MaTA: Perubahan APBA Hanya Untuk Kepentingan Elit

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi Aceh yang akan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.

Rencana perubahan itu menurutnya merupakan hanya nafsu para elit dari daerah berjulukan Serambi Makkah ini saja dengan menggunakan insentif tenaga kesehatan (nakes) dan rumah duafa menjadi objeknya.

"Pola dan kelakuan para elit tersebut sangat mudah terbaca secara publik sehingga rencana akal-akalan itu hanya untuk kepentingan elit," kata Alfian, kepada readers.ID, pada Kamis (16/9/2021).

Sudah sepatutnya hal seperti itu dikatakan Alfian, dapat dihentikan, sehingga uang Aceh tidak jadi lagi bancakan para elit di provinsi ini.

"Dalam analisa kami, beberapa catatan yang penting perlu dipahami terhadap rencana adanya perubahan terhadap APBA 2021 oleh semua pihak," ucapnya.

Alfian menjelaskan, secara aturan yang berlaku saat ini, perubahan APBA 2021 tidak memungkin dapat terjadi, dikarenakan waktu atau jadwal perubahan sudah tidak memungkinkan.

Waktu perubahan anggaran seharusnya dilakukan pada Agustus 2021 lalu. Bahkan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah menyiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS untuk perubahan.

"Jadi kalau saat ini jelas sudah lewat waktunya," ucap koordinator MaTA itu.

Ia berharap, pemerintah eksekutif dan legislatif membaca kembali kembali sejumlah aturan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014 dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2020.

Dalam aturan-aturan yang disebutkan tadi, terdapat penjelasan mengenai tahapan pengajuan perubahan dalam sebuah anggaran.

Aturan-aturan tersebut itu dinilai Alfian sudah sangat jelas, oleh karenanya, keinginan untuk mengubah APBA 2021 terkesan terlalu dipaksakan oleh para elit Aceh.

Tidak hanya itu, alasan perubahan untuk pengguna insentif nakes dan rumah duafa dianggap koordinator MaTA, tidak relevan dengan fakta yang terjadi selama ini.

Insentif nakes seharunya dapat menggunakan anggaran refocusing, namun hal itu dipertanyakan Alfian, kenapa tidak dilakukan sebelumnya.

Padahal Aceh masuk dalam lima provinsi yang mengalokasikan anggaran refocusing terbesar untuk penanganan masa pandemi termasuk kebutuhan bagi nakes.

"Pertanyaannya kemudian kenapa kebijakan tersebut tidak dilakukan pada APBA tahun berjalan (Murni)?" Tanya Alfian.

Selain itu, MaTA juga mempertanyakan terkait pembangunan rumah duafa. Secara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Pemerintah Aceheh tiap tahun wajib membangun sebanyak enam ribu unit rumah.

Fakta ditemukan lembaga ini dalam APBA murni 2021, rumah duafa hanya dibangun 750 unit dan penelusuran di lapangan kondisi rumah juga belum selesai dikerjakan. Padahal telah memasuk Bulan September.

"Terus pertanyaannya? mau dilanjukan dengan anggaran perubahan sebanyak 4.000 unit, apakah dapat terbangun dengan waktu yang sangat singkat? D mana 750 unit saja belum siap. jadi kebutuhan perubahan tersebut kebutuhan elit sehingga isu nakes dan rumah duafa dijadikan objek dalam memburu rente para elit saat ini," ucap Alfian.

Terkait permainan ini, MaTA meminta secara tegas kepada legislatif dan eksekutif di Aceh untuk menghentikan kepentingan ekonomi pribadi. Publik dikatakannya, sudah dapat menilai bahwa rencana perubahan anggaran hanya untuk kepentingan elit.

"Kami juga pertanyakan mana di antara eksekutif maupun legislatif yang ngotot memperjuangkan anggaran nakes dan rumah duafa di saat penyusunan APBA 2021 tempo dulu," Tanya Alfian lagi.

"Mereka semua diam dan sekarang tiba-tiba muncul di saat mereka berkepentingan," imbuhnya.

Potensi terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBA 2021 diucapkan Alfian sangat besar sebagaimna terjadi di tahun anggaran 2020. .

Pemerintah Aceh dikatakan, mencoba menutupi kelemahan tersebut dengan waktu yang sangat singkat dan sama sekali tidak rasional.

Jika eksekutif dan legislatif Aceh hari ini memiliki visi benar-benar untuk rakyat, kedua instansi itu seharusnya memperjuangkan pembagunan rumah duafa dianggarkan 12 ribu unit dan intensif nakes dialokasi di anggaran di 2022.

"Pertanyaan kami apa mereka memiliki visi untuk ini? Sehingga Aceh lebih mudah kita mengukurnya ketika bicara kesejahteraan," tegasnya.