Menag Yaqut Lantik Prof Mujiburrahman sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

PTKIN bukan sekedar tempat mencetak sarjana, melainkan harus bisa melahirkan intelektual yang agamawan dan agamawan yang intelek.

BANDA ACEH, READERS - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas resmi melantik Prof Mujiburrahman sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2022). Sekjen Kemenag Nizar Ali dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani hadir sebagai saksi pada pelantikan tersebut.

Dikutip laman Kemenag RI, selain melantik rektor baru UIN Ar-Raniry, dalam kesempatan yang sama Menag Yaqut juga melantik enam Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya.

Mereka yakni Syarif sebagai Rektor IAIN Pontianak, Prof Marjoni Imamora sebagai Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan Prof Ridha Ahida sebagai Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Kemudian, Prof Zaenal Mustakim sebagai Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Muhammad Darwis Dasopang sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Prof Zakiyuddin sebagai Rektor UIN Salatiga.

Dalam sambutan pada pelantikan itu Menag Yaqut berpesan agar rektor yang dilantik mampu membuktikan bahwa mereka amanah, tepat dan layak untuk memimpin dan memajukan PTKIN di Indonesia.

"Transformasi dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) harus betul-betul dikawal transisinya sehingga memenuhi tujuan yang diharapkan,” kata Yaqut.

PTKIN, kata Yaqut, diharapkan mampu melahirkan intelektual berkarakter yang menyadari tanggung jawab moral sebagai kaum intelektual dan sekaligus agamawan. 

“PTKIN bukan sekedar tempat mencetak sarjana, melainkan harus bisa melahirkan intelektual yang agamawan dan agamawan yang intelek," tegas Yaqut.

Selain itu, Menag meminta seluruh pimpinan PTKIN memberikan perhatian terhadap akuntabilitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di PTKIN serta pengelolaan proyek hingga pemeliharaan gedung sarana yang pembiayaannya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Lebih dari itu, Yaqut juga mengamati masih ada gedung-gedung yang dibangun dengan SBSN dan bantuan luar negeri di kampus PTKIN belum optimal pemanfaatan dan pemeliharaannya.

"Kita semua harus merapatkan barisan dan satu frekuensi dalam membangun tata kelola organisasi, sistem birokrasi dan pelayanan yang terbaik di perguruan tinggi untuk mahasiswa, dosen dan segenap warga kampus," pungkasnya.

Editor: Redaksi
Sumber: Kemenag RI