Didemo Tolak Undur Pemilu, Politikus PDI-P: Ke Mana Menko Sok Berkuasa Itu?
Masinton juga mengharapkan rencana unjuk rasa mahasiswa serentak yang menyerukan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.

JAKARTA, READERS – Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, mempertanyakan keberadaan Menteri Koordinator yang bicara terkait gagasan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Politikus PDI-P ini juga menyoroti ke mana menko yang mendorong penundaan pemilu 2024 tersebut. Ia juga menilai, upaya pengunduran pemilu itu bukan berasal dari Presiden Jokowi.
“Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?” kata Masinton dilansir dari Aktual.com yang melansir CNN Indonesia.com, Senin (11/4).
Seharusnya, tambah Masinton, Menko tersebut mengundurkan diri setelah Jokowi komitmen Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
“Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya, seharusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Masinton berharap, unjuk rasa serentak oleh mahasiswa yang menyerukan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat menjadi kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
“Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis,” ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.
“Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi,” sambungnya.
Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda.
Namun wacana ini mendapatkan perlawanan dari banyak pihak. Berdasarkan telaah CNN Indonesia, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Komentar