Tak Perlu Undang Investor, Pemerintah Bisa Bangun Pabrik Saos Tomat Sendiri
Wacana Pemerintah Aceh mengundang investor ke Aceh membangun pabrik saos atau pengolahan paska panen lainnya mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pemerintah diminta tidak perlu sesumbar mengundang investor ke Aceh. Yang sudah diundang saat ini saja hingga sekarang dinilai belum ada kemajuan sama sekali.
"Tak perlu undang investor (untuk bangun pabrik saos tomat), pemerintah Aceh dengan anggaran yang banyak bisa membangun sendiri, yang sudah ada belum jelas," kata Ketua Komisi II DPRA, Irfan Nusir, Jumat (6/8/2021).
Kritikan ini dilontarkan setelah viral di media sosial petani dan pedagang di Kabupaten Bener Meriah membuang tomat karena harga anjlok. Harga tomat di tingkat petani sebelumnya mencapai Rp 4.000 per kilogram, turun antara Rp 500 sampai dengan Rp 1.000 per kilogramnya.
Anjloknya harga membuat sejumlah petani kecewa. Karena kurangnya permintaan pasar. Sehingga petani dan pedagang membuat tomat mereka setelah dipanen, sebagai bentuk protes kepada pemerintah.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pangan Aceh, Cut Yusminar langsung bergerak ke Bener Meriah untuk bertemu dengan petani dan pedagang.
Di hadapan petani dan pedagang, Cut Yusminar menjanjikan akan mengundang investor ke Aceh untuk membuat perusahaan pembuat saus tomat maupun cabai.
Dia juga menyampaikan, untuk mengundang investor dibutuhkan perbaikan pola tanam dari petani. Yaitu harus dipastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, dia juga mewacanakan menyediakan Cold Storage untuk menyimpan hasil panen bila melimpah, saat harga anjlok. Kendati dia menyampaikan butuh kajian yang lebih serta perencanaan yang matang.
Menangggapi rencana mengundang investor perusahaan saos tomat ke Aceh. Ketua Komisi yang membidangi pertanian dan perkebunan ini menyebutkan, tidak perlu investor, pemerintah Aceh bisa langsung membangun sendiri.
"Cocoknya pemerintah Aceh membuat pabrik saos, jangan mengundang investor saja kerja kita," kata Irfan Nusir.
Skemanya bisa melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindaq) untuk membangun pabrik saus di Aceh. Bahkan tidak hanya saos, ada banyak potensi lainnya di wilayah tengah yang bisa dikembangkan untuk diolah sendiri.
"Jika Pemda Aceh mau serius memberdayakan sektor ekonomi rakyat," tukasnya.
DPRA menyetujui APBA 2021 sebesar Rp 16,9 triliun. Termasuk di dalamnya ada Dana Otonomi Khusus (DOKA) Aceh sebesar Rp 7 triliun lebih. Dengan anggaran sebesar itu, Irfan Nusir menilai tidak mustahil bila pemerintah Aceh serius dapat membuka pabrik sendiri, tanpa harus mengundang investor.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBA 2020 yang disampaikan kepada legislatif di sidang paripurna DPRA, Senin, 7 Juni 2021 lalu. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp3,96 triliun. Sedangkan SILPA pada 2019 lalu mencapai Rp 1,8 triliun.
"Sangat memungkinkan, kita punya APBA yang besar, coba liat setiap tahun SILPA kita, mencapai trilyunan, salah satu faktornya karena penganggaran yang tidak tepat, terlambat tender, sehingga ada tidak bisa direalisasikan," jelasnya.
Ia menyerankan, bila pemerintah memiliki perencanaan anggaran yang tepat. Dana SILPA tersebut dapat digunakan di sektor ekonomi lainnya. Seperti dibuatkan pabrik pengolah paska panen atau sejenisnya. Pastinya akan lebih bermanfaat untuk masyarakat.[]