Wapres: Perlu Agresifitas Kembangkan Keuangan Syariah

Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dibutuhkan upaya-upaya yang agresif pada pelaksanannya.

Wapres pun memandang baik perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini sedang berjalan. Oleh karena itu, untuk lebih mengakselerasi perkembangan baik ini diperlukan upaya-upaya strategis dan agresif pada implementasinya.

“Bagaimana ada gerakan-gerakan yang agresif,” tegas Wapres beberapa waktu lalu dikutip dari wapresri.go.id.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, masih terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya di bidang industri halal dimana masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.

Hal ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut. Sebab, produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga termasuk obat, kosmetik, dan fashion.

Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan agar seluruh produk ekspor Indonesia dapat terkodifikasi dengan baik.

“Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negata pengekspor produk halal terbesar,” ujar Wapres.

Terkait keuangan syariah, Wapres menilai, penggabungan tiga bank milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan langkah yang baik. Oleh karena itu, ke depan Wapres menginginkan perluasan konversi bank syariah ini dapat memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sebab, potensi pendapatan bank daerah yang besar merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya akselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Konversi berbagai BPD terutama yang besar menjadi bank syariah harus dapat diwujudkan. Saya ingin melihat pangsa pasar industri keuangan syariah meningkat dengan pesat,” tutur Wapres.[]