Demokrat Minta Kelompok Moeldoko Minta Maaf

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) meminta kepada kelompok Moeldoko untuk memina maaf kepada rakyat dan presiden – atas kegaduhan politik setelah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara yang berujung tidak diakui oleh negara.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kemunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/4/2021). “Gerombolan Moeldoko harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat,” kata Herzaky Mahendra Putra.

Katanya, ada dua alasan Moeldoko harus minta maaf, yaitu telah membuat gaduh perpolitikan dan mencederai demokrasi di Indonesia dengan narasi-narasi yang tidak benar dan tidak ada nilai positif dan tidak patut diteladani.

“Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak mentaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” tegasnya.

Alasan lainnya, sebutnya, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. “Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara,” tegasnya.

Ia meminta kepada Moeldoko untuk fokus membantu Presiden sesuai jabatan yang diembannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) secara totalitas. “Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” tuturnya.[]