Wisata Halal Bukan Islamisasi

Alam yang indah merupakan salah satu potensi pengembangan wisata halal Aceh. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Salah kaprah dalam memahami wisata halal membuat konsep ini kurang populer di negara mayoritas muslim. Pada dasarnya wisata halal bukan bentuk Islamisasi, tetapi konteksnya pada layanan, tidak mengubah objek wisatanya.

Baca Juga:

Dikutip dari studipariwisata.com, pariwisata halal itu bagian dari industri pariwisata yang mulanya ditujukan untuk wisatawan Muslim, begitu juga bisa dinikmati oleh non-muslim. Konsepnya merujuk pada aturan-aturan Islam terkait kehalalan suatu produk.

Seperti setiap produk dan jasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim. Mulai dari restoran halal (tidak menjual makanan/minuman non-halal), penginapan halal, dan sebagainya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menyebutkan pariwisata halal adalah berbicara tentang gaya hidup, layanan pilihan berwisata bagi wisatawan yang memang membutuhkan di saat mereka berlibur di destinasi wisata.

Menurut mantan Walikota Banda Aceh ini, belajar dari kasus Satpol PP dan matinya anjing Canon di Aceh Singkil, sudah waktunya untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang wisata halal yang kerap dipahami sebagai Islamisasi di dunia pariwisata. 

“Padahal bukan seperti itu, sekali lagi, konteks wisata halal ada pada layanan, bukan mengubah objek atau alam wisata lainnya,” tulisnya di akun Instagram pribadinya.

Alam yang indah merupakan salah satu potensi pengembangan wisata halal Aceh. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Sementara itu menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali mengatakan, konsep wisata halal tidak sekadar labelnya saja, tapi prinsip-prinsip dan komponen dalam wisata itu mencerminkan kehalalan.

“Misal toilet masih kotor, tempat wudhu tidak layak, tidak ada yang adzan di tempat itu (mushala) untuk mengingatkan waktu salat, kemudian makan dan minuman belum bersertifikasi halal,” kata ulama yang akrab disapa Lem Faisal  kepada readers.ID, Kamis (4/11/2021).

Menurut pandangan Lem Faisal, kendati Aceh telah menerapkan syariat Islam. Namun implementasi wisata halal di Tanah Rencong belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. 

Pasalnya masih banyak pelaku usaha di bidang pariwisata belum memiliki sertifikasi halal. Untuk mendukung wisata halal di Aceh, MPU terus melakukan jemput bola dan mendorong pelaku wisata agar mengurus sertifikasi halal. 

Setiap tahunnya lembaga yang punya otoritas mengeluarkan sertifikasi halal ini melakukan audit hingga 300 sektor pelaku usaha wisata dari 250 audit yang ditargetkan untuk diberikan sertifikat halal.

“Berbagai upaya seperti program jemput bola MPU, kerjasama dan berbagai kegiatan yang masif kepada para pelaku usaha wisata dilakukan untuk sertifikasi halal ini,” kata Lem Faisal.

Keramah tamahan masyarakat menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Hal ini juga dipertegas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa pariwisata halal berbeda dengan proses Islamisasi. Namun masih banyak orang yang beranggapan atau memiliki persepsi yang keliru.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, KH Masduki Baidlowi mengatakan, banyak orang yang memahami pariwisata halal sebagai bagian dari proses Islamisasi. Pariwisata halal sebenarnya strategi mencari pasar wisatawan dunia. Karena banyak terjadi pertumbuhan dalam kelas menengah masyarakat Musim di dunia.

“Itu (kelas menengah Muslim) butuh pariwisata halal, artinya ada ceruk pasar yang besar di situ, karena ada ceruk pasar yang besar maka Indonesia harus menangkap itu dengan baik,” kata KH Masduki di Focus Group Discussion (FGD) Halal Tourism Indonesia di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (10/72019) dikutip dari republika.co.id.

Tapi selama ini ada kekeliruan dalam menangkap peluang tersebut. Sebagai contoh pengembangan pariwisata halal direspon pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah (perda) syariah. Kemudian sebuah pantai dibuat label sebagai objek wisata syariah. Akhirnya menimbulkan persoalan karena banyak menimbulkan kontroversi.  

Dia juga mencontohkan, orang yang ingin mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus dipisah antara pria dan wanita. Menurut KH Masduki kebijakan tersebut Islamisasi. Dia menjelaskan, Islamisasi memang tidak dilarang tapi pengembangan pariwisata halal dan proses Islamisasi berbeda.

“Proses Islamisasi beda lagi babnya, bukan berarti itu dilarang, tapi beda babnya karena pariwisata (halal) sebenarnya tidak persis sama dengan proses Islamisasi dengan tidak mengurangi betapa pentingnya Islamisasi karena itu bagian dari strategi dakwah,” ujarnya.

Tapi, dia menegaskan, pariwisata halal tidak mengarah ke Islamisasi. Pariwisata halal adalah bagian dari ceruk pasar. Karena pariwisata halal sebagai bagian dari ceruk pasar, maka yang terpenting adalah bagaimana caranya membuat wisatawan datang.

Sehingga Indonesia bisa mendapatkan devisa yang banyak. Melalui devisa tersebut bisa dikembangkan lagi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, otomatis kesejahteraan akan dinikmati oleh masyarakat Muslim.  

Jadi KH Masduki menegaskan agar jangan salah strategi dalam mengembangkan pariwisata halal. Menurutnya masih banyak orang yang masih salah strategi dalam mengembangkan pariwisata halal. 

“(Mereka) menangkap pariwisata halal dengan Islamisasi, itu saya kira satu hal yang harus kita ingatkan bersama-sama, supaya kedepan wisata halal di Indonesia sebagai sebuah industri bisa terus berkembang dan tidak terhenti oleh kesalahpahaman,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, masih banyak yang salah paham tentang wisata syariah. Syariah adalah sebuah sistem yang meliputi teologi, Islam dan ihsan. Kalau itu dipahami sebagai sebuah proses Islamisasi, maka pada akhirnya akan salah kaprah. Sampai saat ini banyak stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat pemahamannya tentang wisata halal belum sama.

“Padahal sebenarnya sederhana, sebenarnya wisata halal atau wisata yang berprinsip syariah itu adalah sebuah pilihan yang setiap orang yang ingin mengembangkan hotel atau tempat wisata adalah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh siapa saja,” ujarnya.

Alam yang indah merupakan salah satu potensi pengembangan wisata halal Aceh. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal (PPHI) Riyanto Sofyan. Dia menjelaskan, pariwisata halal merupakan brand internasional yang menyasar para wisatawan Muslim di seluruh dunia. 

Mengaitkan pariwisata halal dengan Islamisasi maupun Arabisasi merupakan hal yang cenderung rasis. Sebab, wisata halal merupakan kebutuhan global dan berpotensi besar mendatangkan devisa bagi negara.

“Membangun brand dan mensosialisasikan wisata halal di Indonesia ini bukan perkara enteng. Jangan dirusak hanya untuk kepentingan jangka pendek dan politik praktis,” kata Riyanto dalam keterangan pers yang dikutip dari republika.co.id, Minggu (30/6/2019).

Menurut dia, istilah pariwisata halal justru banyak digunakan oleh negara-negara yang mayoritas non-Muslim. Tujuannya untuk mendatangkan wisatawan muslim mancanegara, seperti warga Malaysia, Singapura, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia. Hal itu dilakukan agar wisatawan Muslim tetap nyaman berwisata dan tidak melanggar larangan agama, terutama saat makan dan minum.

Dia menjelaskan, kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab, dan kata itu berlaku di seluruh dunia. Bahkan, kata dia, saat ini Jepang, Korea, Thailand, Filipina, tengah gencar mengkampanyekan makanan halal sebagai gaya hidup berwisata.

“Jadi ini semacam extended services and facilities for Muslim travelers,” kata dia. 

Dia mencontohkan, kata halal juga mirip dengan branding vegetarian untuk wisatawan asal India. Karenanya, istilah halal tersebut sudah merupakan branding bagi kebutuhan wisatawan Muslim di waktu berwisata.

“Misinya pariwisata, mendatangkan devisa buat negara, menggerakkan ekonomi lokal, mendorong trade and investment,” kata Riyanto.

Menikmati suasana museum tsunami Aceh. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Aceh Masih Kalah dengan NTB

Aceh sebagai daerah satu-satunya di Indonesia yang menerapkan syariat Islam nyatanya masih kalah telak dari segi jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung, bila dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTB), provinsi yang disiapkan sebagai pusat destinasi wisata halal oleh Kementerian Pariwisata di antara 13 provinsi lainnya di Indonesia sejak 2015 silam.

Setidaknya ada sepuluh destinasi pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Di antaranya adalah Lombok, NTB yang menjadi pemenang tingkat dunia. Selanjutnya ada Sumatera Barat, Aceh, Kepulauan Riau dan Riau. Kandidat kuat lainnya adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Dalam kurun empat tahun terakhir (2017-2020) Aceh hanya mampu mendatangkan 111 ribu wisman, sedangkan NTB berhasil mendatangkan 4.3 juta wisman. Setiap tahunnya rata-rata NTB berhasil mendatangkan jutaan wisman ke provinsi tersebut, hal yang belum dicapai bahkan dalam kurun empat tahun terakhir di Aceh. 

NTB juga masih menjadi destinasi wisata halal favorit secara nasional. Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2019 dalam laporannya menyebutkan, dari 10 destinasi wisata halal unggulan di Indonesia, Lombok berhasil keluar sebagai ranking satu dengan skor penilaian tertinggi 58, lalu Aceh dengan skor 57, kemudian disusul DKI Jakarta yang mendapatkan nilai 56.

Menjadi daerah yang disiapkan sebagai tujuan destinasi wisata halal dunia, ternyata Aceh menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Mulai dari akses, komunikasi, lingkungan dan pelayanan atau access, communication, environment, Services (ACES) hingga belum memiliki regulasi khusus untuk wisata halal sebagai panduan. Keempat kriteria ini merupakan standar Global Muslim Travel Index (GMTI) dalam menilai wisata halal unggulan.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan (Kabid PUPK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Ismail mengatakan, dari segi amenitas atau fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, bandara, restoran dan sebagainya, Aceh masih tertinggal jauh dengan NTB.

Ia mencontohkan, hotel berbintang lima hanya ada satu di Aceh. Bila ada acara besar yang melibatkan peserta delegasi se-Indonesia, semisal pameran dan membutuhkan tempat yang luas, pihaknya harus membuat tenda di sekitar Lapangan Blang Padang Banda Aceh. Sedangkan daerah lain dapat dilakukan di ruang tertutup, karena memiliki hotel berkapasitas besar.

Kemudian jalur penerbangan secara langsung dari luar negeri ke Aceh untuk wisman potensial hanya ke Malaysia. Padahal kata Kabid PUPK Disbudpar itu, Aceh memiliki wisman potensial lainnya seperti dari Brunei Darussalam dan Singapura.

“Wisman dari Brunei kalau mau ke Aceh mereka harus ke Malaysia dulu dan harus stay semalam di sana untuk bisa lanjutkan penerbangan di Aceh. Dan itu pekerjaan paling menyebalkan bagi wisatawan,” ungkap Ismail.

Tahun 2020 lalu Pemerintah Aceh sempat membangun kerja sama untuk jalur penerbangan Aceh-Andaman, India. Kepala Disbudpar Aceh sudah melakukan komunikasi dan survei ke Andaman untuk rencana tersebut. Upaya ini dilakukan, lanjutnya, untuk meningkatkan aksesibilitas para wisatawan terutama dari India untuk berkunjung ke Aceh.

Pihaknya juga menaruh harapan besar melalui rencana investasi pengembangan pariwisata halal yang dilakukan salah satu investor asal Uni Emirat Arab (UEA), yakni Murban Energy dengan nilai investasi mencapai Rp 7,1 triliun di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

Bila ini terwujud, kata Ismail, akan sangat menunjang pengembangan pariwisata halal di Aceh dari segi pengembangan fasilitas. Tak menutup kemungkinan juga akan dibangun jalur penerbangan langsung ke Aceh Singkil.

Namun rencana investasi antara Pemerintah Aceh dengan Murban Energy ternyata  menemukan jalan buntu. Setelah Gubernur Aceh berkunjung langsung ke Dubai, Uni Emirat Arab awal November 2021 bersama rombongan Presiden RI, Joko Widodo, ternyata penandatangan kesepakatan kerja sama belum terwujud.

Kendati Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyebutkan penandatanganan Mou tersebut bukan gagal, tetapi ditunda sementara dikarenakan pihak Murban Energy belum siap.[]

Editor: Afifuddin Acal 

Simak ulasan selanjutnya: Aceh Belum Ada Blueprint Pariwisata Halal

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Menkes Berharap Vaksin Merah Putih Bisa Diproduksi Semester Kedua 2022

Next Article

Aceh Jaya Pasang Stiker di Rumah Warga yang Telah Divaksin

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…