PPI Sorot Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1.760 Triliun

Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyoroti rencana pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai Rp 1,7 kuadriliun (Rp 1.760 triliun) oleh Kementerian Pertahanan RI.

Sekjen PPI, Gede Pasek Suardika menyampaikan, pada dasarnya pihaknya mendukung penguatan pertahanan negara dengan penyediaan alutsista yang semakin modern dan mencukupi, sehingga TNI makin mampu berperan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

"Namun demikian, pengadaan dan penyediaan alutsista seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata berdasarkan realitas di lapangan (berdasarkan matra darat, laut dan udara) dan kemampuan keuangan negara," kata Gede melalui keterangan tertulisnya yang diterima readers.ID, Kamis (3/5/2021).

Sekjen PPI itu melanjutkan, seyogyanya pengadaan dan penyediaan alutsista tidak jor-joran, apalagi dengan mengandalkan utang.

"Beban utang negara saat ini pun sudah sangat besar, dan akan makin menambah beban keuangan negara jika ditambah utang untuk pengadaan alutsista dalam jumlah besar yang pada akhirnya menjadi beban rakyat," ungkap Gede.

Pengadaan alutsista, lanjutnya, harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang potensi penyimpangan dan perburuan rente (rent seeking) harus sejauh mungkin dihindari. Potensi munculnya kebocoran harus ditutup sedini mungkin dan sebaik mungkin.

"Tindakan kebijakan yang mengundang kecurigaan publik justru bisa kontraproduktif bagi citra pemerintah," ujar Gede.

Pihaknya juga mendesak pemerintah agar secara sungguh-sungguh memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Alutsista yang bisa diproduksi di dalam negeri, lanjutnya, misal di PT PAL atau PT Pindad, tidak perlu diimpor dari luar negeri.

Dukungan riset dan pengembangan untuk industri pertahanan dalam negeri. sebutnya, harus ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun kebijakan. Dengan demikian ketergantungan terhadap impor makin berkurang, bahkan bisa melakukan ekspor ke negara-negara lain.

"Demikian saya kira pandangan dan pemikiran ini kami sebagai bagian dari ikut bertanggungjawab atas masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan," pungkasnya.[acl]