Epidemiolog Menilai PPKM Gagal Kendalikan Covid-19

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021. Padahal sejumlah epidemilog menilai PPKM telah gagal menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kendati demikian, Presiden Jokowi tetap bersikukuh melanjutkan PPKM level 4. Alasan pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," Presiden saat menyampaikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 25 Juli 2021.

Namun, lanjutnya akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati.

Adapun sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan PPKM antara lain sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat;
2. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 15.00, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah;
4. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit.

“Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh menko (menteri koordinator) dan menteri terkait,” lanjutnya.

Menurut Presiden, saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19. Laju penambahan kasus, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa.

Namun demikian, Presiden mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini dan tetap waspada menghadapi varian delta yang sangat menular.

“Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan,” imbuhnya.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil. Penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh menteri koordinator atau menteri terkait.

Secara khusus Kepala Negara juga meminta kepada para menteri terkait untuk segera melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin, suplemen kepada masyarakat, memberikan dukungan obat-obatan, dan konsultasi dokter terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, serta dukungan pengobatan di rumah sakit.

“Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin dan untuk daerah-daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi, peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu waspada akan kemungkinan munculnya varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan agar pengetesan dan penelusuran bisa ditingkatkan lebih tinggi, diikuti dengan perawatan yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan.

“Penerapan protokol kesehatan yang ketat serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan Covid-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan,” ungkapnya.

“Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insyaallah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” tandasnya.

PPKM Gagal

Sementara itu Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono, menilai pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berlangsung selama 23 hari, "jauh dari target" yang dipasang pemerintah yakni bisa menurunkan kasus infeksi kurang dari 10.000 per hari.

Gagalnya target itu terwujud karena sikap pemerintah yang ia sebut "setengah hati" saat memberlakukan pengetatan.

Berdasarkan pengamatannya hal tersebut disebabkan angka pengetesan yang relatif tidak meningkat banyak sebelum PPKM Darurat diberlakukan dan mobilitas orang yang masih tinggi.

Pada Minggu (25/7/2021) misalnya ada 38.679 kasus positif baru tapi jumlah spesimen yang diperiksa 124.139. Jumlah yang diperiksa itu lebih rendah jika dibandingkan hari sebelumnya yaitu 179.953 spesimen.

Adapun positivity rate harian atau tingkat penularan berada di angka 31,16 persen.

Sehingga kata Donie, angka kasus positif Covid-19 yang dalam beberapa hari terakhir di bawah 50.000 tidak bisa dikatakan turun.

"Ini masih pada tahap melandai dan penularan masih tinggi. Tidak bisa dibilang ini turun, kalau melandai, ya. Kalaupun turun, akan menjadi turun yang sangat pelan," kata Donie Riris Andono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (25/07).

"Sekarang penularan masih terjadi, masyarakat sudah merasa bahwa PPKM tidak berhasil menghentikan penularan. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita tidak cukup baik melakukan PPKM dengan benar sehingga penularan tetap terjadi," sambungnya.

Donie khawatir jika pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat maka kasus infeksi akan melonjak lebih tinggi lagi mengingat varian Delta Covid-19 lebih cepat menular.

Perkiraannya peningkatan angkanya bisa mencapai tiga kali lipat.

Jika hal itu terjadi, langkah pemerintah menambah kapasitas tempat tidur perawatan maupun tenaga kesehatan tidak akan cukup membendung kenaikan kasus.

"Saya mengapresiasi kerja keras pemerintah bagaimana berusaha memenuhi pasokan oksigen, obat, ketersediaan tempat tidur. Tapi itu kan sesuatu yang reaktif sekali.

"Ibaratnya kalau rumah kita bocor, kita mencoba menghindari bocor dengan menambah ember dalam bentuk pasokan oksigen obat atau tempat tidur. Tapi kita tidak sampai mencoba menutup atap rumah yang bocor," jelasnya.

"Dalam jangka waktu tertentu dengan varian baru Covid-19, kita tidak akan bisa memenuhi pasokan itu kalau dilonggarkan."

Kondisi Rumah Sakit

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mencatat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 secara nasional per tanggal 24 Juli 2021 sebesar 69,29%.

Adapun keterisian tempat tidur untuk ruang ICU atau unit perawatan intensif mencapai 74,3%.

Sekjen Persi, Lia Gardenia Partakusuma, mengatakan kendati angkanya turun namun harus tetap berhati-hati lantaran banyaknya pasien kritis dan ancaman kematian yang masih tinggi.

"Kalau bisa kita tidak hanya melihat data, tetapi juga mengkaji kondisi riil di lapangan," imbuh Lia kepada BBC News Indonesia.

"Angka kematian masih memprihatinkan terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah."

Penurunan bed occupancy rate (BOR) terjadi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.[presidenri.go.id/bbcindonesia]