kepada para pejabat baik, eksekutif maupun legislatif untuk sama sama menyatakan sikap menolak pelaksanaan  Pilkada tahun 2024, dan mendukung pelaksanaan pilkada di Aceh harus tepat waktu, yaitu tahun 2022,” sambungnya.

Bukan tidak punya alasan, Sulaiman mengajak agar terbentuk kekompakan guna melawan keputusan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Jangan sampai sedikit demi sedikit, UUPA dibonsai oleh pemerintah pusat.

“Tentu ini tidak sejalan dengan semangat perdamaian yang telah terjalin di Aceh jika pelaksanaan Pilkada khususnya di Aceh dipaksakan berlangsung tahun 2024,” cetusnya.

Karena Provinsi Aceh, sebutnya, memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus persoalan Pilkada secara mandiri, hal itu sesuai dengan UUPA.

KIP Aceh Tetapkan Pilkada Aceh 2022

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Selasa (19/1/2021) telah menetapkan Pilkada Serentak di Aceh digelar pada 2022 mendatang. Ini tentu bertentangan dengan keputusan Kemendagri, bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Penetapan Pilkada Serentak di Aceh telah ditetapkan KIP Aceh yang tertuan dalam Salinan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor1/PP/01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022, SK tahapan dapat diakses  dengan mendownload disini

Sebelum Rapat Pleno penetapan Tahapan Program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. KIP Aceh bersama KIP Kabupaten/Kota juga melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pencermatan tahapan Pilkada Aceh 2022.

Dengan tujuan agar  nantinya tidak ada tahapan-tahapan yang saling bertabrakan antara tahapan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Tolak tarik Pilkada Serentak di Aceh pun terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. KIP Aceh menetapkan Pilkada Serentak di Aceh pada 2022 mendatang – sudah sesuai dengan amanah UUPA.

UUPA merupakan undang-undang kekhususan yang diberikan untuk Aceh – setelah Pemerintah Indonesia berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia, Helsinki yang lebih dikenal dengan kesepakatan MoU Helsinki, setelah berkonflik 30 tahun lebih.

Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri menyampaikan penetapan Pilkada Serentak di Aceh pada 2022 mendatang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Wali kota ditetapkan oleh KIP Aceh.

“Penetapan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh Tahun 2022 ini bukan karena sebuah tekanan atau pesanan pihak-pihak tertentu, namun ini merupakan murni perintah undang-undang dan kita wajib melaksanakan perintah tersebut dan kita melaksanakannya,” kata Syamsul Bahri.

Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersikukuh memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar 2024 mendatang sesuai dengan amanat undang-undang yang ada dan berlaku seluruh Indonesia.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024.

“Kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021) dikutip dari merdeka.com.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Total
14
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Buruk Landa 7 Wilayah di Aceh

Next Article

Tiba di Jakarta, 28 Nelayan Aceh Jalani Isolasi

Related Posts