Alokasi dana desa 2022 di Aceh turun jadi Rp4,6 triliun

Banda Aceh- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan, alokasi dana desa di Provinsi Aceh pada 2022 sebesar Rp4,6 triliun atau mengalami penurunan dibandingkan alokasi dana desa tahun 2021 yang mencapai Rp4,9 triliun.

“Jadi ada pengurangan dari pemerintah pusat sekitar Rp300 miliar, kita tidak ketahui alasan penguranganitu, hampir semua daerah juga turun,” kata Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Senin.

Dia menjelaskan, alokasi dana desa sebesar Rp4,6 triliun tersebut diperuntukkan bagi 6.497 desa dalam 289 kecamatan di 23 kabupaten/kota daerah paling barat Indonesia itu.

Saat ini, kata Zulkifli, pemerintahan tingkat desa sudah mulai melakukan pencairan dana desa tahap pertama. Data terbaru, sebanyak 599 desa sudah melakukan pencairan dana desa. Umumnya dana itu digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak COVID-19.

“Jadi dari 599 desa, 576 desa melakukan pencairan dana desa untuk penyaluran BLT COVID-19 bagi masyarakat. Maka total anggaran desa yang sudah tersebar di tengah masyarakat saat ini sebesar Rp143 miliar,” katanya.

Ia menyebutkan, 599 desa yang sudah melakukan pencairan dana desa itu tersebar di 19 kabupaten/kota. Hanya empat daerah yang belum melakukan pencairan yakni Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya dan Kota Sabang.

Menurut dia, daerah yang belum melakukan pencairan memiliki kendala yang beragam, mulai dari daerah belum menyelesaikan APBDes karena sedang pemilihan kepala desa secara langsung, daerah sedang evaluasi, serta daerah yang belum memiliki kesepakatan APBDes antara kepala desa dan perangkat gampong.

“Data terakhir kita terima sekitar 800 desa sudah menetapkan APBDes, tapi nyatanya sampai hari ini baru 599 desa yang sudah cair, artinya ada 200 desa yang belum cair, ini kita harapkan bisa dipercepat, sedang kita telusuri ke daerah apa kendalanya,” katanya.

Untuk penggunaan dana desa 2022 sama dengan tahun sebelumnya. Menurut Zulfikli, 40 persen dari dana desa dialokasikan untuk BLT masyarakat terdampak COVID-19, sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan, dan 8 persen untuk penanggulangan COVID-19.

“Jadi 68 persen itu sudah terikat, hanya 32 persen lagi agak lebih leluasa dimanfaatkan untuk hal lain, mulai dari program desa tanpa kemiskinan, desa peduli perempuan, pemberdayaan BUMDes dan program lainnya,” katanya.