APH dan BKPH Diduga Terlibat dalam Illegal Logging di Aceh Selatan

Salah seorang aktivis tim Media Gerak Aceh Nasri, didampingi lima teman lainnya mengungkap melihat dan memantau langsung aksi pembalakan liar di hutan lindung Leuser tersebut.

Waktu Baca 8 Menit

APH dan BKPH Diduga Terlibat dalam <i>Illegal Logging</i> di Aceh SelatanIst.
Penebangan kayu ilegal di hutan lindung Leuser, Aceh Selatan, Aceh. Kamis (19/5/2022)

TAPAKTUAN, READERS – Maraknya pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Leuser mulai menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Menurut salah seorang aktivis Nasri, didampingi lima orang lainnya membenarkan aksi pembalakan liar tersebut di desa tersebut. Bahkan, mereka sudah melakukan pemantauan ke lokasi hutan lindung Leuser secara langsung pada Kamis (19/5/2022) siang lalu.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat setempat dan telah mengantongi beberapa dokumen pendukung tentang kegiatan illegal logging di hutan lindung Leuser,” kata Nasri melalui pesan tertulisnya kepada media ini, Senin (23/5/2022). 

Nasri menyebutkan, selain dokumen pihaknya juga telah mengantongi nama-nama diduga oknum pelaku serta beberapa dokumentasi berupa foto alat berat dan dokumen lainnya di lokasi penebangan kayu itu.

Informasi yang diterima Nasri dari data-data yang ada serta pernyataan Keucik Alur Dua Mas Mursalin mengungkapkan, salah satu izin yang di dapat warga adalah izin untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah pertanian dan perkebunan.

Izin ini, kata Nasri, sudah ada sejak dari beberapa tahun yang lalu saat Keucik lama menjabat kepala desa tersebut. Seingat dia, lahan tersebut atas nama Marwan, namun untuk lokasi tersebut sudah tidak ada lagi pepohonan yang layak dan berharga karena sudah dijadikan wilayah perkebunan sawit dan pinang.

"Namun akhir-akhir ini terjadi penebangan/pengambilan kayu di daerah Alur Dua Mas diluar lahan yang sudah mempunyai izin tersebut dan diduga dikoordinir oleh beberapa orang oknum APH,” ujar Nasri.

Nasri menduga oknum tersebut di modali oleh Pemilik Kilang Kayu Bukit Gading.

“Saat ini yang terjadi di lapangan, para penebang kayu yang dipekerjakan oleh beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) ini sudah melakukan penebangan kayu didalam hutan lindung guna untuk pemenuhan kebutuhan kilang kayu yang ada di Bukit Gading,” ungkap Nasri.

Kita juga pernah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam kawasan hutan lindung tersebut sudah dimasuki Alat Berat (Beko/excavator) yang dibawa oleh orang-orang yang kami duga atas perintah pemilik kilang kayu dari Bukit Gading. 

“Beko tersebut digunakan untuk pembuatan jalan bagi kendaraan pengangkut kayu hasil dari penebangan di Wilayah Hutan Alur Dua Mas," ungkapnya.

Menguatkan pendapat itu, salah seorang warga yang merupakan salah satu pemilik lahan menyebutkan bahwa lahannya menjadi kawasan izin penebangan sudah habis, sehingga penebangan tersebut sudah beralih ke luar kawasan yang dia miliki. 

"Kami menduga bahwa izin yang dimiliki oleh perusahaan kilang kayu yang berada di Bukit Gading tersebut, melakukan pengambilan kayu sudah keluar dari jalur atau wilayah yang diizinkan dan sudah memasuki wilayah Hutan Leuser," ucapnya.

Kemudian informasi lain dari salah seorang pekebun di sana, kata Nasri, terdapat seorang Oknum APH yang terlibat dan sering datang mengantarkan uang belanja sebagai biaya penebangan kayu. “APH ini sengaja tidak memakai Pakaian Dinas,” tambahnya.

Menguatkan pendapat itu, salah seorang tokoh masyarakat setempat Bang Ir, mengatakan, pihak APH juga sering mengantarkan logistik bagi penebang kayu di kawan hutan Leuser itu.

"Kadang-kadang, kendaraan Dinas APH saja yang dipakai oleh seseorang untuk mengantarkan logistik bagi para pekerja penebang kayu di kawasan hutan lindung tersebut," kata Bang Ir.

"Kami cukup heran kenapa jika masyarakat kecil yang melakukan penebangan dan pengangkutan beberapa buah papan langsung ditangkap oleh APH, namun jika pengusaha yang mengangkut bahan-bahan (kayu) dari kawasan Alur Dua Mas dan sekitarnya, mereka lolos dari incaran APH,” ujarnya kesal.

Sehingga, tambahnya, kami menduga bahwa hukum hanya berlaku kepada masyarakat kecil, dan para pengusaha tidak bisa disalahkan dan sama sekali tidak ditangkap.

“Jikalau hal ini dibiarkan oleh pemerintah maka sebaiknya kawasan hutan lindung dibagi saja kepada masyarakat, agar tidak menjadi pemicu konflik bagi masyarakat karna penebangan yang berada di otak hutan Leuser," tegasnya.

Tidak hanya itu, Bang Ir meyakini bahwa anggota BKPH tidak mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi dikawasan tersebut. “Karena kami menduga ada salah satu anggota mereka yang terlibat dalam kejadian penebangan hutan lindung di kawasan ini,” ujar Bang Ir sembari membeberkan beberapa nama-nama pelaku yang diduga terlibat.

"Kami meminta kepada penegak hukum, yaitu Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Aceh melakukan inspeksi dan investigasi ke wilayah kami ini, untuk menghentikan kegiatan penebangan kayu dalam wilayah hutan lindung atau di sebut Leuser,” terangnya.

Ia juga meminta kepada dinas-dinas terkait untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan izin kilang kayu yang ada di sekitar wilayah itu, sehingga jangan sampai izin yang diberikan kepada para pengusaha ini membuka peluang kepada para pengusaha dan pemodal untuk mempekerjakan orang lain mengambil kayu dalam wilayah hutan lindung.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) wilayah VI (enam) Irwandi di kantor BKPH setempat di Jln.T. Ben Mahmud Tapaktuan, Aceh Selatan menyampaikan bahwa pihaknya tidak tahu sama sekali mengenai aksi balakan liar tersebut.

Ia juga memberi alasan bahwa pihaknya hanya melakukan pengawasan saja.

"Saya tidak tahu mengenai kegiatan dan keberadaan Beko (alat berat) tersebut, karena kami hanya melakukan pengawasan di jalan, dan saya menunggu laporan dari para bawahan yang sudah di tugaskan,” ujar Irwandi

Lokasi tersebut, lanjutnya, seingat saya ada izin penebangan punya Pak Marwan, dan izin kilang yang dimiliki Pak Barus, terang Irwandi.

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...