Soal Rohingya, Menkopolhukam: Ada Dugaan Sindikat Perdagangan Orang dari Indonesia

BANDUNG, READERS – Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan ada dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait membludaknya pengungsi Rohingya di Aceh. Menurutnya juga ada pihak internal di Indonesia yang terlibat dalam sindikat itu.

“Iya itu hasil rapat yang saya pimpin bersama beberapa kementerian, masalah Rohingya itu memang ada pihak internal kita yang menjadi bagian atau jaringan TPPO sehingga memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi itu ada sindikatnya," kata Mahfud di Bandung, Sabtu (9/12/2023), seperti dilansir detikNews.

Menurut Mahfud, Polri saat sedang menanganai dugaan adanya sindikat TPPO itu. Sementara pihaknya akan fokus pada persoalan sosial politiknya.

"Nah kita akan menyelesaikan masalah sosial politiknya, itu kan masalah kemanusiaan, orang sudah keluar karena diusir oleh negara yang dia anu sendiri misalnya Rohingya, diusir dari Rohingya, Malaysia tidak mau nerima, Australia tidak mau nerima, yang lain-lain nggak mau nerima, lalu dihalau ke perairan Indonesia karena tahu Indonesia punya sifat kemanusiaan,” ujarnya.

Mahfud menyampaikan pihaknya sedang memperhitungkan sisi kemanusiaan. Karena itu dia meminta semua pihak untuk bersabar.

“Tapi kita sudah bertahun-tahun kondisi kemanusiaan seperti itu, setiap tahun bertambah. Kita akan memperhitungkan bagaimana cara memberi arti kemanusiaan terhadap pengungsi-pengungsi ini, karena negara-negara lain pada menolak dibuang ke negara kita semua sementara rakyat lokal seperti Aceh Riau Sumut itu sudah mulai protes kami lan juga sengsara kenapa kok yang dari luar. Saya jawab ini masalah kemanusiaan, mari sabar,” jelasnya.

Dia menerangkan, Pemerintah sampai saat ini belum ada rencana pemberian pulau untuk menampung pengungsi Rohingya. Sebab ada yang tak setuju jika pengungsi Rohingya diungsikan di satu pulau.

"Belom (pemberian satu pulau), ada yang nggak setuju kalau Pulau Galang seperti masalah Vietnam dulu ya karena begitu itu selesai penyelesaian administratifnya untuk memulai kembali, pulau Galang itu baru waktu 17 tahun. Kita belum memikirkan satu pulau. Tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara," imbuhnya.

Cak Imin Minta Stop

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikutu bersuara. Ia meminta kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh dihentikan. Karena menurutnya situasi pengungsi Rohingya di Aceh saat ini telah mengganggu stabilitas di Aceh.

"Saya kira harus stop dulu, semua pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana," kata Cak Imin di GOR Binjai, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Karena itu, Cak Imin meminta penampungan pengungsi Rohingya dihentikan. Pemerintah, katanya, harus memprioritaskan masyarakat sendiri.

"Untuk sementara harus kita setop, supaya masyarakat Aceh tenang daripada terjadi konflik, kita prioritas kan warga kita,” ucap Ketum PKB itu, seperti dilansir detikSumut.[HSP]

Editor: Hendra Syahputra