MaTA: Ada Potensi Korupsi Pengadaan Alkes Covid-19 di Pinere RSUZA

Waktu Baca 3 Menit

MaTA: Ada Potensi Korupsi Pengadaan Alkes Covid-19 di Pinere RSUZA
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Muksal Zainal/readers.ID

Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) menyoroti terkait kekurangan sejumlah alat kesehatan untuk pelayanan penanganan Covid-19 di ruang Pinere, Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Diketahui beberapa waktu lalu, Komisi V DPRA saat melakukan sidak menemukan sejumlah kekurangan beberapa alat yang digunakan untuk pasien covid-19, seperti: CCTV 18 unit, papan grafik 1 buah, sentral monitor 2 unit, USG portable 1 unit, Xray 1 unit serta monitor dinding (Nihon) 10 unit.

Menanggapi hal itu, Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, harusnya Pemerintah Aceh lebih serius karena anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tidak sedikit, mencapai Rp 2,3 triliun pada tahun 2020 lalu.

"Problem soal temuan ada yang hal yang tidak standar atau ada hal yang aneh-aneh dalam konteks penanganan Covid-19 ini, sebenarnya kita sudah banyak menemukannya selama ini," kata Alfian saat dihubungi readers.ID, Jumat (30/4/2021).

MaTA sendiri menilai, ada indikasi dugaan korupsi terkait anggaran penanganan Covid-19 di Aceh. Hal itu, lanjut Alfian, terlihat dari sikap pemerintah yang tidak ingin membuka rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 2,3 triliun tahun 2020 lalu.

"Soal korupsi saya pikir begini, secara prinsip kan, ketika tidak ada transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Covid-19, itu patut diduga terjadi korupsi, karena kenapa, dana ini sejak awal tidak pernah mau dibuka ke publik," ungkap Alfian.

"DPRA saja tidak pegang datanya Rp 2,3 triliun itu untuk apa dan dibelanjakan ke mana. Termasuk dana BTT yang Rp 118 miliar. Karena DPRA sudah beberapa kali meminta itu. Kalau ditanya ini ada potensi korupsi, ya ada potensi korupsi, malah sangat besar karena ini sangat tertutup dan sudah sangat lama," tambahnya.

Suarakan ke KPK

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait tidak dibukanya rincian penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Aceh.

"MaTA sendiri juga sudah mendorong ini beberapa kali kepada Pemerintah Aceh supaya dibuka," kata Alfian.[acl]

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...